Opini

Jawa Barat dan Bonus Demografi

PENTINGNYA GRAND DESAIN BONUS DEMOGRAFI  
Untuk Mencapai  Generasi Emas Tahun 2045
di Provinsi Jawa Barat

Dra. Titik Handayani, M.Si
Tim Peneliti Yayasan Bhakti Bangsa

  1. Latar Belakang – Rasionalitas
  • Besarnya Jumlah Penduduk.

Jawa Barat merupakan provinsi yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan 33 provinsi lain di Indonesia. Pada tahun 201, jumlah penduduknya mencapai 48. 037.827 jiwa atau sekitar 19 persen dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2045 juga masih menempati jumlah penduduk tertinggi di Insonesia, pada tahun tersebut, diperkirakan jumlahnya akan mencapai 60 315,1 juta jiwa atau sekitar 18,9 persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 318 961,0 juta jiwa. Tahun 2045 adalah momentum 100 tahun kemerdekaan Indonesia, suatu usia yang tidak muda lagi untuk sebuah Negara, sehingga  diharapkan masa depan Indonesia, termasuk Jawa Barat pada tahun tersebut  telah mencapai berbagai kemajuan. Sebagaimana telah ditetapkan bahwa visi Indonesia pada tahun 2045 dari sisi ekonomi adalah : “ Negara pendapatan tinggi dan salah satu PDB terbesar di dunia” Salah satu pilar untuk mencapai kemajuan tersebut adalah pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan Iptek melalui pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan penguasaan Iptek.

  • Peluang Momentum Bonus Demografi.

Pembangunan sumber daya manusia sangat berkaitan erat dengan peluang momentum bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (dependency ratio)[1]. Perubahan struktur tersebut memungkinkan bonus demografi terjadi karena meningkatnya pasokan angkatan kerja (labor supply), dan meningkatkan tabungan (saving), dan tentu disertai dengan kualitas sumber daya manusia (human capital).  Rasio ketergantungan di Jawa Barat telah mencapai di bawah 50, sejak tahun 2010 (49,9)  dan terus menurun mencapai angka terendah yaitu 44,2 pada tahun 2025 , dan lima tahun kemudian kembali meningkat menjadi 45,4 dan  terus  meningkat  pada tahun 2035 menjadi 47,7 . Pada tahun 2040 angkanya sudah sedikit di atas lima puluh (50,1) dan pada tahun 2045  sebesar 52,1. (Bappenas, BPS dan UNFPA,2018). Meskipun demikian rasio ketergantungan ini masih relative rendah.  Artinya peluang untuk mencapai momentum bonus demografi di Jawa Barat mempunyai waktu-periode yang relative panjang yaitu sejak tahun 2010, dan saat ini masih ada waktu untuk menyiapkan generasi bekualitas yang  akan masuk ke pasar kerja pada saat rasio ketergantungan mencapai titik terendah  pada tahun 2035 maupun pada saat 100 tahun usia kemerdekaan RI pada tahun 2045.

Apabila momentum peluang bonus demografi dapat diraih, maka percepatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat akan terjadi. Sesuai dengan visi pembangunan Provinsi Jawa Barat sebagaimana ditetapkan dalam RPJP 2005 – 2025 yaitu : “Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia” serta menuju visi Indonesia 2045 yaitu “ Negara berpendapatan tinggi dan salah satu PDB terbesar di dunia.  Akan tetapi untuk mencapai bonus demografi diperlukan prasyarat yang seharusnya sudah dilakukan sebelumnya yaitu 1) Suplai tenaga kerja yang besar dan berkualitas akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 2) Perempuan yang semakin terdidik memasuki pasar kerja lebih banyak sehingga membantu peningkatan pendapatan keluarga, 3) Tabungan masyarakat meningkat dan diinvestasikan secara produktif serta 4) Kebijakan investasi pemerintah dan swasta yg membuka lapangan kerja. Di samping keempat syarat tersebut, dan untuk tetap dapat menjaga momentum peluang bonus demografi, maka penurunan TFR harus tetap dipertahankan melalui pengendalian jumlah penduduk . (Bloom, 2003, Roos, 2004; Adioetomo, 2005, Hayes dan Setyonaluri, 2017).

