Berita

FGD Solo

solo-slide1

MENJAWAB TANTANG GLOBALISASI DAN BONUS DEMOGRAFI
MELALUI IMPEMENTASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

ybb,05/11/16; Sabtu, tanggal 5 November 2016 di Pusdiklat Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) di Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Surakarta, Jawa Tengah, telah dilangsungkan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Bonus Demografi, sebagai suatu peristiwa demografi di Indonesia yang hanya terjadi satu kali dalam sejarah, yakni terjadinya peningkatan secara signifikan kelompok usia produktif (antara 15 – 64 tahun). Dalam FGD ini berkumpul para pakar dari berbagai disiplin ilmu guna bertukar pikiran mengenai kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan isu bonus demografi, agar dominasi usia produktif dapat benar-benar menjadi ‘bonus’ bagi upaya peningkatan kemajuan bangsa dan negara.

FGD Bonus Demografi ini dihadirkan dalam rangka memenuhi upaya-upaya pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang nasional, yang setidaknya memuat agenda besar yang saling berkaitan, yaitu: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), globalisasi, dan bonus demografi. Pembangunan nasional berkelanjutan menempatkan penduduk (SDM) sebagai objek sekaligus subjek pembangunan yang menjadi motor penggerak perekonomian dan pembangunan negara. Dalam hal itu berkait erat dengan daya saing, produktivitas, serta kompetensi SDM, yang dalam peristiwa demografi ini, Indonesia mengalami surplus usia produktif.

Peristiwa demografi dimaksud akan terjadi pada tahun 2020-2030, dengan perkiraan terjadi perubahan struktur kependudukan yang menyebabkan penurunan angka ketergantungan (dependency ratio) antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif. Proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia akan naik dari 255,5 juta pada tahun 2015 menjadi 271,1 juta pada tahun 2020, diikuti dengan penduduk usia produktif yang mencapai 67,7% dan rasio ketergantungan mencapai 47,7%.

Tepat pukul 09.00 WIB, kegiatan FGD BD dimulai dengan didahului laporan penyelenggara kegiatan, dalam hal ini oleh Ibu Rahma Iryanti selaku Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas, dengan menyampaikan maksud dan tujuan penyelenggaraan FGD BD ini, antara lain: untuk mendapatkan kesamaan pandang dalam penyusunan strategi dan kebijakan yang diperlukan dalam perencanaan dan implementasi SDGs untuk menjawab tantangan globalisasi dan Bonus Bemografi, khususnya dalam rangka peningkatan mutu SDM serta sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia akademik, dunia usaha/industri) dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan, apakah konsep triple helix dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan menyongsong Bonus Demografi atau ada strategi lain.

Ditambahkan oleh Ibu Deputi, bahwa peristiwa Bonus Demografi ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Angka ketergantungan yang akan terjadi pada rentang 40-50%, mengartikan bahwa 100 orang penduduk usia produktif menanggung 40-50 orang usia tidak produktif, sehingga ini dapat menjadi peluang yang baik bagi Indonesia. Namun hal tersebut disertai dengan syarat harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM untuk memacu produktivitas sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Jika tidak, maka Bonus Demografi dapat menjadi “bencana” demografi karena SDM usia produktif tersebut tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS yang diwakili oleh Bapak Dr. Ir. Subandi Sadjoko – Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/BAPPENAS, menyampaikan tentang peristiwa bonus demografi di Indonesia sebagai akibat adanya Transisi Demografi, yakni penurunan tingkat kematian (mortality) yang diikuti juga oleh penurunan tingkat fertilitas (fertility). Bonus dalam hal ini lebih pada tambahan bersih pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh meningkatnya proporsi penduduk usia produktif, yang ditandai menurunnya rasio ketergantungan usia tidak produktif (0-14 & 60+) dibanding penduduk usia produktif (15-59 tahun).

