Opini

Deretan Angka Bermakna

screen-shot-2017-01-04-at-06-22-47

ERA BONUS DEMOGRAFI:
PREDIKSI DERETAN ANGKA BERMAKNA

Pengantar

Bonus Demografi, demikian istilah popularnya, mulai diperkenalkan sekitar tahun 2010 untuk menandai suatu peristiwa dimana jumlah penduduk usia produktif sudah jauh lebih tinggi dibanding dengan jumlah penduduk usia non-produktif melalui proporsi perbandingan 100 berbanding dibawah 50. Dari pengolahan dari data yang diterbitkan oleh BPS,1 tahun 2013, Indonesia telah memasuki era bonus demografi mulai tahun 2010 sampai tahun 2045, dan puncaknya antara tahun 2018 – 2031.

Bagi bangsa Indonesia, peristiwa tersebut menjadi penting dan memiliki arti strategis mengingat, selain dikarenakan hanya akan terjadi dan dialami 1 (satu) kali sepanjang sejarah Republik Indonesia, juga terutama lebih disebabkan oleh dampak luar biasa akibat dari peristiwa tersebut. Jika dapat ditangani secara tepat, benar dan mampu dilalui dengan baik maka peristiwa tersebut akan memberikan manfaat besar bagi bangsa kita, atau istilah yang tepat disebut sebagai suatu berkah, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Namun, andai jumlah besar penduduk usia produktif tersebut tidak mampu menghasilkan nilai ekonomi lebih dan bahkan menjadi beban, maka peristiwa langka itu justru berbalik menjadi malapetaka dan bencana bagi Indonesia.

Sampai sejauh ini, berdasarkan pengamatan dapat dikatakan pengenalan, pengetahuan dan perhatian banyak pihak, baik kalangan pemerintahan maupun masyarakat luas, terkait tentang isu bonus demografi tersebut boleh dibilang belum menggembirakan. Terbukti dari sejumlah diskusi tematik yang pernah diselenggarakan dengan menyerta-kan kaum muda, pelaku usaha, pelaku pendidikan, dan komunikasi perorangan maupun organisasi kemasyarakatan (organisasi masyarakat sipil), sebagian besar justru ada yang baru mendengar dan bahkan tidak sedikit yang sama sekali tidak tahu akan hal itu. Sehingga, bisa dipahami bila Sofyan Djalil (tatkala peluncuran Yayasan Bhakti Bangsa (29/09/15), berpendapat bahwa isu bonus demografi merupakan isu elitis, yang baru menjadi bahan pembicaraan dikalangan terbatas dan tertentu saja.

Demikian pula menurut Prof. Haryono Suyono, pada kesempatan presentasi di seminar tentang bonus demografi di Universitas Trilogi (19/01/2016), dimana sepengetahuan beliau masih sangat sedikit kepala daerah yang tertarik dan menjadikan bonus demografi sebagai kerangka dasar dalam pembuatan kebijakan publik pemerintahan-nya.

Ekplorasi melalui dunia maya (internet), ternyata semenjak tahun 2012 hingga tahun 2016 terdapat sekitar 157 singgungan bahasan mengenai bonus demografi; 36 (tigapuluh enam) diantaranya berupa artikel yang mengulas cukup komprehensif; antara judul dan topik bahasannya memiliki relevansi. Dalam arti kata, artikel tersebut memang secara khusus membahas seputar bonus demografi. Sementara 121 (seratus duapuluh satu) lain dalam bentuk berita yang antara judul dengan pokok berita layaknya jauh api dari panggangnya; dimana bonus demografi lebih sekedar ditujukan sebagai daya tarik judul berita. Atau, sebagai kutipan dari pemberi warta. Dengan tidak mengesampingkan peran dan arti media, paling tidak informasi tentang adanya sebuah ‘peristiwa penting’ itu tetap bermanfaat guna mengawali pengenalan masyarakat atasnya.

Beranjak dari sisi pendapat bahwa masih sedikitnya, baik pemerintah maupun masyarakat, yang peduli dan sadar akan bahaya dibalik bonus demografi tersebut, sementara di sisi lain waktu terus bergulir dan tidak dapat dihentikan. Oleh karena itu, tentu harus dilakukan upaya tidak terbatas untuk mengingatkan, menggugah, dan mendorong semua pihak agar segera berbuat sesuatu dengan memanfaatkan seoptimal mungkin keterbatasan waktu dan kendala teknis lainnya. Sehingga, diharapkan ancaman dan bahaya dari jumlah penduduk usia produktif yang besar itu dapat diubah menjadi sebuah keuntungan dan berkah bagi bangsa kita.