  • Adanya Permasalahan dan Tantangan dalam Mencapai Bonus Demografi.

Bedasarkan prasyarat sebagaimana dikemukakan, selain adanya peluang, disisi lain Jawa Barat juga menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan untuk memetik bonus demografi sebagai berikut :

  1. Angkatan kerja dan pekerja yang berpendidikan rendah. Berdasarkan prasyarat pertama, yaitu “suplai tenaga kerja yang besar dan berkualitas akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat”. Untuk Prpvinsi Jawa Barat, berdasarkan data BPS (Februri 2018), menunjukan bahwa jumlah angkatan kerja cukup besar bahkan terdapat peningkatan sebanyak 0,13 juta orang dibanding Februari 2017, yaitu dari 22,64 juta orang menjadi 22,77 juta orang atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sekitar 63,82 persen. Meskipun demikian, kualitas angkatan kerja dlilihat menurut tingkat pendidikan menunjukkan kondisi yang belum menggembirakan. Angkatan kerja yang berpendidikan SMP ke bawah, persentasenya lebih dari separuhnya (57,1 persen). Sedangkan yang berpendidikan Diploma ke atas, hanya sekitar 12 persen.  Demikian pula tingkat pendidikan pekerja  juga mempunyai kualitas yang hamper sama. Pekerja yang berpendidikan tamat SMP, tamat SD dan tidak tamat SD atau bahkan tidak pernah sekolah proporsinya cukup besar yaitu 58,2 persen. Sedangkan yang berpendidikan Diploma ke atas hanya sekitar 11 persen.
  2. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan Kualitas angkatan kerja perempuan yang lebih rendah dibanding laki-laki.
    Prasyarat kedua untuk mencapai bonus demografi yaitu, “perempuan yang semakin terdidik memasuki pasar kerja lebih banyak sehingga membantu peningkatan pendapatan keluarga”.  Kondisi angkatan kerja di Jawa Barat, berdasarkan data BPS (Febuari 2018) menunjukkan TPAK  perempuan hanya 47,46 persen, sedangkan TPAK laki-laki  mencapai 79,89 persen. Artinya masih terdapat kesenjangan TPAK laki-laki dan perempuan. Demikian pula TPAK perempuan yang berpendidikan (Diploma ke atas)  hanya 66,2 persen, sedangkan laki-laki sudah mencapai 86,4 persen. Artinya kualitas angkatan kerja perempuan relative lebih rendah dibanding laki-laki.
  1. Rendahnya PDRB per kapita di Jawa Barat.

Prasyarat ketiga adalah : “Tabungan masyarakat meningkat dan diinvestasikan secara produktif”.  Salah satu indikator pendapatan penduduk adalah PDRB per kapita atas dasar harga berlaku. Untuk Jawa Barat tahun pada tahun 2017 adalah 37, 2 juta sedangkan untuk tingkat nasional sudah mencapai sekitar 60, 0 juta. Kondisi tersebut menggamabrkan reatif rendahnya pendapatan,sehingga daya beli juga relative rendah demikian pula tabungan.

  1. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi, termasuk pengangguran generasi milenial yang sangat tinggi.

Prasyarat keempat untuk mencapai bonus demografi adalah : “kebijakan investasi pemerintah dan swasta yg membuka lapangan kerja”. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kesempatan kerja atau indikator lain adalah tingkat penagguran. Untuk Jawa Barat, TPT masih cukup tinggi bahkan tertinggi di banding provinsil lain di tingkat nasional, yaitu sebesar 8,16 persen,1.857.425 jiwa.  sementara di tingkat nasional hanya 5,13 persen. (BPS, Feb, 2018). Di samping itu yang lebih memprihatinkan adalah besarnya jumlah dan proporsi pengaggur usia muda, generasi milenial yaitu mereka yang lahir pada 1980 – 1990, atau pada awal 2000. Pada kelompok umur 15- 19 tahun, TPT sebesar 27,70 persen; pada kelompokumur  20-24 Tahun (22,36 persen) dan menurun pada kelompok 25-29 tahun yaitu   12,23 persen. Padahal mereka adalah  tulang punggung – sebagai penduduk usia produktif yang jumlahnya mencapai 1.789.552 jiwa.

