Celoteh

Akan Lolos Dari Lubang Jarum?

BONUS DEMOGRAFI, SECERCAH HARAPAN
Indragara

The Arab Spring? seperti tersengat mengingat peristiwa tahun 2010-an deras melanda di kawasan Timur Tengah. Bagaimana tidak, meskipun tidak sama persis namun kondisi kita saat ini tidak terlalu jauh berbeda dengan kondisi ketika the arab spring meletup. Wajar rasanya bila kekhawatiran itu muncul.

Apa sih the arab spring itu? Dari sejumlah literatur, hal tersebut merujuk pada ledakan krisis sosial politik (pemberontakan sipil) yang telah merubah peta politik (termasuk kepemimpinan) Negara-negara di kawasan Timur Tengah. Berawal dari Negara Tunisia kemudian merembet ke Mesir, Bahrain, Suriah, dan sejumlah Negara lainnya.

Salah satu pemicunya adalah, antara lain,  disebabkan oleh jumlah besar kaum muda menganggur berbanding sejajar dengan kesenjangan sosial yang tinggi. Selain itu, tentu beberapa kondisi situasional ekonomi politik juga turut berpengaruh, seperti, korupsi, ketidakadilan hukum, kemiskinan, sektarianis merebak, dan yang tidak kalah penting adalah peranan kuat media sosial.

Kita coba lihat bagaimana dengan kondisi kita sekarang ini. Kalau merujuk pada data per-Agustus 2018, jumlah pengangguran berdasarkan tamatan pendidikan berkisar sekitar 7 juta orang, dan terbanyak lulusan SMK, mencapai 11,24%. Setelah memperhitungkan kemungkinan rentang 3 bulan, 6 sampai 1 tahun berikut diantara mereka ada yang sudah terserap pasar kerja, angka tersebut pasti akan berkurang meskipun tidak terlalu banyak. Namun demikian, jumlah pengangguran, baik pengangguran terbuka, terselubung, musiman dan sebagainya tetap akan bertambah secara kumulatif pada tahun berikutnya.

Andai mempergunakan perkiraan data BPS tahun 2013, dimana jumlah penduduk usia peoduktif rentang 15 sampai 29 tahun berkisar 64 juta lebih maka porsentase pengangguran berada diatas 10% atau sekitar 11% lebih. Katakanlah, dari 7,2 juta sekitar 10% atau 720 ribu menjadi bagian dari deret tambah di tahun berikut dan selanjutnya maka bisa diperkirakan berapa besar angka pengangguran tersebut. Bila kita menggunakan perkiraan bahwa dalam kurun rentang 2020 – 2030 kurang lebih ada sekitar 180 juta penduduk usia produktif, cukup 10% saja diambil maka secara kasat mata sekitar 18 juta pengangguran sudah terhitung jelas.

Perkiraan angka-angka tersebut bisa saja melesat dan tidak benar, akan tetapi tetap tidak menghilangkan substansi persoalan bahwa pengangguran kaum muda merupakan sisi kerawanan demografi yang mengkhawatirkan. Dan diperparah oleh tambahan jumlah dari mereka yang mungkin sudah bekerja namun potensinya belum teroptimalkan —istilah populernya, belum selesai dengan dirinya sendiri.

Ada kecenderungan, tekanan sosial, ekonomi, dan politik serta pengaruh media sosial membuat mereka mudah tersulut dan terprovokasi isu-isu yang dimainkan oleh siapapun yang memiliki kepentingan dan agenda politik. Ambil contoh, bagaimana hiruk pikuk dan gepitanya pertentangan di grassroot, mulai dari ramainya dukungan aksi jalanan sampai hujan hujatan melalui media sosial. Dan, ini merupakan salah satu indikasi betapa mudahnya masyarakat disulut.

Alasan yang melatar belakangi sebagai dasar sikap dalam menanggapi isu-isu tersebut tidak jauh dari masalah keadilan hukum, kesenjangan ekonomi, pengangguran dan ketenagakerjaan, korupsi, dan lainnya yang persis menjadi isu pemicu the arab spring.

Tentu berharap mampu menepis peristiwa serupa agar tidak terjadi dan dialami di Negara kita. Kita layak mengapresiasi upaya dari Pemerintah untuk meluruskan dan mengatasi persoalan krusial tersebut. Misal, langkah Pemerintah untuk membuka keran informasi kepada masyarakat yang beberapa waktu digulirkan seyogyanya diupayakan semaksimal mungkin dilaksanakan oleh seluruh Kementerian sehingga komunikasi informatif pun mengalir cepat guna meminimalkan silang informasi. Toh payung hukum untuk itu sudah diundangkan melalui UU No. 14/2008 tentang KIP.

Untuk jangka pendek, usaha memotong rantai kumulatif pengangguran terbuka sedang dilaksanakan melalui penguatan program vokasi dengan melibatkan dunia usaha/industri (dan mestinya ditambah dengan melibatkan perguruan tinggi, sesuai konsep triple helix). Demikian pula, penggiatan kembali BLK Kementerian Tenaga Kerja. Tinggal kemudian bagaimana Pemerintah Daerah secara tepat bisa menterjemahkan kebijakan Pemerintah Pusat dalam aktualiasinya.

Selain itu, pemberdayaan dan pelibatan kelompok/organisasi masyarakat sipil pun didorong untuk mengambil peran serta melalui sinerji program yang mengarah pada pelatihan kompetensi dan membuka lebar pintu peluang usaha mandiri. Di sini, partisipasi kita dapat mengisi dan melengkapi keterbatasan jangkauan sentuhan Pemerintah.

Kita perlu memberi ruang waktu lebih lebar (sampai kapan?)kepada Pemerintah agar secercah harapan dapat terwujud sehingga di Indonesia Emas nanti perhitungan Presiden terbukti, yakni kekuatan ekonomi Indonesia menjadi salah satu dari 5 (lima) Negara di dunia. Ini artinya, kita akan lolos dari lubang jarum petaka kependudukan. Semoga…

Salam…

pic : Okezone Ekonomi