Berita

Demokrasi di Indonesia

Sarwono Kusumaatmadja: Demokrasi di Indonesia “Ibarat Sopir Bus, Disuruh Nyetir Ferrari”

Nusantara.news – Sarwono Kusumaatmadja, namanya jarang terdengar lagi di perpolitikan Indonesia, setelah menyelesaikan tugas sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2004-2009. Tahun 2007, Sarwono pernah hendak mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta melalui jalur PDI Perjuangan tapi urung karena partai tersebut mencalonkan Fauzi Bowo, kendati skor Sarwono tertinggi di antara calon PDIP lain.

Sarwono adalah mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Negara Lingkungan Hidup era Soeharto. Dia juga mantan Menteri  Kelautan dan Perikanan Indonesia pertama di era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Sarwono juga pernah menjabat Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Golkar (1983-1988), era dimana Golkar berada di puncak kejayaannya dan kaderisasi berjalan dengan baik.

Nusantara.news (Eddy Junaidi dan Imam Tamaim) ber-anjangsana ke kediamannya, Sabtu (22/4) di kawasan Pancoran Jakarta Selatan, berbincang-bincang santai dengan pria bersahaja ini, menggali pemikiran orisinalnya tentang situasi politik kebangsaan terkini, perkembangan demokrasi, dan kondisi terakhir Partai Golkar.

Menurutnya, bangsa kita saat ini “gagap” menghadapi demokrasi, ibarat sopir, biasa bawa bus disuruh nyetir Ferrari. Tapi dia yakin semua proses itu akan dilewati, dan bangsa Indonesia akan mendapatkan momentum pada waktunya. Berikut wawancara lengkapnya:

Bagaimana Anda melihat kehidupan politik bangsa sekarang ini, yang kita tahu cenderung transaksional, dan terjadi di hampir seluruh sektor?

Bagi saya ini merupakan bagian dari sebuah proses pertumbuhan bangsa. Sebagai bangsa, kita kan tergolong masih muda. Sementara wilayah negara kita sangat luas, rakyatnya pun banyak, sehingga dengan sendirinya tantangannya juga besar. Tapi, saya yakin satu per satu semua ini akan dilewati, dan pada akhirnya kita akan menjadi bangsa yang kuat pada waktunya.

Jadi,  melihat apa yang terjadi sekarang, tidak bisa dijadikan sebagai ukuran. Karena kalau saya amati bangsa-bangsa lain, kurang apa besarnya masalah mereka?

Tapi bukankah kita sempat sukses waktu zaman Orde Baru?

Begini, Jerman sebelum Perang Dunia I negara dan industrinya sangat kuat sehingga mereka merasa harus tumbuh lebih cepat, dan akhirnya mulai agresif, timbulah Perang Dunia I. Setelah itu, bangsa Jerman sengsaranya setengah mati. Lalu tumbuh lagi, kemudian dihancurkan lagi, baru kapok Jerman sekarang. Sekarang negara itu mulai sukses lagi, tapi muncul tantangan baru lagi.

Lalu kita lihat Jepang, dulu kan bangsa itu arogannya setengah mati, sombong, kejam, ekspansionis. Kemudian dibom atom dua kali, baru nyaho dia. Sekarang, Jepang menjadi bangsa yang santun. Orang Jepang berubah karena pengalamannya.

Imigran Amerika juga pernah menjadi pembunuh penduduk asli, perang saudara  mereka alami, terjadi perbudakan, diskriminasi rasial, lalu pernah menjadi pemenang pada Perang Dunia II. Sementara itu, Amerika menjadi sebuah negara kuat, eh … tiba-tiba sekarang muncul ‘makhluk aneh’ bernama Trump (dengan berbagai kebijakan yang kontroversial).

Jadi, jangan melihat apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini secara linier. Apa yang terjadi, sebetulnya merupakan suatu progresi, dan kita sebagai bangsa besar, mau tidak mau akan mempunyai pengalaman yang besar pula.

