Opini

Bebas Dalam Keteraturan

DEMOKRASI INDONESIA :
BEBAS DALAM KETERATURAN BUKAN BEBAS DARI KETERATURAN

Demokrasi dalam implementasinya memang kerap menghadirkan beragam tafsiran atau dalih-dalih pembenaran atas sikap perilaku, baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Kecenderungan umum mengidentikkan demokrasi secara sempit dengan kebebasan, seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berpihak maupun kebebasan lainnya yang terkadang nyeleneh dan membingungkan jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Dinamika ber-demokrasi di Indonesia, utamanya sebagai lanjutan dari euphoria pasca reformasi, sulit untuk ditemukan landasan dalil ilmiahnya, terbanyak hanyalah dalih-dalih pembenaran atas apa yang diperbuat, yang sangat diyakininya sebagai wujud kehidupan yang demokratis. Akibatnya reaksi yang timbul kemudian menjadi kontroversi, yang oleh pihak lain dianggap sebagai bentuk kebebasan yang kebablasan.

Demokrasi yang diberlakukan dalam alam kehidupan bangsa Indonesia, masih belum menemukan bentuk yang pas, setidaknya dapat dibuktikan dengan banyaknya gesekan yang terjadi ketika satu perbuatan atas nama demokrasi ternyata berlawanan dengan sikap lain yang juga atas nama demokrasi. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadi, karena demokrasi yang kini menjadi jargon, menjadi pembenaran atas beragam aksi, serta menjadi bagian dari sistem dalam proses pengelolaan negara dan pemerintahan, adalah demokrasi impor yang berasal dari budaya masyarakat luar yang jauh dari sistem dan budaya masyarakat Indonesia. Jadi sangat beralasan jika demokrasi yang menjadi bagian dari kemewahan masyarakat Indonesia sekarang ini, merupakan sesuatu yang patut dipertanyakan esensinya, patut diuji ulang kelayakkannya, dan mungkin juga patut direstorasi orientasinya, untuk disesuaikan dengan akar budaya masyarakat dan bangsa Indonesia.

Masyarakat Indonesia secara umum memiliki akar budaya santun yang berlandaskan nilai-nilai kepatutan. Pijakan kepatutan tersebut mungkin tidak sama untuk setiap wilayah dengan budaya yang berbeda, namun esensi kepatutan tersebut semua mengacu pada nilai yang sama, yakni tenggang rasa, saling menghormati, saling menghargai, saling memaklumi, jika menegur atau melarang dengan menggunakan kiasan atau simbol-simbol karena kuatir niat baik akan menimbulkan kesan buruk dan beragam bentuk kearifan lokal lainnya, yang untuk sementara orang atau kelompok dianggap sebagai pemikiran dan sikap yang telah usang dan permisif. Namun dalam praktiknya, banyak terjadi hal yang menggelikan, ketika nilai-nilai tersebut dianggap usang, justru disaat yang bersamaan sebagian tersebut sangat bangga jika di tempatkan pada posisi yang terhormat, dipuja-puja, dielu-elukan bahkan disanjung-sanjung dengan bualan-bualan kosong. Intinya mereka tertawa sinis bahkan menghujatnya jika itu terjadi pada orang lain, namun sangat senang jika pemujaan tersebut dilakukan buat dirinya.

Kembali pada demokrasi yang sekarang dianut di Indonesia, apa ukuran kepatutan dalam praktik demokrasi Indonesia?, sulit untuk mendapatkannya, karena keseluruhan nilai yang diusung bukan berasal dari nilai-nilai akar budaya kita. Demokrasi bukan barang baru dalam masyarakat Indonesia, dalam berbagai catatan sejarah akan kita temui walaupun masih dalam wujud feodalisme kerajaan nusantara, namun raja atau sultannya tetap memberikan peluang atau kesempatan kepada kawulanya untuk menyampaikan secara langsung pendapatnya. Hal tersebut umumnya terjadi dalam setiap kesempatan pertemuan-pertemuan (pasowanan) dengan para punggawa, adipati, panglima pasukan maupun unsur-unsur pengelola pemerintahan lainnya, dimana raja atau sultan akan meminta pendapat dari setiap yang hadir. Bahkan rakyat jelatapun dapat langsung mengadukan permasalahannya kepada raja atau sultan, caranya dengan berjemur diri (pepe istilah jawa) di alun-alun hingga terlihat oleh raja atau sultan (pepe ini bisa berhari-hari) dan kemudian yang bersangkutan dipanggil dan ditanya maksud tujuannya tersebut. Ini salah satu contoh bahwa demokrasi juga telah ada dan hidup dalam masyarakat nusantara di waktu lampau, dalam alam feodalisme yang kuat.