Lebih lanjut disampaikan bahwa bonus demografi setidaknya harus melewati mekanisme peningkatan jumlah angkatan kerja usia produktif termasuk kaum wanita,  sehingga tabungan keluarga dapat meningkat yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan investasi, utamanya investasi bagi pendidikan dan kesehatan. Prasyarat lainnya untuk mencapai manfaat bonus demografi, masyarakat harus terjamin sehat dan produktif serta terampil dan berpendidikan. Bonus demografi di Indonesia ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk dari 237,6 juta (2010) menjadi 271,1 juta pada tahun 2020 yang akan mendorong proporsi penduduk perkotaan meningkat dari 49,8% menjadi sekitar 66,6%, antara lain akibat migrasi dari penduduk desa ke kota. Dinamika kependudukan ini juga membawa dampak yang perlu diantisipasi secara cepat dan tepat, antara lain tekanan pada lingkungan, energi, pangan dan infrastruktur, selain itu juga kemungkinan meningkatnya penggangguran yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial akibat meningkatnya beban sosial serta kualitas kesehatan yang rendah.

BAPPENAS dalam kesempatan ini mengharapkan FGD BD dapat memberikan masukan-masukan positif guna mendukung terwujudnya kondisi yang diinginkan dapat tercapai di Indonesia, khususnya dalam memanfaatkan era bonus demografi, antara lain: Pembangunan lebih terpusat pada manusia baik dalam nilai instrinsik maupun nilai instrumental; Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas dengan TFR pada kisaran 2,1; Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, gizi, kesempatan kerja dan iklim investasi; Pembangunan kewilayahan dan infrastruktur yang memadai serta ramah lingkungan; Adanya kebijakan untuk perkotaan yang mengatur kawasan pemukiman, perkantoran dan industri; Perlindungan sosial bagi lansia; Terbangunnya tatanan sosial politik yang mendukung keberagaman; dan Meningkatkan peran Indonesia dalam pembangunan internasional.

FGD BD ini merupakan kerja bersama antara BAPPENAS dengan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) dan Yayasan Bhakti Bangsa (YBB). Prof. Dr. Ravik Karsidi selaku Rektor UNS dalam sambutannya menyambut gembira kegiatan FGD yang dilaksanakan di lingkungan UNS, yang dinyatakan sebagai upaya turut serta memajukan pendidikan nasional dengan menyertakan lembaga pendidikan sebagai bagian dari pemangku kepentingan dalam mengantisipasi era bonus demografi. Ir. D. Aditya Sumanagara dalam kapasitas selaku Ketua Yayasan Bhakti Bangsa (YBB) suatu organisasi swadaya masyarakat yang peduli dengan bonus demografi khususnya dalam hal Penguatan Karakter dan Peningkatan Kompetensi SDM, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya penguatan karakter selain juga peningkatan kompetensi SDM, agar dapat terbentuk SDM Indonesia yang berperilaku andal serta menjadi teladan bagi yang lain. Penguatan karakter yang menjadi konsen YBB adalah selain karakter moral perindividu, juga karakter kinerja yang berparadigma integralistik, yang mampu membangun kompetensi dalam kebersamaan melalui berpikir positif, komunikatif, kerjasama, kreatif dan berdaya juang yang tinggi.

Pelaksanaan FGD Bonus Demografi ini diselenggarakan dalam 3 (tiga) sessi, yang masing-masing menampilkan 3 (tiga) pembicara secara panel dengan topik bahasan yang berbeda-beda. Pada sessi pertama yang mengangkat topik ‘Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam Menjawab Tantangan Bonus Demografi’, menampilkan pembicara Prof. Dr. Haryono Suyono, MA, Ph.D (Yayasan Anugerah Kencana Buana), yang langsung menyatakan bahwa Bonus Demografi merupakan Dividen yang bisa dikembangkan dari melimpahnya penduduk usia produktif. Era bonus demografi di Indonesia terjadi secara bertahap pada setiap provinsi, yakni daerah yang program keluarga berencana, kesehatan, pendidikan dan ekonominya lebih maju, akan lebih dulu mengalami apa yang disebut dengan peristiwa bonus demografi. Dalam hal ini sejak tahun 2010 setidaknya DKI Jakarta, Yogyakarta dan Jawa Timur telah memasuki era bonus demografi, menyusul kemudian Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah dan seterusnya secara bertahap. Untuk itu perlu komitmen yang tinggi para pemangku kepentingan dalam hal ini Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan, untuk membentuk institusi pemberdayaan guna menggalang kerjasama mulai dari tingkat akar rumput.