Pilihan Strategi.

Indikator bonus demografi atau lebih tepatnya tantangan demografi, bukan saja ditunjukan melalui deretan angka yang dikenal dengan indeks rasio ketergantungan (dependency ratio index) dengan perbandingan bilangan 100 jumlah penduduk usia produktif berbanding bilangan dibawah 50 jumlah penduduk usia non-produktif. Selain itu, hal yang paling penting adalah justru terletak pada sisi nilai tambah ekonomi dari besarnya jumlah usia produktif itu. Sebab, sebagaimana pendapat Prof. Ganjar Kurnia apabila jumlah usia produktif tersebut tidak diikuti dengan produktivitas yang tinggi maka yang terjadi justru berupa ledakan penduduk, atau istilah beliau hal tersebut merupakan bencana kependudukan.2

Logikanya sederhana, pertama, jika produktivitas usia produktif rendah maka akan diikuti dengan tingginya tingkat pengangguran. Ekses dari tingginya penggangguran tentu kemiskinan akan meningkat pula, yang berimbas merebaknya krisis sosial dan kriminalitas. Beban keuangan negara pun menjadi tertekan sedemikian rupa sampai pada satu titik dimana negara tidak akan sanggup dan memiliki daya tahan lagi untuk menanggung beban tersebut. Sehingga, jikalau itu yang terjadi maka cukup beralasan bila Prof. Ganjar Kurnia melihat bonus demografi yang sedang dialami Indonesia dari sisi kekhawatiran akan imbas negatifnya, yaitu bencana kependudukan.

Kekurang-nyamanan itu pula yang melandasi pendapat Sarwono Kusumaatmadja lebih menyukai penggunaan istilah ‘tantangan’ demografi dibanding menggunakan kata ‘bonus’. Menurutnya, istilah tantangan lebih rasional ketimbang bonus yang lebih menyiratkan makna hiperbolis dan menjanjikan. Padahal, kemungkinan kegagalan dalam pemanfaatan peluang besarnya jumlah penduduk usia produktif bisa saja terjadi.

Selaras dengan itu, Prof. Fasli Jalal berpendapat dan menggarisbawahi pengertian bonus demografi lekat erat dengan indikator nilai ekonomi yang mengikuti dari angka indeks rasio ketergantungan tersebut.3 Keberhasilan bonus demografi dapat diukur, diantara-nya, melalui indikator terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya tabungan masyarakat4 —dalam hal ini yang di-maksud tentunya ialah kelompok usia produktif.

Ini artinya, deretan angka prediksi indeks beban ketergantungan baru akan memiliki makna apabila bilangan yang tertera tersebut kemudian menjelma ke dalam bentuk angka ekonomi pula. Pada tataran makro, tentu dapat dilihat dari seberapa besar kenaikan GNP Indonesia, sementara pada tingkat pendapatan masyarakat diukur dengan mengetahui seberapa besar pula kenaikan pendapatan perkapita-nya.

Berdasarkan pengalaman dari beberapa Negara yang telah melewati era bonus demo-grafi dengan baik, kita dapat melihat ragam strategi pendekatan yang digunakan untuk mengatasinya. Misal, Korea Selatan yang mengusung perbaikan karakter dan nasionalismenya yang tinggi.5 Melalui pembangunan karakter yang terencana dan ter-ukur, Korea Selatan mampu tampil sebagai sebuah negara dengan kecanggihan dan inovasi teknologi mendunia, mengalahkan lawan beratnya yaitu, Jepang. Lebih jauh, keunggulan yang disodorkan bukan terbatas hanya pada piranti teknologi semata; kreativitas kaum muda melalui dunia hiburan, yang lebih dikenal dengan Korean Wave telah berhasil dan mampu menembus pasar global, bahkan sempat mewarnai gaya hidup kaum muda di banyak Negara, termasuk di Indonesia. Lonjakan GNP Korea Selatan pun luar biasa, dari 7.3% menjadi 13,2%.6

