Opini

Hari Keluarga Nasional

Screen Shot 2017-06-29 at 07.51.32

HARI KELUARGA NASIONAL KE – 47
Oleh: Haryono Suyono

Screen Shot 2017-06-29 at 07.50.13Tanggal 29 Juni 2017, beberapa hari setelah Hari Raya Idul Fitri, adalah Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang ke-47. Empat puluh tujuh tahun lalu Presiden HM Soeharto, di tengah suasana rakyat Indonesia senang memiliki keluarga besar, secara resmi dan berani menunjuk Ketua BKKBN pertama, dr. Suwardjono Surjaningrat, seorang dokter ahli kandungan dari Angkatan Darat, memimpin koordinasi pelaksanaan Program KB (BKKBN) oleh pemerintah di enam Provinsi di Indonesia.

Keenam Provinsi itu adalah semua Provinsi di Pulau Jawa dan Bali, yang dianggap memiliki penduduk cukup besar dan perlu didukung dengan program KB yang intensif. Nama Lembaga pemerintah ini adalah Badan Koordinasi yang tugasnya mengkoordinasikan berbagai lembaga pemerintah lainnya. Untuk menyelenggarakan penyuluhan tentang pentingnya masalah KB dan membantu pelaksanaan pemakaian kontrasepsi bagi mereka yang memutuskan menerima KB.

BKKBN pertama-tama tidak melaksanakan program KB tetapi melakukan koordinasi kegiatan, untuk informasi dan komunikasi pentingnya KB dan pelayanan penggunaan kontrasepsi, yang operasionalnya dilaksanakan oleh Departemen Penerangan, Departemen Kesehatan dan aparatnya di seluruh provinsi di Jawa dan Bali. Penerangan KB itu prinsipnya mempergunakan Jajaran Penerangan seperti para petugas penerangan, RRI dan jajaran Dinas Penerangan di daerah-daerah.

Mereka diwajibkan menjelaskan pentingnya KB dilihat dari bahaya ledakan penduduk dan hubungan KB bagi kesehatan ibu dan keluarganya. Biarpun petugas dari jajaran Departemen Penerangan tidak terlalu ahli dalam bidang kependudukan, tetapi atas dasar Keputusan Presiden RI itu, jajaran Departemen Penerangan dianggap sebagai Instansi resmi yang wajib memberikan penerangan kepada rakyat melalui jaringan penerangan yang ada di seluruh Indonesia, utamanya di seluruh Jawa dan Bali.

Jajaran Radio RRI, media tulis dan media cetak wajib hukumnya menyebar luaskan penerangan tentang bahaya ledakan penduduk dan jawaban yang disediakan pemerintah melalui program KB bagi pasangan usia subur di Indonesia. Penjelasan tentang hubungan KB dengan kesehatan dan pelayanan penggunaan kontrasepsi menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatan. Seperti halnya dengan petugas dari Kementerian Penerangan, petugas dari Departemen Kesehatan tidak harus dilatih tetapi langsung wajib memberi penjelasan tentang hubungan kesehatan dan KB. Utamanya, tentang bahaya kehamilan terlalu sering, bahaya melahirkan dan bahaya yang ada hubungannya tentang kehamilan yang terlalu sering.

Oleh karena itu, peserta KB diutamakan pasangan usia subur, yang terlalu sering melahirkan dan pasangan usia subur yang dianggap memiliki risiko tinggi kalau hamil. Kementerian Dalam Negeri ditugasi menyampaikan kepada semua Gubernur, Bupati dan Walikota tentang adanya program KB di daerahnya. Mereka diminta siap memberikan penjelasan kepada rakyat, utamanya pasangan usia subur agar ikut KB. Namun, karena yang dianggap paling mengetahui tentang pasangan usia subur adalah para dokter dan bidan, maka kegiatan penjelasan KB umumnya dilakukan lebih intensif di rumah sakit. Utamanya, rumah sakit bersalin oleh para dokter ahli kandungan dan bidan.

Sehingga, pelayanan KB umumnya dilakukan dengan pendekatan klinik. Informasi yang datang dari BKKBN ditekankan pada tekad pemerintah mengadakan Program KB dan memotivasi agar masyarakat memberikan bantuan kegiatan KB. Pasangan usia subur dianjurkan berhubungan dengan dokter atau bidan, untuk mendapatkan informasi dan ikut KB dengan beberapa cara sederhana yang tersedia pada awal program KB itu.