Demokrasi dalam kehidupan sosial di tengah masyarakatpun tetap ada dan hidup, tapi ya itu sekali lagi demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan pada akar budaya masyarakat yang telah berlaku sejak lama, jadi jangan dicari-cari kesesuaiannya atau perbedaannya dengan standar prinsip-prinsip demokrasi impor atau demokrasi ala barat yang secara akar budaya jelas berbeda dengan masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki tradisi keluarga di setiap wilayah budaya, tradisi keluarga tersebut terikat dalam aturan norma dan nilai yang selalu dijaga dan dipelihara, walaupun sekarang ini aturan tersebut semakin longgar namun dasar pijakannya tetap masih ada. Aturan tidak tertulis tersebut tetap memberikan ruang kebebasan berpendapat berbeda antar anggota keluarga, yang tata caranya diatur dalam kesepakatan kebiasaan atau tradisi. Masyarakat Indonesia dari ujung Sabang hingga Merauke semua didik dan terbiasa untuk menghormati siapapun yang lebih tua, sehingga dalam berbicara juga ada tata karma tersendiri tergantung dengan siapa lawan bicaranya. Ini contoh kepatutan dalam berbicara dan bersikap, suatu contoh kecil namun berimplikasi luas. Kritikan dari kelompok anti feodalistik kerap disasar pada perilaku pengkastaan dalam berbahasa sebagai warisan feodal yang mencerminkan hubungan tuan dan hamba dalam kehidupan yang seharusnya setara, namun mereka melupakan bahwa konsep menempatkan penghormatan dalam tingkatan-tingkatan ucapan dan perilaku tersebut, justru merupakan wujud pencapaian kesempurnaan peradaban bangsa Indonesia yang tidak akan ditemui di bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Masyarakat Indonesia terbiasa hidup dalam beragam aturan, baik itu dalam bentuk norma, nilai, bahkan pantangan-pantangan namun mereka tidak pernah merasa hidup tersebut bagaikan dalam belenggu. Hal tersebut berjalan secara normal, karena mereka telah mencapai tarap memahami kebebasan dalam keteraturan, dan bukannya hidup bebas dari aturan. Jika yang terjadi adalah bebas dari aturan itulah kehidupan anarkis, yang setiap orang bisa membuat aturan sendiri, sebagaimana istilah hukum rimba, yang kuat dia yang menang.

Tapi, sekali lagi hukum alam di rimba belantara juga terikat dengan aturan, yaitu hawa nafsu. Singa atau harimau atau predator lainnya tidak memiliki nafsu serakah, mereka memangsa hewan lain sekedar menghilangkan lapar ketika itu, sisanya akan dibiarkan diteruskan oleh predator kelas dua dan seterusnya hingga hewan terlemah seperti semut juga ikut menikmati. Peraturan dibuat agar sesuatu menjadi teratur, itu sederhananya. Jadi idealnya, mustahil peraturan dibuat untuk menjadikan situasi kacau balau. Konteksnya dalam kehidupan ber-demokrasi ya harus tunduk dalam peraturan-peraturan tersebut agar terbangun keteraturan. Itulah yang disebut dengan kemampuan untuk membiasakan diri hidup bebas dalam keterikatan dengan aturan-aturan, bukannya bebas dari keterikatan dengan aturan.

Maraknya berbagai aksi yang disebut dengan unjuk rasa, demo, protes atau apapun istilah lainnya, dimaknai sebagai salah satu wujud demokrasi, karena melibatkan banyak orang dalam kegiatan tersebut dan dimaksudkan untuk kepentingan ‘banyak orang’ (beda dengan pengertian ‘orang banyak’). Pemaknaan tersebut tidak berlaku dan mengikat secara menyeluruh kepada seluruh unsur yang terlibat dalam aksi tersebut, karena prosesnya juga kerap tidak demokratis. Yang memahami utuh maksud dan aksi tersebut hanya beberapa orang saja, sangat sedikit. Selebihnya hanya orang-orang yang karena satu dan lain alasan ikut terlibat tanpa mengerti dengan apa yang sedang terjadi, lantas dimana nilai demokrasinya?, apakah semua pemikiran, maksud, tujuan, target dan lain sebagainya dari pihak-pihak yang secara fisik terlibat sudah terakomodir semua?, belum tentu. Inilah yang disebut dengan mencoba menempatkan demokrasi dengan bebas dari keteraturan alias anarkis.