  1. Angka Fertilitas Total dan Angka Kematian Ibu yang masih tinggi

Selain keempat prasyarat untuk memetik bonus demografi  sebagaimana dikemukakan di atas, maka ada satu aspek lain yang cukup penting  yaitu pengendalian penduduk, untuk mencapai struktur penduduk yaitu dilihat dari angka kelahiran total (TFR).  Angka kelahiran total di Jawa Barat  masih mencapai 2,162. Angka tersebut lebih rendah dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Provinsi Banten.  Di samping itu, kualitas sumber daya manusia dilihat dari aspek kesehatan di Jawa Barat masih menunjukkan kondisi yang belum menggembirakan. Salah satu indikator penting dari aspek kesehatan adalah Angka Kematian Ibu (AKI). Sejak tahun 1977 sampai dengan 2012 AKI Jawa Barat berkisar antara 150 sampai dengan 450/100.000 kelahiran hidup. AKI tertinggi didapatkan berdasarkan SKRT 1986 dan Studi Unpad di Kab. Sukabumi yang mencapai 450/100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKI terendah didapatkan dari SKRT 1980 yaitu sebesar 150/100.000 kelahiran hidup. Sementara itu berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 masih cukup tinggi yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2016). Angka tersebut sama dengan angka kematian ibu di tingkat nasional. Sementara target Millennium Development Goal (MDG) menargetkan AKI tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 Kelahiran. Artinya baik Jawa Barat maupun tingkat nasional.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa  potensi pemanfaatan peluang bonus demografi di Jawa Barat belum optimal. Dengan demikan perlu lebih didorong untuk memanfaatkan waktu yang masih relative panjang sampai tahun 2035 bahkan untuk mencapai peluang bonus demografi kedua. Dengan demikian, grand desain bonus demografi untuk perencanaan pembanungan di Provinsi Jawa Barat mendesak untuk dikembangkan dan perlu juga disusun rencana aksi daerah (RAD) di tingkat kabupaten/kota  untuk implementasinya.

  1. 2. Maksud dan Tujuan

Grand Desain Bonus Demografi Untuk Perencanaan Pembangunan di Provinsi Jawa Barat  dimaksudkan sebagai  :

  • Pedoman bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan untuk memanfaatkan peluang bonus demografi bagi tercapainya kesejahteraan penduduk .
  • Pedoman bagi penyusunan roadmap dan rencana aksi daerah (RAD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat, serta untuk mencapai visi RPJMN jangka panjang sampai tahun 2025, dan pada tahap jangka panjang berikutnya sampai tahun 2045 untuk lebih mendorong tercapainya visi generas emas tahun 2045 .
  1. Pendekatan

Dalam mengembangkan grand design pembangunan kependudukan, diperlukan pendekatan siklus hidup untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkesinambungan. Mengingat bahwa pada tahapan akhir dari penduduk – yaitu kelompok lanjut usia, kualitasnya sangat dipengaruhi oleh proses jangka panjang pada tahapan sebelumnya yang diawali dari kualitas pendidikan dan kesehatan wanita usia subur sebagai calon ibu.

3.1.Pendekatan Siklus Hidup dalam Memanfaatkan Peluang Bonus Demografi.

Pendekatan siklus hidup, dimaksudkan sebagai pembangunan manusia menurut tahap-tahap kehidupan mulai dari sisi hulu sampai hilir. Di sektor hulu, penentu awal kualitas sumber daya manusia, dipengaruhi status gizi dan kesehatan ibu pada masa sebelum kehamilan, saat kehamilan dan saat menyusui merupakan masa yang sangat penting bahkan periode kritis (Adioetomo,2018). Periode seribu hari yaitu 270 hari selama kehamilannya dan 730 hari pada kehidupan pertama bayi yang dilahirkannya, merupakan periode sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa tersebut akan bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi. Dampak tersebut tidak hanya pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada perkembangan mental dan kecerdasannya, yang pada usia dewasa terlihat dari ukuran fisik yang tidak optimal serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi (Bappenas, 2013). Dengan demikian,untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas maka masa 1000 hari pertama kehidupan (HPK) tersebut harus diupayakan secara optimal.