Berbeda dari Korea Selatan, negara China bertumpu pada strategi pengendalian atas angka kelahiran dengan kebijakan one child policy. Kebijakan program satu anak untuk pertama kali diterapkan di China pada tahun 1979 guna mengatasi persoalan ke-pendudukan mengingat sebelumnya angka kelahiran sangat tinggi di sana, yaitu satu orang wanita rata-rata melahirkan enam anak. Kebijakan satu anak tersebut dibarengi pula dengan upaya untuk menekan serendah mungkin angka kematian ibu dan anak. Sehingga pada konteks ini, China selain mampu menurunkan secara drastis angka kelahiran, pada saat bersamaan juga gemilang keluar dari fertilitas dan kematian yang tinggi. Dalam kurun waktu 30 tahun, sejak tahun 1979, diperkirakan China mampu mencegah hingga 200 juta angka kelahiran. Dan, seperti diketahui keberhasilan dalam mengatasi masalah demografi berbuah kenaikan GNP cukup bagus, yakni dari 7.0% menjadi 9.2%. Dengan angka rasio beban ketergatungan yang cukup rendah, kini China sangat mengandalkan kaum muda usia produktif guna mendorong kemajuan perekonomiannya.

Dari contoh kedua Negara diatas maka dapat dilihat adanya dua strategi pendekatan yang berbeda; di satu sisi dengan menggunakan pendekatan karakter, dan disisi lain pendekatan kependudukan. Kedua pendekatan tersebut, pada dasarnya akan efektif bergantung pada skala prioritas dan kondisi nyata sesuai kebutuhan yang dihadapi oleh masing-masing pengguna. Sehingga dengan demikian tidak menjadi mutlak yang satu akan lebih baik daripada yang lainnya. Bahkan, bila kita cerna lebih jauh, sesungguhnya substansi dari kedua pendekatan itu memiliki kesamaan orientasi yakni, sama-sama mengarah pada upaya untuk penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai objek pemecahan masalah tantangan demografi.

Bonus Demografi Indonesia.

Bagaimana dengan Indonesia?, seperti telah disinggung di awal tulisan bahwa secara Nasional Indonesia telah masuk periode bonus demografi sejak tahun 2012, namun demikian pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih variatif. Dari bagan berdasarkan indeks beban ketergantungan terlihat dimana pada tahun 2015 terdapat 20 dari 34 provinsi yang telah memasuki bonus demografi, sedangkan pada tahun 2035 diperkirakan 25 provinsi memasuki periode tersebut minus provinsi Jawa Tengah yang diprediksikan di tahun 2035 sudah berakhir masa periode bonus demografinya.

screen-shot-2017-01-03-at-11-26-01Perlu diperhatikan bahwa prediksi terkait bagan data diatas pada kenyataannya bisa saja memungkinkan adanya penyimpangan yang terkait dengan migrasi dan urbanisasi penduduk. Misal, untuk penduduk di DKI Jakarta, dari indeks rasio ketergantungan terendah dari seluruh provinsi di Indonesia apakah benar murni usia produktifnya tinggi. Sebab jika kita lihat fenomena hari libur nasional tertentu (mudik), Jakarta menjadi sangat lengang. Demikian pula DI Yogyakarta, jangan-jangan tingginya usia produtif di sana dipengaruhi oleh pada pendatang yang menetap sementara dengan ragam keperluan.

Kembali ke persoalan bonus demografi yang sedang dihadapi kita bersama. Indonesia sangat diuntungkan dengan strutur usia penduduk yang di dominasi oleh usia produktif tatkala banyak negara, khusus eropa dan beberapa negara tetangga sekawasan dengan kita yang sedang mengalami proses penuaan pada struktur usia penduduknya. Kebanyakan negara di Eropa berada pada posisi konstruktif dimana usia non-produktif (lansia) populasinya sangat besar; bila digambarkan dalam bentuk segitiga maka usia produkifnya mengerucut ke bawah. Sementara posisi Jepang dan Singapura pada bentuk stasioner atau perimbangan merata antara usia produktif dan non-produktif.

Kolerasinya dengan struktur usia penduduk kita berarti terbuka peluang untuk merebut pasar kerja di luar negeri cukup menjanjikan bagi penduduk usia produktif kita, ter-utama bagi kaum mudanya. Sebagaimana contoh dapat dilihat pada grafik7 dibawah ini:

screen-shot-2017-01-03-at-14-15-56screen-shot-2017-01-03-at-14-17-33screen-shot-2017-01-03-at-14-14-51

Dari grafik potret usia produktif di atas tampak jelas, untuk negara-negara tertentu, misalnya seperti Jerman dan Jepang, sedang mengalami penurunan jumlah penduduk usia angkatan kerja secara konsisten. Hal tersebut pastinya akan berimbas pada meningkatkan kebutuhan tenaga kerja usia muda, dimana pada waktu yang bersamaan mereka kehilangan tenaga mudia usia produktifnya. Guna memenuhi kebutuhannya, tidak ada jalan lain kecuali menarik angkatan kerja usia muda dari negara lain, dan tentunya kita berharap termasuk juga kaum muda usia produktif kita.