Pada awalnya, setiap pasangan subur yang ikut KB perlu mengikuti prosedur yang cukup rumit untuk mendapat obat KB yang diberikan di klinik. Jarang para Bapak ikut KB biarpun untuk Bapak tersedia kondom yang bisa dipergunakan untuk mencegah kehamilan tetapi pada umumnya para Bapak segan memakai kondom karena konotasinya negatif ada hubungan dengan prostitusi.

Dalam lingkungan BKKBN, kegiatan Biro Penerangan BKKBN mendapat dukungan seorang tokoh senior dari Kementerian Penerangan yang gesit, sehingga hampir setiap hari nama dr. Suwardjono Surjaningrat muncul di radio dan surat kabar nasional. Dalam waktu singkat BKKBN menjadi terkenal dan mendapat perhatian masyarakat, baik positif maupun negatif.

Untuk ikut meramaikan suasana di tanah air, sejak sebelum kuliah di Universitas Chicago, atas permintaan Gubernur Ali Sadikin, saya selalu menulis artikel di surat kabar dan majalah nasional. Pada tahun pertama kegiatan KB menghasilkan sekitar 50.000 peserta yang umumnya dilayani klinik-klinik yang ada di seluruh Jawa Bali. Angka ini kecil, tetapi dari Chicago saya tulis artikel positif memuji keberhasilan tersebut di berbagai surat kabar nasional.

Tekad pemerintah yang disuarakan nyaring di surat kabar dan tulisan ini ikut merangsang petugas. Sehingga, jumlah peserta KB berlipat ganda pada tahun kedua menjadi lebih dari 180.000. Kembali dari Chicago saya tulis banyak artikel dan mendapat dukungan banyak kalangan karena berasal dari sumber yang dianggap kredibel dari luar negeri.

Pada waktu Ketua BKKBN ke Amerika untuk negosiasi dengan Bank Dunia, biarpun belum lulus doktor di Chicago, saya diikutkan sebagai peninjau untuk negosiasi dengan Tim Bank Dunia yang memaksakan pendekatan klinik untuk program KB di Indonesia. Dengan gigih diminta pendekatannya bukan hanya klinik tetapi melalui pendekatan kemasyarakatan, karena jumlah klinik yang terbatas. Dan pembangunan keluarga bukan hanya KB saja.

Segera setelah bergabung dengan BKKBN pada akhir tahun 1972, kita kembangkan pendekatan kemasyarakatan yang membawa program KB ke desa guna mencapai hasil yang memadai. Program KB diperluas ke seluruh Indonesia. Melalui pendekatan kemasyarakatan dengan komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur pemerintah dan kalangan masyarakat luas, termasuk pemimpin agama dan organisasi relawan kaum ibu, kurang dari 20 tahun program KB nasional berhasil mendapatkan penghargaan PBB pada tahun 1989. Setelah berhasil, segera setelah dikeluarkan UU No. 10 tahun 1992, tanggal 29 Juni mulai tahun 1993 dicanangkan sebagai Hari Keluarga Nasional.

Sejak saat itu dikembangkan program pembangunan keluarga dan kependudukan secara luas. UU nomor 10 tahun 1992 dan pendekatan pembangunan keluarga secara luas ikut mewarnai Konperensi Kependudukan Dunia tahun 1994 di Kairo Mesir yang menghasilkan Dokumen Dunia tentang Pembangunan Keluarga secara resmi. Keputusan Kairo dan Konperensi Wanita Dunia 1995, Konperensi Pembangunan Sosial 1996 serta pertemuan internasional lain, ikut mewarnai lahirnya Strategi Pembangunan Abad Millennium MDGs di tahun 2000. Pembangunan berbasis penduduk tidak hanya terbatas menjadikan keluarga sebagai peserta KB semata. Selamat Hari Keluarga Nasional ke 47. ***

(Prof. Dr. Haryono Suyono, Mantan Kepala BKKBN).
sumber: http://m.suarakarya.id/detail/44545/Hari-Keluarga-Nasional-Ke-47
PIC: blog.sukawu.com