Opini

Keunggulan Kompetitif

DUA JANGKAR PENDIDIKAN

Sebagai sasaran utama pendidikan, manusia (individu) harus ditempatkan bukan semata sebagai objek melainkan lebih utama justru sebagai subjek pendidikan. Setiap orang, memiliki hak untuk terbebas dari pengaruh yang merusak. Sehingga, pendidikan mesti dilihat bukan semata sekedar proses transformasi keilmuan melainkan mencakup pula pematangan dan pembentukan karakter jati diri, baik selaku individu maupun bagian dari komunitas (masyarakat dan bangsa).

Meletakkan pemahaman pendidikan hanya dari sudut pemindahan pengetahuan (sains) sebenarnya telah secara langsung mengurangi makna dari pendidikan sesungguhnya. Sebab, dengan demikian hal tersebut mendorong individu menjauh dari nilai sosial di mana semestinya dia (individu) dapatkan. Sehingga apabila hal tersebut terjadi maka pada akhirnya kita hanya akan menghasilkan generasi individualistik yang tercerabut dari nilai dan lingkungan sosialnya.

Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menempatkan pendidikan bukan lagi bagian dari investasi jangka panjang melainkan merupakan kebutuhan dasar mendesak yang ditangani secara bersungguh-sungguh. Penyelenggaraannya mengedepankan relevansi pendidikan terhadap hakekat dan tujuan kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga bisa mengatasi tantangan dan kebutuhan yang dihadapinya, misal, kebodohan dan kemiskinan. Dan, kita menyadari di mana kebodohan dan kemiskinan itu merupakan dua masalah utama penyumbang timbulnya kesenjangan pada tatanan sosial kehidupan bermasyarakat dalam arti seluasnya (termasuk kesejahteraan didalamnya).

***

Di depan mata, 2015, Indonesia dihadapkan pada pelaksanaan kesepakatan Bali menyangkut pemberlakuan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tidak dapat mundur dan menarik diri maka ketika kesepakatan itu dijalankan kita harus siap menerima seluruh konsekuensi yang mengikutinya.
Para analis mengungkapkan, dalam konteks itu, sektor jasa pariwisata yang benar-benar telah siap bersaing. Sementara di sektor lain, potensi sumber daya manusia kita masih jauh dari kesiapan. Misal, di sektor konstruksi, jasa medis dan lain sebagainya.

Situsi tersebut tentu sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia. Potensi ekonomi kita diyakini, bila tidak segera diatasi, hanya akan menjadi lahan bancakan dan dinikmati oleh bangsa lain. Pengukuran peringkat daya saing Indonesia —GCI, Global Competitiveness Index— di antara negara-negara ASEAN masih berada di bawah negara tetangga terdekat. Misal, Singapura berada di peringkat 2 (dua), Malaysia dan Philipina diperingkat 20an. Dan Indonesia, setingkat di bawah Thailand, yakni peringkat 36. Ini artinya, dengan pasar bebas tersebut terbuka kemungkinan tenaga kerja tetangga-tetangga kita yang akan lebih banyak menikmati potesi ekonomi kita. sementara, 200 juta lebih penduduk Indonesia tidak tertutup di posisi penyumbang keuntungan bagi bangsa lain. Ironis, namun itulah kemungkinan paling besar akan terjadi.
Memang, sudah saatnya dan selayaknya pemerintah mengubah sudut pandang terhadap kebijakan yang bersandar pada andalan keunggulan komperatif dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi maupun tawaran daya tarik investasi. Di mana kebijakan itu terbukti berdampak merugikan kita. Contoh, pengerukan sumber daya alam menjadi tidak tertangani dengan benar berakibat pada kerusakan lingkungan dan kian menipis secara cepat kekayaan sumber daya alam.
Demikan pula terkait sektor perburuhan. Tawaran upah buruh rendah sebagai daya tarik malah menimbulkan persoalan pelik yang imbasnya terasa saat ini. Lemahnya posisi tawar yang diperkuat dengan regulasi kurang berpihak pada pekerja kerah biru ini semakin menjauhkan mereka dari kesejahteraan. Buruh dan pekerja sejenisnya cenderung seperti bulan-bulanan para investor yang akan dengan mudah hengkang untuk mengalihkan investasinya ke negara lain.