Kembali pada akar budaya dengan nilai utama kepatutan dan kesantunan, semua itu akan hilang lenyap dalam hiruk pikuk aktifitas atas nama demokrasi, menunjukkan ekspresi ketidak sukaan secara bebas melalui media umum dengan berbagai hujatan, opini, bahkan pernyataan-pernyataan tanpa fakta dianggap sebagai bagian dari kebebasan yang demokratis. Suatu kebingungan atau mungkin memang telah menjadi bagian dari agenda yang disiapkan dengan maksud tertentu, misalnya ketidak setujuan terhadap suatu kebijakan pemerintah kemudian diekspresikan melalui aksi unjuk rasa dengan kata-kata dan tulisan-tulisan berbentuk poster atau media lain, yang bermuatan subyektif, yang bersifat hinaan, hujatan atau bahkan fitnah kepada sosok yang dianggap bertanggung jawab dengan kebijakan tersebut, seperti misal bupati, walikota, gubernur bahkan presiden. Pertanyaannya, apa hubungannya antara kebijakan yang lahir atas pemikiran banyak pihak dengan pribadi seorang kepala daerah, yang pernah tersandung masalah perselingkuhan misalnya.

Keinginan untuk memisahkan hal-hal yang bersifat publik dengan privat, menjadi kendala utama dalam membangun kehidupan yang kondusif. Disebut keinginan, karena kemampuan untuk itu ada, hanya tidak terjadi karena tidak adanya keinginan dari pelaku. Sejatinya jaminan keteraturan tersebut berpulang pada mentalitas manusia-manusianya, secara pribadi maupun dalam konteks sosial, dimana perilaku demokrasi yang ditampilkan tersebut berkait erat dengan mentalitas individu. Prof. Sarlito mencoba membuat gambaran tentang mentalitas dalam dua kategori, yakni mentalitas privat dan mentalitas publik. Mentalitas privat adalah subyektif karena menyangkut pada mentalitas yang terbangun atas dasar nilai-nilai agama dan keyakinan serta norma-norma, yang dalam aktualisasinya memiliki tanggung jawab personal, sedangkan mentalitas publik ditambah dengan landasan peraturan tertulis atau tidak tertulis (etika) yang mengatur tanggung jawab tersebut kepada orang banyak. Dalam hal ini beliau menyoroti mentalitas publik kepada para penyelenggara pengelolaan negara di setiap tingkatan.

Dari dua kategori tersebut, tetap ada jalinan benang merah yang menempatkan korelasi antara mentalitas privat dan mentalitas publik sebagai kesatuan yang saling mengisi. Mentalitas privat seorang bupati tidak bisa digugat dalam kaitan dengan kebijakan atau perilaku kepemimpinannya sebagai kepala daerah, namun mentalitas privat tersebut dapat memberikan pengaruh pada mentalitas publik ketika sosok tersebut akan memberlakukan suatu keteladanan dalam proses penegakkan sistem dan pola kepemimpinan yang baik. Dan sistem dengan kepemimpinan yang baik, akan mampu membangun nilai-nilai kebersamaan yang demokratis bagi masyarakatnya, dengan tetap memelihara nilai-nilai kepatutan dan kesantunan sebagai jati diri bangsa Indonesia.

Demokrasi tetap yang terbaik bagi bangsa Indonesia, karena nilai-nilai demokrasi bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat kita. Nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat Indonesia terkemas dalam tradisi yang luhur, yang ukurannya menggunakan budaya masyarakat Indonesia yang terbentuk sejak masa yang lampau. Uji kuantitatif dalam membandingkan demokrasi ala barat dengan demokrasi tradisional ala Indonesia, bukanlah tindakan bijaksana karena dasar pijakannya berangkat dari akar budaya yang berbeda. Bicara demokrasi tidak selalu dalam ranah tata negara atau hukum perilaku bernegara semata, namun yang lebih utama demokrasi lekat dengan budaya, dimana unsur kedirian manusia menempati porsi utama. Manusia yang dimaksud adalah kualitas mentalitas yang terbentuk dan terbangun oleh nilai-nilai keluhuran budi pekerti dalam bingkai kepatutan dan kesantunan, dan manusia Indonesia adalah manusia yang terbiasa hidup bebas dalam segala keterikatan dengan berbagai aturan dan norma. Tetap merasa bebas merdeka walaupun beragam aturan, larangan dan perintah mengelilinginya, karena adanya keyakinan yang kuat bahwa segala aturan tersebut justru untuk membuat hidup menjadi lebih hidup dan berarti.

*) Sekretariat Yayasan Bhakti Bangsa.