Harapan tersebut cukup beralasan mengingat populasi jumlah usia muda angkatan kerja sedang menapak pada puncaknya untuk beberapa tahun ke depan yang harus terserap di pasar kerja, baik dalam maupun luar negeri. Dari grafik diatas tampak bahwa pada tahun 2030 usia produktif di puncak tertinggi; diperkirakan tahun 2020 hingga tahun 2030 mendatang, usia muda produktif sekitar 70% atau setara kira-kira sekitar 180 juta jiwa. Apabila mengandalkan Pemerintah semata untuk menyediakan dan memenuhi ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri untuk dapat menyerap semua usia angkatan kerja itu tentunya hal tersebut sangat kecil kemungkinannya, terutama disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia mengingat banyak sektor yang juga harus dipenuhi pembiayaannya. Sehingga, selain melibatkan partisipasi masyarakat dunia usaha, tidak pelak lagi kesempatan penurunan angkatan kerja usia muda di luar negeri menjadi alternatif menjanjikan untuk Indonesia. Persoalan berikutnya adalah sejauh mana kompentensi dan daya saing sumber daya manusia kita mampu memenuhi standar kerja yang diterapkan dunia usaha di luar negeri tersebut ?

Tidak sedikit ulasan yang mempersoalkan kompetensi sumber daya manusia kita untuk mampu bersaing dengan bangsa lainnya. Umumnya berkesimpulan bahwa mutu atau kualitas sumber daya manusia kita lemah, atau bisa dikatakan cukup rendah sehingga sulit diandalkan untuk dapat disejajarkan dengan bangsa lain, sekalipun dengan negara-negara tetangga terdekat. Hal tersebut dapat dimengerti bila menengok beberapa tolok ukur seperti berikut.

Pertama, perbandingan dengan negara-negara terdekat, berdasar laporan Global Competitiveness Index (GCI)8 tahun 2015/2016, yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF), ranking daya saing kita masih berada di bawah Thailand dan Malaysia, terlebih jika dibanding Singapura. Menurut laporan tersebut, Indonesia berada di urutan 37 dari 138 Negara —turun 3 poin dari tahun 2014/2015. Thailand diurutan ke 32 (turun 1 poin) dan Malaysia menempati urutan 18 (naik 2 poin dari urutan 20). WEF menyusun 113 indikator yang dikelompokkan ke dalam 12 pilar penilaian terkait daya saing. Keduabelas indikator tersebut adalah institusi, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pasar keuangan, kesiapan teknologi, besaran pasar, kecanggihan bisnis dan inovasi.

Untuk pilar kesehatan dan pendidikan dasar mengalami penurunan ranking yang cukup signifikan, dari 74 terjun ke ranking 100. Di pilar itu, Indonesia hanya berada selisih 3 (tiga) tingkat diatas Kamboja; namun jauh di bawah Singapura (2), Brunei (31), Malaysia (44), dan bahkan Vietnam (65). Demikian pula dibanding Philippina (81) dan juga Thailand (86).

Sementara untuk pilar perguruan tinggi dan efisiensi pasar kerja, posisi rankingnya sebagai berikut:

screen-shot-2017-01-05-at-01-29-52

Di pilar perguruan tinggi, kita masih kalah oleh Philippina meski masih diatas Brunei, Vietnam dan Kamboja. Dan, untuk pilar efisiensi pasar kerja jelas kita keteter jauh dibanding negara lain, sekalipun oleh Kamboja. Kita memang tidak bermaksud untuk membahas secara rinci tabel perbandingan tersebut, akan tetapi deretan angka yang tertera rasanya cukup untuk bisa memberikan gambaran potensi daya saing sumber daya manusia kita di lingkup negara-negara ASEAN.