Sebagai bangsa besar, Indonesia sepertinya sampai sekarang belum bisa tampil di pentas dunia, sementara yang lain sudah. Bagaimana Anda melihatnya?

Bukankah Indonesia diramalkan akan menjadi 10 besar ekonomi dunia, dan sekarang katanya sudah masuk 20 besar.

Jika dilihat dari statistik ekonomi, bangsa kita memang lumayan bagus. Tapi menurut saya, tidak ada satu indikator pun yang bisa dijadikan sebagai patokan utama. Misalnya soal pertumbuhan sebagai indikator tunggal, dunia menganggap keliru, karena justru menimbulkan kesenjangan.

Jadi, janganlah satu indikator dijadikan ukuran untuk semua hal yang terjadi.

Jadi, sebagai bangsa untuk bangkit apa yang seharusnya kita lakukan?

Ya, menurut saya, perbaikan sistemik harus dilakukan secara tekun dan lintas waktu. Yang harus dikejar sekarang ini adalah transparansi, keadilan, dan kesempatan yang sama bagi semua wilayah serta semua penduduk, sesuai dengan  konstitusi. Tentu saja, harus sesuai juga dengan potensi sumberdaya manusia dan geografis.

Dan ini semua, bukan hal yang bisa dicapai seketika. Dari sudut pandang itu, saya menegaskan kembali, jangan mengukur suatu bangsa dengan satu indikator saja.

Sebab, harus kita akui, sekarang ada juga indikator bahwa pelayanan publik mulai membaik, tapi memang tidak linier.

Dari segi sumber daya, kepemimpinan kita dianggap lemah. Korupsi tetap saja terjadi, bahkan semakin massif. Apakah saat ini diperlukan kepemimpinan yang kuat?

Di satu pihak, Orde Baru itu selalu disebut koruptif. Sekarang, di era demokratis koruptif juga. Jadi kesimpulannya, tidak ada satu sistem pun yang bebas dari korupsi. Benar adagium yang diungkapkan Lord Acton, bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang mutlak juga akan bersifat koruptif secara mutlak.

Mungkin, demokrasi tampak terlihat kacau, dengan sistem “one man one vote. Tapi, banyak kok negara demokrasi yang tidak kacau. Namun yang pasti semua negara otoriter kacau.

Tapi bukankah one man one vote kurang cocok dengan budaya kita yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat?

Lho, itu kan kesepakatan yang telah dimusyawarahkan, orang-orang yang duduk di MPR ketika itu secara bulat bersepakat bahwa kita akan mengambil sistem “one man one vote. Itu kan hasil dari musyawarah.

Tapi kan arsitekturnya dari luar?

Iya, tapi apakah kita bisa menciptakan sistem sendiri yang 100 persen Indonesia?

Anda tidak melihat demokrasi ini berjalan terlalu jauh, liberal?

Jangan-jangan ada juga orang yang mengatakan demokrasi kita bergerak tidak terlalu jauh. Saya tidak mau terjebak dalam pendapat semacam itu, karena semua relatif.

Ada yang mengatakan, sekarang terjadi kerusakan tatanan politik, kaderisasi politik macet, komentar Anda?

Ah, ini kan belum kejadian saja. Saya katakan, proses yang seperti ini lama. Tapi juga kalau dibilang tidak melahirkan kepemimpinan yang bagus, apa iya? Di daerah-daerah lahir Nurdin Abdulah (Bupati Bantaeng), Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), Suyoto (Bupati Bojonegoro), dan lain-lain. Ahok, menurut saya, pernah tingkat kepuasan masyarakat atas kinerjanya mencapai 70%, hanya saja mungkin dia tidak cukup matang untuk menjadi gubernur, apalagi jadi bulan-bulanan sentimen negatif. Kemudian, Ridwan Kamil (Walikota Bandung) juga lumayan.