Keunggulan kompetitif sudah semestinya saat ini menjadi jangkar pemerintah dalam menetapkan kebijakan agar kita mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, terlebih khusus dengan tetangga kita. Penerapan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dilihat sebagai langkah pembuka untuk melindungi dan melambankan penipisan sumber kekayaan alam serta memberi dampak ekonomi besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar. Tentu kita berharap, peraturan turunannya harus mampu mencerminkan semangat yang termuat dalam produk undang-undang tersebut. Kita juga menginginkan, pemerintah melahirkan undang-undang yang bersifat proteksi bagi sektor lainnya.

Di sektor ketenagakerjaan yang erat berhubungan dengan potensi sumber daya manusia tidaklah cukup mengandalkan atau bertumpu pada regulasi terkait dengannya; sebab regulasi sangat kecil mempengaruhi terhadap percepatan peningkatan kemampuan daya saing. Keunggulan komperatif pada bagian ini mesti diperluas cakupannya. Daya saing, bukan semata dilihat sebatas peningkatan keterampilan. Jika keterampilan dianggap sudah memadai maka dianggap cukup siap untuk bersaing. Tidak demikian, lebih dari itu ia juga harus memperhatikan aspek sikap mental sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan kebijakan atasnya. Sederhana, apabila seseorang telah memiliki kemampuan dan keterampilan teknis memadai (bahkan mungkin lebih) namun terjebak dalam sikap malas, arogan dan tidak bisa berkerjasama, apakah kita bisa menyimpulkan ia memenuhi syarat untuk dinyatakan memiliki kemampuan daya saing ? saya kira tentu jawabannya, tidak. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan seyogyanya sudah merangkum dan menyeimbangkan (menyeluruh) ragam aspek, baik yang bersentuhan dengan keilmuan beserta terapannya maupun aspek psiko-sosial (sistem nilai dan pranata sosial)

***

Pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN contoh kasus masalah yang kita hadapi dalam waktu dekat, seperti menghentakkan untuk segera mengkoreksi diri. Namun sesungguhnya runut dua dekade ke belakang, semestinya kita harus sudah mempersiapkan diri tatkala globalisasi menjadi keniscayaan yang tidak bisa kita hindari ataupun pungkiri kehadirannya, kecuali mensiasatinya. Pasar bebas MEA adalah bagian dari proses globalisasi itu sendiri.

Dalam konteks mensiasati maka ada baiknya kita mengenal beberapa ciri globalisasi, diantaranya, pertama, persaingan yang semakin ketat pada semua lini, khususnya sentuhan di bidang ekonomi. Kedua, perubahan yang sangat cepat sebagai dampak kemajuan pesat sains dan teknologi, terutama perangkat informasi dan komunikasi. Dan, ketiga, melonggarnya batasan hubungan antara negara dalam kerangka pergaulan internasional.

Beranjak dari pengenalan atas ciri-ciri tersebut maka, menurut hemat saya, kita perlu dua jangkar yang memperkuat penyelenggaran pendidikan nasional. Pertama, penguatan materi keagamaan dan nilai sosio-budaya yang tumbuh dan berakar dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kedua, pertajaman rasa kebangsaan (nasionalisme) yang berkarakter Indonesia.