Kedua, tolok ukur lain yang bisa kita gunakan untuk mendapat bayangan lebih jelas menyangkut kualitas sumber daya manusia kita, diantaranya, dengan mengukur pada potensi keluaran atau tamatan pendidikan yang menjadi sumber tenaga kerja dan kemudian diserap di pasar kerja.

screen-shot-2017-01-03-at-16-00-09

Secara umum, mengikuti pola pembinaan pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional dan Pendidikan Tinggi (Dikti), sumber daya manusia yang diserap pasar kerja berdasarkan pengelompokan tamatan tertinggi pendidikan dapat dipilah ke dalam 3 (tiga) kelompok jenjang tamatan pendidikan, yakni pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Telaahan atas tabel pendidikan di atas, persentase yang diperoleh sebagai berikut: (a). tenaga kerja dari tamatan pendidikan dasar sebanyak 61,26%; (b). tenaga kerja tamatan menengah sekitar 27,40%, dan (c). tenaga kerja tamatan pendidikan tinggi sebanyak 11,34%.

Padahal di Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), komposisinya sudah terdiri dari (a). tamatan pendidikan dasar 20,40%, (b). tamatan pendidikan menengah, 39,30%, dan (c). tamatan pendidikan tinggi, 40,30%. Negara terdekat Indonesia yang telah menjadi anggota OECD adalah Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

Pembanding lain dalam melihat sumber tenaga kerja ialah dengan Malaysia, mengingat Malaysia tidak termasuk anggota OECD.9 Sumber tenaga kerja di Malaysia lebih didominasi oleh tamatan pendidikan menengah yakni 56,30%. Sedangkan tamatan SD sekitar 24,40% dan pendidikan tinggi 20,30%.

screen-shot-2017-01-04-at-07-56-16timss2screen-shot-2017-01-04-at-07-58-50

Dari dua totok ukur tersebut di atas, baik melihat dari ranking indeks daya saing maupun sumber tenaga kerja yang terserap di pasar kerja berdasarkan tamatan pendidikan tertingginya, tidak terbantahkan dan dapat dipahami apabila cukup banyak pihak yang menilai miring dan prihatin atas potensi daya saing sumber daya manusia kita dalam era persaingan saat ini. Wajar saja dan cukup beralasan bila rumor kekhawatiran kalah bersaing dengan tenaga kerja asing pasca pemberlakuan kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN itu merebak dan kemudian ditanggapi sebagai isu negatif yang cepat menjalar di masyarakat, terutama di daerah-daerah dimana perusahaan asing (ber-bendera China) beroperasi. Jadi, jangankan merebut kesempatan kerja di luar negeri, tampaknya untuk menghadapi persaingan mengungguli tenaga kerja asing di dalam negeri saja akan terasa amat berat, mengapa?…..

Notulen hasil diskusi tematik,10 forum group discussion yang penah dilaksanakan kelompok kerja bonus demografi dengan melibatkan kalangan dunia usaha dalam menyoroti tenaga kerja kita, menyimpulkan, diantaranya, pada umumnya karakter kinerja tenaga kerja kita cenderung kurang bagus seperti etos kerja, kedisiplinan, tanggung jawab pekerjaan dan kerjasama belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang diinginkan dunia usaha. Demikian pula dalam penguasaan keterampilan (hardskills) masih belum memadai sehingga membuat pihak pelaku usaha harus mengeluarkan dana dan waktu ekstra untuk mendidik agar bisa memenuhi standar yang ditetapkan. Kesimpulan tersebut selaras seperti dikemukakan Prof. Achmad Jazidie yang mengakui bahwa para lulusan SLTA sebenarnya bukan tenaga terampil yang sudah siap kerja melainkan baru pada tataran siap latih.11

Disamping aspek pendidikan, aspek kesehatan juga perlu diperhatikan sebagai salah satu penunjang utama dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang tangguh dan unggul di masa depan.

Dari sisi kesehatan, masalah gizi menjadi persoalan serius yang dihadapi kita bersama dan harus segera ditangani saat ini. Sebab kualitas asupan gizi akan mempengaruhi dan menentukan tidak saja kecerdasan melainkan juga pembentukan jasmani yang prima. Kolerasi gizi dengan pertumbuhan anak balita sangat erat; asupan gizi yang kurang/ buruk dapat menggangu perkembangan mentalitas selain fisiknya, salah satu akibatnya adalah stunting yakni, kondisi tubuh yang pendek dan sangat pendek. Selain membawa resiko kematian tinggi, balita yang mengalami kondisi stunting akan mengalami gangguan kecerdasan dan mentalnya.

grafik1

Di Indonesia sedikitnya terdapat 23 juta balita dan sekitar 7,6 juta tergolong stunting (35,6%) terdiri dari 18,5% balita sangat pendek dan 17,1% balita pendek. Angka prevalensi ini diatas ambang batas yang disepakati secara universal, batas non public health problem yang ditolerir oleh badan kesehatan dunia (WHO) hanya 20% atau seperlima dari jumlah total balita di suatu negara12. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 201613, dari 496 Kab/kota yang dianalisis, 404 Kab/Kota mempunyai permasalahan gizi yang bersifat akut-kronis; 20 Kab/Kota mempunyai permasalahan gizi yang bersifat kronis; 63 Kab/Kota mempunyai permasalahan gizi yang bersifat akut; dan 9 Kab/Kota yang tidak ditemukan masalah gizi.

