Opini

Kewirausahaan Solusi Kemiskinan

MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI KEWIRAUSAHAAN SOSIAL

DSC_0129Selama ini kita mengenal beberapa aktivitas yang lekat dalam kehidupan sehari‐hari. Beberapa di antaranya adalah pelayanan publik yang dijalankan pemerintah, aktivitas bisnis yang berhubungan dengan jual beli atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan (privat), aktivitas pelayanan sosial atau komunitas yang dijalankan perannya oleh NGO, LSM, atau third sector.

Baru‐baru ini kita mendengar lagi terminologi baru mengenai social enterprise, yang dijalankan oleh seorang social enterpreneur. Dua istilah itu sangat terkait dengan kewirausahaan sosial, sebuah gelombang baru pemecahan masalah sosial dengan menggunakan pendekatan kewirausahaan, sebagaimana dipopulerkan oleh Ashoka pada akhir abad ke 21. Tulisan di bawah hendak membahas secara singkat mengenai: apa itu kewirausahaan sosial, apa bedanya dengan kewirausahaan yang selama ini kita kenal, mengapa Indonesia memerlukan lebih banyak social entrepreneur, bagaimana peran kewirausahaan sosial dalam pengentasan kemiskinan, serta apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan inisiatifnya di Indonesia.

Kewirausahaan Sosial di Indonesia

Kewirausahaan sosial pada tataran praktek sebenarnya bukan hal yang baru. Sesuai definisi di atas kita akan bisa menyaring beberapa contoh yang dekat dengan publik di Indonesia. Bentuk paling umum adalah Koperasi di mana, setiap anggota secara prinsip ‘memiliki’ koperasi tersebut, dimulai dari pengambilan keputusan, sampai pembagian hasil yang sesuai dengan kontribusi anggota tersebut. Ada lagi salah satu ormas Islam yang sebenarnya telah dengan fasih mempraktekkan pelayanan ummat dan menggabungkannya dengan bisnis, sehingga upaya pelayanan ummat tersebut bisa berlanjut (sustain). Misi pelayanan ummat sudah termaktub dalam visi pendirian Muhammadiyah sejak didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kini mereka melebarkan sayapnya dengan usaha yang mencakup pendidikan sampai perguruan tinggi, rumah sakit, dan lain‐lain yang berjumlah ribuan. Uniknya dalam profilnya Muhammadiyah menyebut lini bisnisnya tersebut dengan “Amal Usaha”.2 Bukankah amal identik dengan sosial, dan usaha adalah sinonim dari bisnis.

Salah satu contoh menarik lain adalah Saung Angklung Udjo di Bandung yang didirikan Mang Udjo Ngalagena. Kepedulian Mang Udjo untuk melestarikan budaya Sunda dalam hal ini angklung mendorongnya untuk menyebarkan pengetahuan bagaimana membuat dan memainkan Angklung kepada anak‐anak dan tetangganya. Dari sana lahirlah inisiatif untuk mengadakan helar, atau penampilan di sanggar yang lambat laun mengundang tamu, turis untuk berdatangan. Kini Saung Angklung Udjo sudah menjadi salah satu destinasi utama wisatawan di Bandung, menghidupi lingkungan sekitarnya, dan namanya pun harum ke seantero dunia sejak ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 2010 di Nairobi.

Sebut pula dua social entrepreneur Indonesia yang pernah mendapat penghargaan Ramon Magsaysay Award, penghargaan yang sering disebut Nobel‐nya Asia di Pilifina. Tahun 2011 Tri Mumpuni meraihnya atas inisiatifnya menerangi puluhan desa yang tak terjangkau listrik sehingga meningkatkan penghasilan masyarakat marjinal. Pada 2012 Ambrosius Ruwijanto meraihnya kembali atas kiprahnya mewujudkan sistem pengelolaan hutan lestari melalui Yayasan Telapak. Telapak berhasil mensejahterakan masyarakat sekitar hutan dengan penghasilan yang didapat dari industri kayu bersertifikasi, di samping turut menjaga hutan agar lestari.

Dalam semua contoh di atas kewirausahaan sosial ada dua aspek mendasar yang selalu ada dalam sebuah social enterprise, atau lembaga yang menjalankan pola bisnis sosial. Pertama, yaitu adanya misi sosial yang mendasari lahirnya aktivitas atau lembaga tersebut. Misi sosial ini sudah menjadi semacam keterpanggilan, dan nilai (values) yang diusung pendirinya. Value tersebut harus menjadi visi organisasi dan konsensus semua pihak yang terlibat, sehingga tidak lantas berubah ketika lembaga tersebut telah menghasilkan uang. Aspek penting yang kedua adalah bisnis model, atau bagaimana social enterprise tersebut menjalankan aktivitas bisnis/kewirausahaan yang dapat menghasilkan pendanaan bagi organisasi.