Jadi, ada beberapa titik sukses yang layak memberikan harapan. Dan saya selalu bilang, jangan meremehkan pengecualian hari ini. Pengecualian hari ini bisa saja menjadi kelaziman di masa depan, karena lambat laun orang juga pada akhirnya belajar menjadi pemimpin yang baik.

Yang saya tidak mengerti, kenapa orang cenderung selalu terpaku pada penampakan yang buruk. Seakan-akan yang buruk itu representasi dari keseluruhan. Cara berpikir semacam itu menurut saya berbahaya, mematahkan semangat kita.

Bagaimana kita melihat ancaman bangsa ke depan? Dalam konteks proxy war misalnya?

Menurut saya, ancaman paling besar saat ini berasal dari perubahan iklim. Karena perubahan iklim global sudah menciptakan krisis, yang menyangkut tiga kebutuhan pokok manusia yaitu: energi, air, dan makanan.

Ancaman lain, adalah pertumbuhan penduduk yang sudah berlaku secara eksponensial, dan sekarang mendekati 9 miliar orang. Sudah ada bukti-bukti yang dikumpulkan para ilmuwan bahwa banyak sekali konflik terjadi memang terjadi akibat perubahan iklim.

Jadi, ramalan krisis pangan akan terjadi tahun 2030 itu benar?

Bisa jadi. Oleh karena itu, sekarang sebagai bangsa kita harus mencari tipologi dinamika geopolitik berdasarkan perubahan iklim. Sayangnya, kita belum juga menemukan.

Artinya, seharusnya kita sudah mulai fokus menanam?  

Semestinya kita harus mikirin itu, dan ini pasti menyebabkan kita perlu mengubah berbagai kebijakan secara radikal, terutama menyangkut tiga hal tadi: energi, air, dan makanan.

Apakah mungkin dari sejak era Orde Baru, pihak Asing, dalam hal ini Amerika, tidak menginginkan kita menjadi negara yang maju di bidang pertanian?

Enggak lah, kita ini tidak diapa-apain kok oleh mereka (baik AS maupun Cina). Kita ini hanya dijadikan target pasar saja oleh mereka. Mereka cuma ingin kita menjadi pasar dari barang-barang mereka, sehingga dibikin cukup makmur untuk bisa membeli barang mereka. Perkara kemudian kita ternyata bisa lebih makmur dari itu, bukan urusan mereka. Tidak ada yang namanya ‘konspirasi besar’ untuk ‘ngerjain negara kita.

Saya juga ragu apakah negara-negara lain itu ingin Indonesia pecah. Sebab kalau Indonesia pecah, lalu lintas laut mereka terganggu karena mau tidak mau mereka harus melalui Selat Malaka dan tiga ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), tentu akan terganggu semua.

Berarti masalahnya dari bangsa kita sendiri?

Persis, masalahnya berasal dari kita sendiri. Mungkin belum ketemu energinya untuk bangkit.

Menurut saya, kebijakan tentang energi, air, dan makanan itu penting untuk dikaji ulang, kalau perlu dianalisis secara menyeluruh, tidak bisa dibiarkan. Jangan-jangan, sekarang kita sudah tidak bisa lagi membuat program dengan menggunakan paradigma lama karena perubahan iklim ini sudah riil terjadi.

Saya bersama teman-teman di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (Sarwono diminta sebagai penasihat bidang perubahan iklim) sedang merumuskan agro-kehutanan ekologis. Jadi, kita harus menganggap tidak ada lagi dikotomi antara pertanian dan kehutanan, semuanya saling terkait. Tapi, secara ekologis harus dikaji agar berkelanjutan.

Mungkin saja, lain waktu sumber karbohidrat kita tidak lagi hanya dari beras, tapi dari pohon seperti: sagu, ketela, pisang, sukun, atau umbi-umbian. Kenapa kita mesti terfokus pada satu-dua komoditi saja, sehingga swasembada pangan identik dengan swasembada beras. Sumber makanan kita beragam kok.