Sebagaimana terlihat pada pendekatan siklus hidup dalam memanfaatkan peluang bonus demografi di awali pada anak perempuan memasuki usia remaja sebagai calon ibu, mempunyai potensi yang harus dioptimalkan untuk meneruskan generasi berkualitas. Untuk itu wanita remaja (dan juga laki-laki) harus mempunyai kondisi kondisi ideal yaitu status gizi yang baik, diet seimbang serta mempunyai pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan melakukan deteksi dini penyakit menular (PM) dan penyakit tidak menular (PTM). Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus dijalani oleh semua segmen penduduk termasuk olah raga teratur.  Karena kesehatan merupakan hasil perilaku, yaitu  interaksi manusia (host)dengan bibit  penyakit atau pengganggu lainnya  (agent) dan lingkungan (environment) (Kementerian Kesehatan, 2016).

Dalam realitasnya, para para remaja saat ini menghadapi lebih banyak tantangan terkait dengan gaya hidup kurang sehat, perilaku beresiko dan  diet tidak seimbang. Dengan demikian, strategi kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai kondisi ideal yang diperlukan khususnya bagi wanita remaja sebagaimana telah diuraikan adalah peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, gizi yang baik dan diet seimbang melalui KIE serta ditunjang oleh kecukupan pangan sehat dan bergizi. Pendidikan kesehatan reproduksi penting agar remaja mampu merawat dan melindungi tubuhnya dari perilaku tidak sehat dan berisiko, seperti merokok, miras, narkoba, kekerasan, dan pelecehan dan perilaku seks bebas. Di samping itu diperlukan juga jaminan kesehatan reproduksi remaja termasuk upaya deteksi dini  penyakit menular (PM) dan penyakit tidak menular (PTM). Hal itu dimaksudkan untuk mempersiapkan masa depan dan membekali remaja agar lebih sehat serta mempunyai harapan hidup lebih panjang. Sehingga diperlukan layanan kesehatan berkualitas untuk remaja yang merupakan bagian penting dalam tahapan siklus hidup.

Selanjutnya pada ibu hamil, perlu memperhatikan pertumbuhan janin yang sehat. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pembentukan anak yang cerdas (memiliki ketrampilan kognitif yang baik) dimulai dari seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK). Pertumbuhan janin yang sehat perlu dijaga dan diberi perhatian pada 270 hari pertama sejak bayi dalam kandungan. Ibu dari janin harus sehat dengan status gizi yang baik dan tidak menderita anemia, dengan pertambahan berat badan yang cukup untuk menghindari BBLR (berat badan lahir rendah). Karena bayi dengan BBLR akan lebih beresiko menghadapi kematian bayi. Dalam jangka menengah,kecerdasan anak (cognitive skill) akan terganggu dan akan mempengaruhi capaian pendidikan. Selanjutnya anak ini akan tumbuh sebagai manusia lanjut usia yang mudah mengalami gangguan hipertensi, penyakit jantung, kolestrol tinggi serta kemungkinan obesitas (Achadi,2014; Rajogopalan, 2003 dam Adioetomo, 2018).

Untuk ibu menyusui, pemberian ASI ekslusif merupakan hal yang sangat penting baik bagi ibu maupun bayi. Ibu yang memberikan ASI pada bayinya mendapatkan manfaat bagi bayi yaitu membantu pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya karena ASI kaya zat gizi dan antibodi (Balitbangkes,2013). Di samping itu, melalui pemberian ASI, akan menciptakan ikatan bathin antara anak dan ibu (maternal bonding)yaitu stimulasi fisik dan mental yang bereperan dalam pembentukan dasar kepercayaan pada orang lain (trust) dan pembentukan karakter anak (Megawangi, 2003).