Sesi pertama yang dimoderatori oleh Ibu Rahma Iryanti, juga menampilkan Prof. Fasli Jalal, Ph.D, (Yayasan Bhakti Bangsa), yang mengawalinya dengan pernyataan bahwa situasi kelompok penduduk Indonesia usia angkatan kerja dalam era bonus demografi ini, justru mengalami peningkatan jumlah sampai tahun 2030. Untuk itu jumlah tersebut harus dipastikan terserap dalam pasar kerja yang sesuai dengan skill yang dimilikinya. Secara keseluruhan Bonus Demografi akan mendatangkan manfaat apabila: Suplai tenaga kerja yang besar dan berkualitas akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; Perempuan yang semakin terdidik memasuki pasar kerja lebih banyak shg membantu peningkatan pendapatan keluarga;  Tabungan masyarakat meningkat dan diinvestasikan secara produktif; dan Kebijakan investasi pemerintah dan swasta yg membuka lapangan kerja. Namun bonus demografi akan menjadi bencana apabila ‘Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Rendah sehingga Tidak Produktif dan Tidak Kompetitif’.

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Urip Sihabudin, SH., MH. selaku pemateri ketiga, menyampaikan kesiapan Provinsi jawa Tengah untuk mengantisipasi era bonus demografi ini, antara lain tercermin pada statistik jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015 – 2030, memiliki rasio perbandingan sebesar 47,71%, artinya 100 orang usia produktif akan menanggung sekitar 48 orang usia tidak produktif. Untuk itu beberapa langkah antisipatif telah dipersiapkan antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat, khususnya dalam pendidikan luar sekolah yang bersifat peningkatan kualitas kompetensi serta mendorong tumbuh kembangnya usaha-usaha mandiri masyarakat melalui dukungan lembaga pendidikan dan dunia usaha.

Sesi kedua dengan dimoderatori Bapak Leonardo VH. Tampubolon, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/BAPPENAS, mengambil topik ‘Penerapan Konsep Triple Helix terhadap Peningkatan Mutu dan Kompetensi SDM’. Mewakili dunia usaha Bapak Dr. Soeprayitno, MM., M.Sc selaku Ketua Komite Tetap Hubungan Industrial KADIN Indonesia menyoroti Hak-Hak Manusia dalam Kapitalisasi Pembangunan melalui Hak Produksi, Hak Reproduksi dan Hak Proteksi. Selain itu juga keterkaitannya dengan hak produksi dimana produktifitas pekerja Indonesia termasuk dalam kelompok yang lamban dalam peningkatan yang hanya 1,3 kali lipat dibandingkan peningkatan di Malaysia (1,45); Singapore (1,49); Thailand (1,91); Kamboja (1,8); dan Vietnam (2,19).  Sebagai contoh di sektor industri elektronik, separuh pekerja Indonesia hanya menjadi operator dan perakit dengan value added hanya 3,1% dari seluruh sub sektor di industri manufaktur. Secara garis besar proporsi pekerja Indonesia 20% dalam general dan special purpose machines; 15% sebagai processor; 15% sebagai casual workers dan janitor; 0,7% pada posisi manajerial dan 0,8% dalam posisi professional. Sementara itu berdasarkan survey Daya Saing yang dilakukan oleh APINDO tahun 2014, menunjukkan jumlah tenaga kerja terampil tersedia masih sangat sedikit dan itu menjadi penyebab terhambatnya daya saing bisnis nasional. Dalam konteks ini, keahlian atau ketrampilan yang masih menjadi kebutuhan tergantung pada tingkat pekerjaannya, yakni jika di tingkat manajer dan professional maka thinking and behavioral skills sangat utama sedangkan pada tingkat produksi basic academic skills masih penting.

