Berita

Cegah Pencemaran Limbah Industri

PEMERINTAH DAERAH PERLU PERKETAT PENGAWASAN LIMBAH INDUSTRI

ybb.or.id, Bandung, — Pemerhati  Lingkungan Hidup, Dede Farhan Aulawi, mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengawasan limbah industri tanpa kecuali. Selain itu, partisipasi dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawasi dan menjamin konsistensi pelaksanaan pengawasan dimaksud oleh pihak yang berwenang atasnya.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung Pemerintah Daerah mengawasi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri tentu tidak lepas dari fakta lemahnya atau belum efektifnya pengawasan pihak terkait selama ini. Sehingga, menurut Dede, pencemaran limbah industri sudah berlangsung cukup lama. ‘…faktual itu yang terjadi dimana pencemaran limbah industri terus berlangsung nyaris setiap hari dari waktu ke waktu, dan terjadi di mana-mana….’ kata Dede, di Bandung, Selasa (22/01/19).

Ia melihat, fenomena pencemaran lingkungan oleh suatu pabrik atau industri, membuat miris seluruh pemerhati dan pecinta lingkungan hidup.

“Sebenarnya, ini bukan soal pembicaraan hari ini saja, tetapi menyangkut pembicaraan esok atau lusa untuk generasi penerus anak cucu kita. Ada berbagai macam pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi industri, baik pencemaran kebisingan, pencemaran limbah cair, limbah padat, limbah gas, asap dan sebagainya,” ungkap Dede.

Lebih lanjut Dede mengatakan, merujuk pada pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang dilarang membuang limbah  ke media lingkungan hidup. Akan tetapi pelanggaran terus saja terjadi. Oleh karenanya, perlu sikap tegas Pemerintah Daerah agar terbangun mentalitas dan kesadaran lingkungan dari penyelenggara dan pengelola industri. ‘…saya melihat urgensinya segera dimulai membangun dan menumbuhkembangkan serta membentuk budaya cinta lingkungan dan ketegasan penegakkan hukum merupakan langkah untuk membiasakan dan mendorong sikap disiplin masyarakat, utamanya pelaku industri…’ tuturnya.

‘…ya tentu Pemerintah Daerah mesti bijak sebelum menerapkan sanki tegas, misal melalui pendekatan persuasif edukatif. Sebab, kalau diruntun lebih jauh, sebenarnya pelanggaran seperti pencemaran limbah itu cenderung lebih disebabkan oleh, pertama, hitungan ekonomis mengingat pengolahan limbah itu membutuhkan biaya besar dan belum lagi pemeliharaannya sehingga untuk memaksimasi keuntungan, ditempuh cara buruk yakni, membuang limbah dengan biaya serendah mungkin. Malah, kalau mungkin diupayakan tanpa biaya…’ ujarnya. Dede melihat faktor sikap mental yang menyederhanakan persoalan dengan mengabaikan pemahaman area publik (public) dan area pribadi (privat) merupakan hal kedua yang menonjol dari para pelaku pencemaran lngkungan.

Menurut Dede, pembiasaan untuk menghormati, menghargai dan bagaimana seharus bersikap menyangkut area publik dan atau area pribadi jarang sekali diperkenalkan sejak dini yang membuat banyak diantara kita (baca: masyarakat) seperti disorientasi. ‘…akibatnya, karena kurang memahami semestinya bagaimana berprilaku ketika dihadapkan pada kedua area tadi maka yang muncul lebih dominan adalah prilaku arogan; semaunya, seenaknya, gampangnya, dan lain sebagainya…itu dia menurut saya, selain tindak tegas Pemerintah Daerah juga mesti bijak dalam pendekatannya…’

Meski demikian, Dede tidak menutup mata dan menampik atas kenakalan diantara pelaku industri yang memang dengan kesadarannya sengaja melakukan tindakan tercela itu, terutama ke lokasi–lokasi yang dianggap tidak ada pengawasan.

‘…coba perhatikan berapa banyak pabrik yang berada di lingkungan kita. Jenis limbah apa saja yang dihasilkannya?  Lalu limbah tersebut diolah seperti apa atau dibuang kemana? Oleh karena itu mau tidak mau Pemerintah Daerah harus meningkatkan upaya pengawasan pembuangan limbah industri ini untuk memastikan bahwa tidak ada limbah yang dibuang seenaknya saja…’ ujarnya.

Dede mengungkapkan, secara teoritis limbah industri dapat diartikan sisa dari bahan-bahan hasil proses industri, baik berbentuk padat, cair maupun gas. Ketiga jenis limbah tersebut bisa mencemari tanah, mencemari air dan juga mencemari udara, baik yang dekat pemukiman ataupun agak jauh dari pemukiman warga.

‘…jenis limbah cair biasanya dibuang langsung ke saluran air seperti selokan, sungai atau laut. Dengan mengalirkan limbah ini ke sungai merasa urusannya selesai…’ katanya. Padahal, katanya, pelaku pembuangan tidak menyadari berapa banyak orang di sepanjang sungai tersebut yang selama ini memanfaatkan air tersebut, baik untuk keperluan sehari–hari atau mengairi lahan–lahan pertanian. Lebih lanjut Dede menyampaikan kekesalannya. ‘…mereka ingin urusannya selesai, tapi melemparkan masalah ke orang lain. Orang–orang yang seperti ini, yang tidak memiliki tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab terhadap alam yang harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku…’tandasnya.

Selain ketiga jenis limbah di atas, ia menuturkan, ada satu lagi jenis limbah B3, yakni limbah bahan berbahaya dan beracun. Ia menjelaskan, yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan- bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifatnya, konsentrasinya, maupun jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan. Selain itu merusak, dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya.

Dede mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya pemangku kekuasaan (Pemerintah Daerah —red) untuk secara sungguh-sungguh menjaga lingkungan, menegakkan aturan dengan ketat terkait pencemaran lingkungan dan, berupaya membangun rasa tanggung jawab dan kesadaran sosial untuk keselamatan orang lain dan masa depan generasi Indonesia yang sehat,

***

sb; esispr//
pic: yulinar sari