Ada kecenderungan agama dan pranata sosial, saat ini, lebih ditempatkan pada bingkai kelembagaan. Orang berbicara, mendiskusikan, memperlajari kitab suci cukup ditempat-tempat peribadatan; dakwah pun dikemas sedemikian rupa seakan tidak lebih dari sebuah pertunjukan, entertainment. Agama dipandang kegiatan dogmatis yang berada para ruang tersendiri, terpisah dari denyut keseharian dan implementasinya dicerminkan cukup melalui ritualistik. Sehingga, nilai dan norma yang dikandung ajaran agama tidak tampak penerapannya di sikap dan prilaku individu; sekularistik menggejala terutama dikalangan generasi muda. Pendidikan keagamaan, sepertinya, lebih menitik beratkan pada orientasi pendalaman pengetahuan di banding pendekatan yang memberikan motivasi bagi pencerahan bahwa sesungguhnya agama merupakan sarana efektif yang membantu memecahkan permasalahan kita. Akibatnya, sangat dirasakan seolah agama tidak memberikan pengaruh signifikan dalam menjaga prilaku konstruktif sebagian diantara kita. Berita di media elektronik cetak maupun visual dengan jelas menunjukkan bukti tentang hal tersebut.

Pun demikian dengan nilai, norma dari pranata sosial kita; kekuatan nilai adi luhung sepertinya hanya tinggal cerita. Saat ini, kita merasakan etika kesantunan dan kesopanan, penghargaan antarsesama bergeser ke pengutamaan indivual; orang lebih senang menggunakan konsep hak azasi manusia dibanding kemanusiaan yang adil dan beradab. Semangat gotong royong pun luntur, luluh dalam perhitungan materialistik. Hal tersebut, perlahan membawa kita pada peradaban baru yang bersifat negatif, apabila dibiarkan terus berlanjut.

Ketika nilai-nilai agama dan pranata sosial berubah peran dan fungsi menjadi simbolistik maka bangsa Indonesia tidak akan pernah mampu untuk bergerak maju dalam menghadapi persaingan dengan bangsa lain. Kekuatan daya saing bangsa kita justru bersumber dari kedua hal itu. runut sejarah memperlihatkan bentuk perjuangan-perjuangan di masa lalu senantiasa dikobarkan oleh semangat yang didasari nilai spiritual dan kultural. Kekayaan ragam perbedaan agama dan budaya yang kemudian dipersatukan dalam ikatan Pancasila serta seloka Bhinneka Tunggal Ika adalah inspirasi sekaligus roh dari potensi daya saing kita.

Jangkar lain yang mesti diperhatikan dalam pendidikan nasional kita adalah penguatan rasa kebangsaan (nasionalisme) yang berkarakter Indonesia. Pertengahan tahun 2006, kajian LEMHANAS menyimpulkan terjadinya degradasi rasa kebangsaan/nasionalisme pada masyarakat/ bangsa Indonesia. Padahal rasa kebangsaan yang tinggi akan memberi pengaruh positif memacu peningkatan semangat daya saing atas bangsa-bangsa lainnya. Harga diri dan kebanggaan sebagai suatu bangsa akan memicu keinginan kuat untuk terus berupaya berbuat lebih baik.

Sulit dipungkiri, banyak diantara kita masih terperangkap dalam pola pandang yang berbau barat/asing dianggap cenderung lebih baik dan sering dijadikan acuan, termasuk dalam dunia pendidikan. Sehingga potensi kearifan lokal jauh dari pemberdayaan dan pemanfaatnnya. Sekedar sebagai rujukan perbandingan tentu baik, tetapi bila kemudian dijadikan sumber rujukan utama malah bisa menimbulkan pengaruh kurang baik terhadap sikap dan pola pikir nantinya. Misal, berimbas psikologis di mana tumbuh perasaan bangsa kita selalu berada di bawah bangsa lain; kita selalu menjadi bangsa tertinggal. Dan jika hal ini terjadi maka upaya meningkatkan daya saing dalam konteks persaingan global sulit untuk diharapkan. Oleh karena itu, penguatan rasa kebangsaan ini mutlak, tak terelakkan.
*) penulis adalah kontributor yang bergerak dalam jasa pariwisata.