Opini

Demokrasi Kita

Demokrasi Kita

KEDEWASAAN BERDEMOKRASI

Tatkala kontempelasi diri, segurat keyakinan menyeruak menggugah ingatan akan masyarakat Indonesia yang memang telah terbiasa hidup dalam beragam aturan, baik itu dalam bentuk norma, nilai, bahkan pantangan-pantangan namun mereka tidak pernah merasa hidup tersebut bagaikan dalam belenggu. Hal tersebut berjalan secara normal, karena mereka telah mencapai tarap memahami kebebasan dalam keteraturan, dan bukannya hidup bebas dari aturan. Jika yang terjadi adalah bebas dari aturan itulah kehidupan anarkis, yang setiap orang bisa membuat aturan sendiri, sebagaimana istilah hukum rimba, yang kuat dia yang menang.

Namun, kendatipun demikian hukum alam di rimba belantara juga terikat dengan aturan, yaitu hawa nafsu. Singa atau harimau atau predator lainnya tidak memiliki nafsu serakah; mereka memangsa hewan lain sekedar menghilangkan lapar ketika itu, sisanya akan dibiarkan diteruskan oleh predator kelas dua dan seterusnya hingga hewan terlemah seperti semut juga ikut menikmati.

Peraturan tentu dibuat agar sesuatu menjadi teratur. Oleh karenanya, mustahil jika peraturan dibuat malah menjadikan situasi kacau balau. Ini berarti, dalam konteks kehidupan berdemokrasi siapapun semestinya harus tunduk dalam peraturan-peraturan tersebut agar terbangun suatu keteraturan. Itulah yang disebut dengan kemampuan untuk membiasakan diri hidup bebas dalam keterikatan dengan aturan-aturan, bukannya bebas dari keterikatan dengan aturan.

Maraknya berbagai aksi yang disebut dengan unjuk rasa, demo, protes atau apapun istilah lainnya, dimaknai sebagai salah satu wujud demokrasi; karena melibatkan banyak orang dalam kegiatan tersebut dan dimaksudkan untuk kepentingan ‘banyak orang’ (beda dengan pengertian ‘orang banyak’). Pemaknaan tersebut tidak berlaku dan mengikat secara menyeluruh kepada seluruh unsur yang terlibat dalam aksi tersebut, karena prosesnya juga kerap tidak demokratis. Yang memahami utuh maksud dan aksi tersebut hanya beberapa orang saja, sangat sedikit. Selebihnya hanya orang-orang yang karena satu dan lain alasan ikut terlibat tanpa mengerti dengan apa yang sedang terjadi, lantas dimana nilai demokrasinya?, apakah semua pemikiran, maksud, tujuan, target dan lain sebagainya dari pihak-pihak yang secara fisik terlibat sudah terakomodir semua?, belum tentu. Inilah yang disebut dengan mencoba menempatkan demokrasi dengan bebas dari keteraturan alias anarkis.

Kembali pada akar budaya dengan nilai utama kepatutan dan kesantunan, semua itu akan hilang lenyap dalam hiruk pikuk aktifitas atas nama demokrasi, menunjukkan ekspresi ketidak sukaan secara bebas melalui media umum dengan berbagai hujatan, opini, bahkan pernyataan-pernyataan tanpa fakta dianggap sebagai bagian dari kebebasan yang demokratis. Suatu kebingungan atau mungkin memang telah menjadi bagian dari agenda yang disiapkan dengan maksud tertentu, misalnya ketidak setujuan terhadap suatu kebijakan pemerintah kemudian diekspresikan melalui aksi unjuk rasa dengan kata-kata dan tulisan-tulisan berbentuk poster atau media lain, yang bermuatan subyektif, yang bersifat hinaan, hujatan atau bahkan fitnah kepada sosok yang dianggap bertanggung jawab dengan kebijakan tersebut..

Keinginan untuk memisahkan hal-hal yang bersifat publik dengan privat, menjadi kendala utama dalam membangun kehidupan yang kondusif. Disebut keinginan, karena kemampuan untuk itu ada, hanya tidak terjadi karena tidak adanya keinginan dari pelaku. Sejatinya jaminan keteraturan tersebut berpulang pada mentalitas manusia-manusianya, secara pribadi maupun dalam konteks sosial, dimana perilaku demokrasi yang ditampilkan tersebut berkait erat dengan mentalitas individu. Pada kesempatan menyerap pengetahuan dari Prof. Sarlito (Alm), beliau mencoba membuat gambaran tentang mentalitas dalam dua kategori, yakni mentalitas privat dan mentalitas publik. Mentalitas privat adalah subyektif karena menyangkut pada mentalitas yang terbangun atas dasar nilai-nilai agama dan keyakinan serta norma-norma, yang dalam aktualisasinya memiliki tanggung jawab personal, sedangkan mentalitas publik ditambah dengan landasan peraturan tertulis atau tidak tertulis (etika) yang mengatur tanggung jawab tersebut kepada orang banyak. Apa yang dipertunjukkan dalam dinamika demokrasi akhir-akhir ini, tampaknya cukup banyak diantara kita yang dapat dikatakan gagal dalam menempatkan mentalitas secara proporsional.

Demokrasi tetap yang terbaik bagi bangsa Indonesia; nilai-nilai demokrasi bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut terkemas dalam tradisi luhur bangsa, yang kemudian oleh para pendiri bangsa dirumuskan ke dalam bentuk falsafah bangsa, yakni Pancasila

Uji kuantitatif dalam membandingkan demokrasi ala barat dengan demokrasi tradisional ala Indonesia, bukanlah tindakan bijaksana oleh sebab dasar pijakannya berangkat dari akar budaya yang berbeda. Demokrasi kita lekat dengan budaya, dimana unsur kedirian manusia menempati porsi utama; dibangun dan dibentuk oleh nilai-nilai keluhuran budi pekerti dalam bingkai kepatutan dan kesantunan.

Kita bisa beda pendapat namun diatas ragam perbedaan itu seyogyanya kita dapat menempatkan pemahaman bersama bahwasannya perbedaan dalam berdemokrasi merupakan bagian dari proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diarahkan untuk membuat bangsa ini lebih baik di masa depan. Bukankah kelebihan manusia, diantaranya, selalu mau belajar ?

Salam.