Untuk mencapai kondisi ideal dari ibu hamil dan menyusui sebagaimana telah dikemukakan, maka diperlukan strategi dan program sosialisasi proaktif dan KIE  tentang  pengetahuan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dan  pentingnya gizi yang baik dan ASI eksklusif bagi anak. Untuk itu diperlukan dukungan berupa program  kecukupan pangan sehat dan gizi bagi ibu hamil dan menyusui terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu dan berpendapatan rendah. Di samping itu hal yang tidak kalah penting adalah Peningkatan akses dan  pelayanan KIA  berkualitas baik rumah sakit, Puskesmas dan Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar), sehingga ibu hamil dapat terjamin pelayanannya dengan baik).

Siklus hidup pada tahap bayi dan Balita yaitu kelompok anak usia dini (0-6 tahun tahun), merupakan tahapan penting dan strategis karena usia dini merupakan masa emas, masa ketika anak  mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Perkembangan anak usia dini menyangkut pertumbuhan fisik anak, kesehatannya dan kemampuan belajar. Kondisi ideal yang harus dipenuhi adalah status gizi yg baik dan mendapatkan ASI eksklusif disertai imunisasi dasar yang lengkap. Dengan demikian  diperlukan pola asuh yang benar berkaitan dengan pemberian makanan tambahan, makanan pendamping ASI serta pengetahuan tentang gizi bagi anak. Sedangkan untuk perkembangan mental dan kognitifnya diperlukan stimulasi atau rangsangan  yang dimulai dari orang tua, keluarga. Setelah agak besar anak mulai masuk pada lingkungan di luar keluarga, dan sekolah melalui pendidikan anak usia dini (PAUD) dan komunitas.

Strategi kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai kondisi ideal pada tahap bayi dan Balita adalah melalui program  peningkatan pengetahuan –  KIE tentang pentingnya pengasuhan anak, baik untuk tumbuh kembang fisik dan motorik termasuk pemberian ASI eksklusif, pola makan dan gizi yang baik serta meningkatkan akses dan program imunisasi dasar bagi anak. Di samping itu untuk mencukup gizi yang baik bagi anak, perlu dukungan program terutama untuk keluarga yang kurang mampu.  Untuk stimulasi dan perkembangan kognitif anak, diperlukan dukungan program diantaranya melalui peningkatan akses kelompok bermain dan atau pendidikan anak usia dini (PAUD). Selain itu program pelayanan kesehatan anak bayi dan balita yang  berkualitas   juga tetap diperlukan.

Pada tahap usia sekolah dan remaja merupakan masa transisi yang sangat penting. Unicef mengelompokkan anak usia sekolah (6 – 14 Tahun) dan remaja (15-21 tahun). Kondisi ideal yang diperlukan pada kelompok usia tersebut, adalah pentingnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang baik, mempunyai status gizi yang baik, perilaku hidup bersih dan sehat, serta diet seimbang. Kondisi tersebut mendukung tumbuh kembang fisil yang sehat bagi anak usia sekolah dan remaja. Sementara itu yang tidak kalah penting adalah pentingnya kecakapan hidup yang diperoleh dari pendidikan yang berkualitas. Selain membangun pendidikan karakter juga penting untuk mengembangkan  kemampuan berpikir kritis dan cara berpikir pada tingkat yang lebih tinggi (higher order thinking skills /HOTS ). Keterampilan  berpikir tersebut  ditentukan berdasarkan taksonomi Bloom (dalam Anderson et al, 2001) yang mengkategorikan berbagai tingkat pemikiran, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi yang menghasilkan kreativitas dan inovasi.  Secara umum HOTS terbagi dalam tiga ranah, yaitu kognitif, merupakan keterampilan mental ; afektif, sisi emosi (seputar sikap dan perasaan); dan psikomotorik, yang berhubungan dengan kemampuan fisik (keterampilan). Artinya siswa yang mempunyai kemampuan bernalar lebih tinggi tersebut diasumsikan bukan hanya memiliki ketrampilan berkreasi dan berinovasi, tetapi juga disiplin,  etos kerja tinggi, komitmen menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang baik.