Drs. Anung Indro Susanto, MM, selaku Kepala BAPPEDA Kota Surakarta, memaparkan fungsi dan peran Kota Solo sebagai Pusat Kawasan Andalan Budaya dan Pariwisata; Perdagangan dan Jasa; serta Pusat Kegiatan Industri Kreatif. Yang dalam mengantisipasi era bonus demografi ini menitik beratkan pada Inovasi Bidang Pendidikan melalui: Pendirian sekolah plus; Pendampingan BOS untuk SD dan SMP; Pemberian subsidi bagi SMA dan SMK; serta Prakerin Teaching Factory. Solo sebagai Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing, diharapkan mampu menjadi Kota Layak yang Aman dan Nyaman; Kota Hijau yang ber-Ketahanan Iklim dan Bencana; serta Kota Cerdas yang ber-Daya Saing dan ber-Basis Teknologi. Untuk itu upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan membangun identitas perkotaan yang berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi dan budaya lokal dalam proses pembangunan yang berketerkaitan dan bermanfaat antarkota dan desa-kota melalui Sistem Perkotaan Nasional berbasis kewilayahan.

Tidaklah berlebihan jika Solo siap mengedepankan konsep Solo Smart City (smart environment, smart mobility, smart governance, smart economy, smart people & smart living), antara lain melalui Solo Techno Park sebagai kawasan pengembangan pendidikan dan teknologi terpadu yang menjadi pusat vokasi dan inovasi IKM yang memadukan unsur pengembangan iptek, kebutuhan pasar, industri dan bisnis, serta penguatan daya saing daerah. Pengembangan Solo Techno Park hingga kini telah memberikan hasil dalam upaya meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai kerjasama, antara lain: kerjasama Diklat dan Sertifikasi Kompetensi; Kerjasama Hilirisasi Hasil Riset; Kerjasama Pengembangan Akademi Komunitas; Kerjasama Pengembangan Inkubasi Bisnis; dan Kerjasama Pengembangan dan Realisasi Produk.

Sementara itu Bapak Lukman Hakim, SE, M.Si., Ph.D  Kepala Pusat Studi Kependudukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS, mengingatkan akan jebakan Middle Income Trap (MIT) pada Indonesia, Malaysia dan Thailand, yang hanya akan maju jika transformasi strukturalnya berjalan atau jika sektor industrinya berkembang tinggi. Beberapa tahun sebelumnya kita menggunakan MDGs dan sekarang dengan SDGs sebagai kelanjutan dari program pembangunan yang berasal dari pendekatan Basic Need Approach atau Pendekatan Kebutuhan Pokok, bersama dengan Tiongkok, Amerika, India dan Rusia.

Beberapa hasil yang didapat melalui program pendekatan kebutuhan pokok tersebut, antara lain: banyak best practices yang diperoleh; penguatan kelembagaan sebagai pelaksana program; peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan; dan pengurangan angka kemiskinan dan kelaparan. Namun beberapa kegagalan dalam upaya membangun industrialisasi karena ditengarai ketidak mampuan untuk melahirkan industri yang berbasis teknologi, sehingga untuk itu kebutuhan penyelenggaraan Konsep Triple Helix atau University (U), Industry (I) dan Government (G) menjadi mendesak sebagai inti penggerak lahirnya inovasi dan teknologi. Kedepan perlu segera di bangun Integrasi laboratorium yang menempatkan Pembangunan dengan Ilmu Pengetahuan melalui optimalisasi hasil-hasil riset perguruan tinggi. Terakhir disampaikan bahwa dalam rangka mendapatkan manfaat dalam era bonus demografi ini, perlu dilakukan Koordinasi Nasional guna menangkap Peluang Potensi Bonus Demografi, melalui Pemetaan Faktor-Faktor Pembangunan yang ter-Integrasi.

Pada sesi terakhir yang menjadi target FGD BD ini adalah ‘Menjajaki Perlunya Dibentuk Komite Nasional Bonus Demografi’, Prof. Dr. Prijono Tjiptoherianto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyoroti ‘Dinamika Kependudukan dan Bonus Demografi’ dalam spektrum pertumbuhan penduduk; Urbanisasi dan Konglomerasi; serta Migrasi Internasional dalam wujud ‘braindrain dan marriage migration’. Era Bonus Demografi sekarang ini Indonesia harus bergerak dari arah produksi menuju arah kesejahteraan dengan memperhatikan pendapatan dan konsumsi yang bukan semata-mata dari produksi; melakukan penekanan pada sudut pandang rumah tangga; penekanan pada distribusi pendapatan, konsumsi dan kekayaan; serta pengukuran pendapatan yang mencakup aktivitas-aktivitas non pasar.