Beranjak dari deskripsi singkat diatas tentu sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi sumber daya manusia ini cukup riskan dan belum siap untuk meraih peluang jendela bonus demografi. Kita berpacu dengan waktu, agar deretan angka indeks beban ketergantungan tersebut sarat makna terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesehatan dan pendidikan adalah 2 (dua) hal yang mutlak untuk diatasi segera. Penanganan kondisi kesehatan ibu hamil dan juga menjaga kelayakan asupan gizi harus terus menerus digalakkan oleh Pemerintah melalui institusi terkait serta melibatkan masyarakat luas. Sementara terkait dengan langkah Pemerintah, melibatkan 5 (lima) kementerian dengan dunia industri, guna mendorong percepatan peningkatan angkatan kerja melalui penandatangan MoU pengembangan pendidikan vokasi, tanggal 09 Desember 2016 dapat dikatakan merupakan bagian dari sasaran antara; program jangka pendek untuk mengantisipasi dan mengurangi kumulatif penambahan jumlah pengangguran tamatan SLTA. Namun demikian masih dirasakan perlu kebijakan solutif yang lebih menyentuh substansi pemecahan pokok permasalahan dalam mempersiapkan anak bangsa guna menghadapi era bonus demografi; generasi yang mampu mengawal pelaksanaan Visi Indonesia 2045, sebagaimana digagas oleh Presiden Joko Widodo.

—–======—–

*) aktivitas penulis adalah sebagai sekretaris eksekutif pada Yayasan Bhakti Bangsa.

Catatan kaki :

  1. Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 – 2035, 2013.
  2. Ganjar Kurnia, mengkritisi bonus demografi, dipaparkan pada FGD tematik, 2014.
  3. Fasli Jalal, Alumni Unggul dan Berdaya Saing dalam Menjawab Tantangan Bonus demografi, orasi ilmiah pada wisuda Universitas Islam Al-Azhar, 2014.
  4. Sayuri Shirai, Demographic change’s in Asia and Japan’s economic and financial developments, 2012. Dalam analisanya Sayuri mengadop teori Burden untuk melihat periodesasi bonus demografi, yang terbagi ke dalam 3 (tiga) periode. Tahapan yang digunakan adalah bonus demografi ke 1, ke 2, dan ke 3. Apa yang dibayangkan dengan peritiwa bonus demografi dalam persepsi kita, menurut persepsi Sayuri atas pendapat Burden adalah periode bonus demografi tahap ke 2.
  5. Kominfo, Siapa Mau Bonus ? Peluang Demografi Indonesia,
  6. Arminda Alisyahbana; 2013; disnakertranduk.jatimprov.go.id.
  7. United Nation Population Division, Revision of the world population prospects, 2015.
  8. World Economic Forum, Competitiveness Rankings, reports.wefourm.org.
  9. Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/organisasi_untuk_kerjasama_&_pembangunan_ekono-mi, Indonesia merupakan salah satu negara yang akan menjadi anggota.
  10. Notulen diskusi tematik dengan pelaku usaha, tanggal 02 Desember 2014. Diskusi tematik dilaksanakan oleh kelompok kerja berdasarkan rekomendasi pemrakarsa pertemuan FGD (14 September 2014) beberapa tokoh nasional yang dapat dikatakan merepresentasikan pelaku, pemerhati dan praktisi dari kalangan dunia usaha dan pendidikan guna mendalami kajian terkait bonus demografi.
  11. Achmad Jazidie, kutipan presentasu dalam Focus Discussi Group Desk Pendidikan tentang Bonus Demografi yang diselenggarakan oleh Pokja Bonus Demografi pada tanggal di 2 desember 2014 di Gedung BKKBN, Jakarta.
  12. Yenni Puspita, SKM, MPH, Faktor dan Dampak Stunting pada Kehidupan Balita, 2015.
  13. go.id, 22 Maret 2016.