Kebijakan dan program yang diperlukan untuk menciptakan penduduk usia sekolah dan remaja tersebut adalah peningkatan pengetahuan tentang nutrisi yang baik serta kesehatan reproduksi. Sementara itu untuk meningkatkan akses pendidikan lebih tinggi (SMA sederajat), maka perlu diterapkan kebijakan Wajib Belajar  12 Tahun. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, diperlukan metode dan proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis (higher order thinking skills) yang menjadi bagian dari Kurikulum 2013.

Tahapan siklus hidup selanjutnya memasuki usia produktif, semakin banyak kriteria yang diperlukan guna memanfaatkan peluang bonus demografi. Selain status gizi dan kesehatan, penduduk usia produktif juga perlu memiliki pendidikan berkualitas, ketrampilan dan kompetensi. Pendidikan yang berkualitas bukan hanya dilihat dari ukuran-ukuran kuantitatif seperti angka partisipasi, rata-rata lamanya sekolah serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Akan tetapi kecakapan hidup (life skill) jauh lebih penting untuk membekali hidup. Menurut WHO (1997), kecakapan hidup mempunyai pengertian yang luas meliputi: 1) kemampuan berpikir kritis, ketrampilan dalam mengambil keputusan termasuk menyelesaikan masalah; 2) ketrampilan interpersonal (komunikasi) verbal dan non verbal, termasuk keterampilan negosiasi, mengelola konflik dan empati,adaptasi serta kemampuan kerja sama (team work). 3) keterampilan mengatasi masalah dan manajemen pribadi, pengendalian diri serta kemampuan mengelola stres. Selain itu dalam era global, penduduk usia produktif juga diharapkan mempunyai penguasaan Informasi dan teknologi (IT). Hal ini akan membuka peluang untuk menjelajah dunia maya, memperluas cakrawala pemikiran dan memperoleh informasi dan inovasi baru di dunia yang semakin kompetitif seiring dengan cepatnya perkembangan Iptek. Dengan berbagai kapasitas yang dimiliki penduduk usia produktif, mereka akan mampu memasuki bahkan menciptakan lapangan kerja yang layak dan produktif sehingga pendapatan dan taraf hidupnya baik, dan pada gilirannya akan mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk investasi produktif.

Strategi kebijakan untuk menciptakan penduduk usia produktif, dapat dibedakan pada dua kategori. Bagi penduduk usia produktif yang masih melanjutkan ke jenjang pendidikan (SMA sederajat dan perguruan tinggi), maka transisi dari sekolah ke dunia kerja harus disiapkan untuk memperoleh pekerjaan layak di kemudian hari. Di samping itu tetap diperlukan kualitas penduduk seperti kesehatan, etos kerja dan ketrampilan hidup yang akan menghasilkan akumulasi investasi yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja. Bagi yang telah memasuki dunia kerja, maka peningkatan ketrampilan dan produktivitas tetap  merupakan hal yang penting.

Penduduk usia produktif yang masuk dalam kategori angkatan kerja dan berstatus pencari kerja maupun setengah penganggur, pekerja tidak penuh, harus segera diupayakan mendapat kesempatan kerja yang lebih baik sehingga memperoleh pendapatan dan taraf hidup yang baik dan mampu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk tabungan serta investasi produktif.

Selanjutnya tahap akhir dari siklus hidup adalah memasuki masa lanjut usia.  Menurut WHO (2002), lansia aktif adalah sebuah proses untuk mengoptimalkan kesempatan untuk meraih kesehatan,berpartispasi dan jaminan untuk meningkatkan kualitas hidup menuju usia lanjut. Hal hal yang diperlukan untuk meraih lansia aktif adalah kondisi sosial ekonomi, fisik, kesehatan dan kondisi personal lansia seperti status gizi yang baik, diet seimbang dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).  Lansia yang sehat juga cenderung bebas dari ketergantungan orang lain menyangkut aktivitas fisik, bahkan mandiri secara sosial dan ekonomi serta masih mampu berpartisipasi untuk kegiatan sosial budaya, ekonomi dan politik. Kondisi tersebut menggambarkan lansia aktif dan mempunyai kualitas hidup baik/tinggi.