Seperti hanya bisnis biasa, bisnis model tersebut haruslah jelas, baik akan kemana produk/jasa tersebut dijual, bagaimana mencapai segmen konsumennya, apa value atau nilai dan inovasi yang ditawarkan, siapa saja mitra dan aktivitas utamanya. Perbedaannya dengan kewirausahaan konvensional adalah pada motif awal. Pada bisnis biasa, adanya peluang pasar, atau potensi keuntungan, serta permintaan konsumen (demand) menjadi penggerak, sedangkan pada bisnis sosial adalah permasalahan sosial tadi. Perbedaan lainnya adalah keuntungan yang didapat dari proses bisnis pada usaha biasa akan diserahkan pada pemegang saham (shareholder), sedangkan pada bisnis sosial lebih banyak yang terlibat menikmati keuntungan, selain pendirinya, prioritas penggunaan dana keuntungan akan difokuskan pada keberlangsungan aktivitas yang menunjang misi sosialnya, atau untuk pengembangan usaha lembaga tersebut. Kata kunci lain yang sering digunakan sebagai pembeda adalah jika pada bisnis biasa tujuannya adalah maksimalisasi profit, maka pada bisnis sosial lebih ke “Impact” creation. Impact disini dapat berupa dampak sosial, yaitu adanya perubahan sosial pada masyarakat atau komunitasnya. Dapat juga berupa dampak lingkungan, juga dampak ekonomi yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Kewirausahaan sosial sebagai solusi kemiskinan

Kemiskinan selalu menjadi musuh semua pemerintahan. Salah satu prestasi yang paling dibangga‐banggakan pemerintah pastilah penurunan angka kemiskinan, terlepas dari statistic yang beragam. Menurut Bank Dunia3, antara tahun 1999 hingga 2012, tingkat kemiskinan turun separuh dari 24 persen menjadi 12 persen. Tetapi 65 juta penduduk masih hidup di antara garis kemiskinan nasional ($1,25 per hari) dengan garis kemiskinan global ($2 per hari), mereka yang sering disebut nyaris miskin atau sedikit di atas garis kemiskinan, yang juga rentan miskin.

Berbagai ahli ekonomi dan juga para calon presiden ramai‐ramai menyebutkan kunci mengatasi kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 6% atau 7% untuk menciptakan lapangan kerja. Benarkah itu solusinya?
Pertumbuhan ekonomi memang menjadi salah satu senjata pembangunan untuk mengatasi kemiskinan. Tapi lihatlah siapa yang menikmati, berdasarkan data koefisien gini (gini ration) Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kecenderungan kenaikan, terakhir di angka 0,41 tahun 2013. Bandingkan dengan angka 0,35 di tahun 2008. Artinya pertumbuhan ekonomi lebih dinikmati segelintir kalangan paling kaya dibanding golongan menengah ke bawah. Selain itu kesenjangan adalah tantangan terbesar pembangunan untuk pengentasan kemiskinan. Potensi daerah yang tidak berkembang, kesenjangan antara pusat dan daerah, serta perusahaan besar dengan komunitas disekitarnya. Simak persebaran daerah tertinggal di bawah serta besaran ekonomi pulau‐pulau di Indonesia.

Selama ini pemerintah berusaha keras memecahkan kemiskinan dengan pembangunan, baik fisik atau non fisik. Persepsi yang seringkali penulis coba gali dari pemuda berbagai daerah, kesan yang sering ditangkap dari proses pembangunan adalah satu arah, menjadi domain pemerintah saja, dan kurang partisipatif dalam perencanaan serta implementasinya. Hal yang belum mendapat porsi besar dalam pembangunan adalah bagaimana pemerintah juga menggunakan rekayasa sosial dalam segala aspek pembangunan. Selain itu bagaimana lebih memfasilitasi lahirnya agen‐agen pembangunan di masyarakat, aktor perubahan sosial yang menggunakan kewirausahaan sebagai pendekatan aktivitasnya. Penulis meyakini bahwa kunci dari beragam permasalahan sosial, ‐termasuk kemiskinan‐ sekarang adalah harus dikembangkannya pola bisnis sosial ini dalam menjawab berbagai permasalahan sosial yang ada.

Beragam banyak masalah di negara kita sejatinya bagi seorang wirausaha sosial adalah amunisi atau tantangan untuk melahirkan inovasi sosial menuju kesejahteraan sosial. Kewirausahaan sosial sangat cocok dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Masalah kemiskinan atau pemberdayaan masyarakat tidak bisa hanya dipecahkan dengan “memberi” atau kewirausahaan biasa. Kemiskinan juga seringkali menyangkut permasalahan kultur atau budaya. Oleh karena itu perlu pendekatan sosial utk memecahkan masalah sosial, dan itu diakomodir dalam pola kewirausahaan sosial, yang seringkali memberikan akses kepemilikan pada masyarakat banyak dalam prakteknya. Sehingga mereka tidak hanya dieksploitasi tapi juga diberdayakan potensinya.

Selain itu karakteristik Indonesia yang sangat beragam kekayaan dan potensinya, konsekuensinya membutuhkan pendekatan partisipatif dalam pembangunan (community driven development), supaya potensi itu bias diakses banyak orang, dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat lokal, dan tumbuh bersama dengan masyarakat di sekelilingnya.