Anda dulu pernah menjabat sekjen Golkar (1983-1988), bagaimana Anda melihat Golkar dalam sistem demokrasi sekarang, terutama soal krisis kepemimpinan?

Menurut saya, Partai Golkar sebagai institusi akan tetap survive. Jadi, kalau mau menyelamatkan Golkar, jadikanlah dia mampu untuk bersaing dengan partai lain. Itu saja.

Saya ini sudah melampaui zaman, sudahlah. Umur saya sudah 74 tahun, lebih baik yang membicarakan masa depan Golkar itu adalah para pelakunya saat ini.

Tapi, Anda-kan peletak dasar kaderisasi Golkar ketika itu?

Kaderisasi adalah kebijakan organisasi. Kaderisasi teritorial dan fungsional dulu betul-betul menjadi rujukan, tapi sekarang sepertinya tidak berjalan.

Masalahnya sekarang, apa pun partainya (tidak hanya Golkar) yang dibicarakan hanya duit dan kedudukan. Lalu seorang saya, masuk ke dunia itu? Tidak akan dihargai.

Menurut saya, proses demokratisasi ini perlu pembiasaan. Kacau? Ya, memang kacau, tapi kan ada penyeimbangnya: trias politika, pers, kebebasan berserikat, kebebasan sipil juga dijamin.

Bukannya sudah kebablasan semua?

Enggak juga, ini kan ibaratnya kita biasa nyopir bus, tiba-tiba disuruh nyopir Ferrari. Lalu, Jika demokrasi dianggap buruk, asal ingat saja sistem lain juga lebih buruk.

Bagaimana dengan arsitektur politik zaman Orba dimana Golkar ada di dalamnya?

Satu saja kelemahannya, Orde Baru tidak punya mekanisme suksesi, yang lainnya memang bagus untuk zamannya. Di era Demokrasi Terpimpin Zaman Bung Karno pun, mekanisme suksesi enggak ada.

Yang menurut saya jenius dari sistem Pak Harto adalah adanya mekanisme darurat yang melekat pada sistem yaitu Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) meskipun harus diakui terlalu lama, dan enggak mungkin ditiru.

Sebetulnya, Golkar di zaman saya menjadi Sekjen sudah diperintahkan oleh Pak Harto untuk dipersiapkan menghadapi daya saing dalam sistem multi-partai, padahal waktu itu kami belum tahu partai-partai apa saya yang akan muncul.

Perintah Pak Harto itu sempat dikaji oleh Golkar? 

Ada kajian, internal. Pak Harto juga bilang, jangan lagi mengandalkan tentara (ABRI) dan Birokrasi atau jalur A dan B. Golkar harus berorientasi sipil. Makanya ketika itu Pak Harto bilang, yang perlu diperkuat dan diperbesar itu adalah jalur G (Golkar), sementara jalur A dan B kembali ke tugas pokok masing-masing. Istilah Pak Harto ibarat roket, Golkar memiliki tiga mesin, mesin utamannya adalah G tapi supaya bisa take off  mesin G dibantu mesin A dan B. Tapi kalau sudah tinggal landas mesin yang dua itu harus dilepas. Karena itu kemudian kita bikin program kaderisasi dan memang terbukti bagus dan tahan banting.

Bayangkan saja, waktu Akbar Tandjung Ketum Partai Golkar pada pemilu tahun 1999, dan Golkar waktu itu menjadi musuh bersama, ditimpukin, dibakar kantornya, kita masih bisa menjadi nomor 2 dan tahun 2004 menjadi nomor 1. Berarti, dari segi kuantitatif saja, bisa dihitung segitulah kekuatan Golkar karena program kaderisasi itu. []

sumber: https://nusantara.news/sarwono-kusumaatmadja-demokrasi-di-indonesia-ibarat-sopir-bus-disuruh-nyetir-ferrari/