Strategi kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai kondisi dan kualitas Lansia sebagaimana dikemukakan diantaranya adalahjaminan kesehatan dan perlindungan sosial bagi Lansia. Hal ini mengingat bahwa penurunan kapasitas fisik lansia, penurunan kesehatan dan disabilitas akan menurunkan kapabilitas untuk bekerja, memperoleh penghasilan yang dapat menurunkan kualitas hidup. Padahal tuntutan untuk memenuhi kebutuhannya tetap atau bahkan meningkat karena tuntutan perawatan kesehatan. Kondisi ini cenderung menambah beban fiskal bagi pemerintah terutama untuk penyediaan santunan perlindungan sosial pada lansia. Dengan demikian perlu diupayakan agar lansia tetap bisa produktif dan mandiri tetapi tetap mempertimbangkan keterbatasan fisik dan mental. Hal ini dapat diatur melalui pengaturan sistem pensiun bagi pekerja formal, misalnya sebagai pekerja paruh waktu  dan memberi kesempatan untuk pekerjaan informal yang sesuai. Selain itu lansia juga diharapkan berada dalam lingkungan strategis yang dapat berpengaruh positif terhadap capaian sebagai lansia aktif termasuk kesetaaan gender dan pengaruh budaya (Adioetomo,2018).

Seluruh rangkaian strategi kebijakan mulai sejak dini sampai lansia sebagaimana dikemukakan harus berperspektif gender sehingga perempuan mendapat akses yang sama dan semakin terdidik dan mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Di samping itu hal yang tak kalah penting dan cukup mendasar adalah adanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

3.2. Pendekatan Multisektor dan Multistakeholder

Pendekatan kedua untuk pembangunan wilayah sebagai pusat pendidikan, budaya, daerah tujuan wisata yang berdaya saing memerlukan pendekatan multisektor, multi stakeholder dan bahkan kemitraan global. Pendekatan multisektor diantaranya perlu adanya sinergi antarsektor bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sementara itu juga diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan baik pemerintah, dunia usaha dan dunia industry, serta masyarakat madani.  Kemitraan global juga diperlukan untuk menjalin kerjasama yang lebih luas untuk meningkatkan daya saing, misalnya melalui kerja sama dengan perguruan tinggi atau institusi lain di luar negeri seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi di Bandung – Jawa Barat.

Kepustakaan

Adioetomo, S. M., Pardede, Elda., & Setyonaluri, Dianhadi. (2018). ‘Memetik Bonus Demografi, Membangun Manusia Sejak Dini.’ Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan MEKK.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat  (2018). Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat,Febuari 2018.  Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat  (2018).Laporan Eksekutif  Keadaan Angkatan Kerja Provinsi  Jawa Barat 2018. Jawa Barat : Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat  (2018), Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat, 2018: Badan Psat Statistik

Bloom, D., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change. Santa Monica: RAND Corporation

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2017, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik dan UNFPA, Proyeksi Penduduk Indonesia

2015-2045, Hasil SUPAS 2015

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025.

[1]yaitu perbandingan jumlah penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Rasio ketergantungan yang rendah (50 ke bawah) berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 50 penduduk usia non produktif.

[2]“Pendekatan siklus hidup untuk meningkatkan kualitas sdm & pencapaian bonus demografi di Jawa Tengah” dimodifikasi dari “Pendekatan Keluarga Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Kesehatan”, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, Kementerian Kesehatan RI, 2016, Hal 27.

*Karakter Menurut KBBI (tt), karakter adalah sifat,tabiat  manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku.

HOTS, menurut Thomson (2008) adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi menggunakan pemikiran yang kompleks, non algo rithmic, dg pendekatan yg berbeda  untuk menyelesaikan suatu tugas/permasalahan ,termasuk hal  yang tidak dapat diprediksiàkreatif,inovatif.Life Skillsll / ketrampilan hidup: menurut Di Grapello et al (2011) adalahkombinasi  ketrampilan akademis, ketrampilan generic:berpikir kritis dan kreatif dan , ketrampilan berperilaku, berkomunikasi, berorganisasi dan bekerja sama dan kepemimpinan serta ketrampilan teknis, berkaitan dengan profesi untuk melakukan pekerjaan