Beberapa isu strategis yang layak mendapat perhatian apabila akan membentuk Komite nasional Peduli Bonus Demografi, antara lain: Antisipasi penduduk yang semakin menua; Peningkatan arus urbanisasi; Migrasi internasional yang juga semakin meningkat; Pentingnya membangun perkotaan yang bersahabat atau friendly city (green city dan ageing city); Perluasan kesempatan kerja; dan pemanfaatan informasi dan data kependudukan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan demikian target mewujudkan kesejahteraan akan tercapai melalui penguatan pembangunan pada Kesehatan (morbiditas dan mortalitas); Pendidikan (profesi dan keahlian); Aktivitas personal yang produktif; Hak suara politik dan tata kelola pemerintahan; Koneksi sosial yang baik; serta kondisi lingkungan sekarang dan masa depan yang memberikan rasa aman dan nyaman.

Prof. Dr. Ganjar Kurnia mantan Rektor Universitas Padjadjaran, Bandung, mengingatkan kembali betapa bonus demografi telah menjadi isu sejak sepuluh tahun terakhir, namun hingga kini belum terlihat upaya-upaya operasional ke arah pemanfaatannya atau peng-antisipasi-an, apabila ternyata yang terjadi adalah ‘bencana’ demografi. Kata ‘bonus’ menjadi semacam retorika yang menina bobokan masyarakat bahwa ‘penduduk’ bukanlah ‘masalah’. Oleh karena itu FGD BD hari ini sangat bagus sekali bahkan sangat bagus apabila memang diarahkan untuk membentuk Komisi Nasional Bonus Demografi (Komnas BD). Komisi ini harus kuat dan tegas dalam menyebarluaskan pemahaman yang utuh tentang bonus demografi, sekaligus menindak lanjutinya dengan penyampaian masalah-masalah sekaligus pemecahannya dalam suatu rumusan kegiatan operasional yang terarah dan terukur.

Senada dengan Prof. Ganjar, Prof. Prijono juga menekankan pada perencanaan yang matang dalam pembentukan komisi ini, antara lain dengan melibatkan orang-orang yang kompenten, kredibel, memahami permasalahan dan mampu mencari solusi serta yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan melakukan koordinasi secara holistik dengan pihak-pihak terkait, agar bonus demografi tertangani secara khusus dan serius sehingga benar-benar menjadi ‘bonus’ bukan menjadi ‘bencana’.

Akhirnya pada pukul 17.15 WIB, FGD BD berakhir dengan kesimpulan sementara yang dibacakan oleh Bapak Maliki Achmad, ST, MSIE, Ph.D, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial dari Deputi Bidang kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/BAPPENAS, menyampaikan kesimpulan sementara hasil-hasil diskusi FGD BD, antara lain: bahwa permasalahan bonus demografi haruslah menjadi perhatian segenap sektor, karena menyangkut kesiapan SDM khususnya kelompok usia produktif yang menempati posisi mayoritas dari total penduduk Indonesia. Untuk itu salah satu konsep yang akan dikedepankan adalah Triple Helix yang melibatkan Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan Dunia Usaha dalam suatu sinergitas yang berkelanjutan dalam upaya meningkatakan kompetensi SDM yang berdaya saing tinggi. Yang sangat strategis juga sebagai hasil diskusi adalah upaya mendorong terbentuknya Komisi Nasional Bonus Demografi sebagai penggerak utama konsep Triple Helix tersebut. Untuk itu BAPPENAS khususnya Deputi Bidang kependudukan dan Ketenagakerjaan akan menindaklanjuti wacana pembentukan Komisi Nasional Bonus Demografi secara lebih seksama dan mendalam berdasarkan masukan-masukan yang berkembang selama jalannya diskusi dan dialog dalam kesempatan FGD Bonus Demografi di Pusdiklat UNS Solo pada Sabtu, 5 November 2016.

 

Hari Widodo

Sekretariat Yayasan Bhakti Bangsa