Pengalaman penulis menjadi social entrepreneur serta membantu beberapa pihak dalam pengembangan masyarakat di berbagai daerah, banyak sekali kisah perubahan sosial atau kebangkitan masyarakat yang luar biasa serta bisa menjadi inspirasi dunia. Dari beragam sector dan berbagai tantangan masalah sosial seperti satu‐satunya pabrik teh yang dimiliki petani di Cilawu Garut di bidang pertanian, pemberdayaan nelayan beternak bulu babi di Pulau Seribu di bidang kelautan, pemberdayaan Ibu‐ibu penghuni lapas Sukamiskin membuat barang kreatif “Kraviti” yang telah diekspor, atau bagaimana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Gunung Purba Gunung Kidul serta Wayang Village di Wonosari. Kewirausahaan sosial juga dapat mempertahankan budaya tradisional sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera di Komunitas Hong. Atau siapa yang sebelumnya terpikir menyelesaikan masalah akses kesehatan masyarakat miskin dapat sambil menyelesaikan masalah sampah yang menjadimomok dimana‐mana. Seorang dokter muda di Malang menjadi inovator sosial dunia yang telah diakui oleh Pangeran Charles di Inggris dengan sistem asuransi sampah.

Dengan ribuan lain praktek seperti di atas, layaklah kita berharap bahwa keberadaan para wirausahawan social menjadi champion, penggerak ekonomi lokal yang dapat menjawab beberapa permasalahan pembangunan kekinian. Karakteristik masyarakat Indonesia yang guyub juga tentunya menjadi faktor pendukung atau modal sosial bisa berhasilnya kewirausahaan sosial yang berbasis komunitas tersebut.

Dengan makin banyaknya jumlah wirausaha sosial dan makin beragamnya permasalahan social yang mereka tangani, kita berharap hal ini dapat berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Teladan yang cukup baik adalah UK, yang tentunya lebih dulu meneliti dan memodelkan kewirausahaan sosial ini. Berdasarkan penelitian IFF ada sekitar 60,000 social enterprise di UK, dengan besar sumbangan ekonomi sekitar of £27 milyar, yang sebanding dengan 5 persen dari GDP UK.6 Social entrepreneur disana berkontribusi sekitar £8.4 juta terhadap ekonomi UK per tahun. Indonesia tentunya memiliki potensi yang luar biasa, logikanya dengan berbagai masalah, juga berbagai potensi itu adalah sumbu utama lahirnya kewirausahaan sosial. Peran Pemerintah menumbuhkembangkan Kewirausahaan Sosial.

Lalu apa yang bisa dilakukan Pemerintah untuk mendorong tumbuh kembangnya kewirausahaan sosial? Pemerintah dapat fokus pada mendorong berkembangnya Ekosistem Kewirausahaan Sosial di Indonesia. Ekosistem itu terdiri dari beberapa aktivitas yang harus ada di antaranya: Identifikasi (Identify) melalui kompetisi, lomba‐lomba, dan sebagainya. Sudah ada beberapa pihak yang mengawali ini seperti Bank Mandiri, British Council, Danone, tetapi tentunya masih kurang. Selanjutnya adalah aktivitas training (capacity building), connect/sustain melalui keorganisasian, pembinaan melalui inkubator, mentoring, jejaring pelaku, ahli dan sebagainya. Yang tak kalah penting adalah penyediaan akses ke funding atau pendanaan yang dapat mendukung kewirausahaan sosial. Baik itu melalui penyaluran CSR yang tepat, pengembangan kultur filantropi, inisiasi berdirinya social venture, dan lahirnya para social investor. Sekarang juga di dunia tengah menjamur Impact Investment Fund, dana investasi yang diharapkan tidak saja berkembang, tetapi diharapkan berdampak secara sosial.

Pemerintah juga perlu berperan dalam menciptakan peraturan yang bersahabat (Enable policy), terutama kaitannya dengan aturan penggunaan aset negara oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ini erat kaitannya dengan keadilan serta keberpihakan pemerintah pada masyarakat lemah. Terakhir adalah penghargaan kepada individu atau lembaga terhadap para social entrepreneur yang berdampak luas (celebrate). Menurut saya wirausahawan sosial yang berdampak besar dalam transformasi hidup masyarakat boleh disebut sebagai pahlawan ekonomi era moderen.

Pada akhir tulisan ini, saya ingin berpendapat, bahwa Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara maju. Fakta bahwa Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara yang tetap tumbuh positif saat krisis ekonomi 2008 lalu menunjukkan bangsa ini memiliki modal dasar ketahanan, kreativitas yang menjelma dalam kewirausahaan. Telah banyak laporan penelitian yang menyebutkan Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia di masa depan. Itu hanya bisa dicapai dengan mengubah potensi menjadi kekayaan secara berkeadilan, yaitu dengan semangat kewirausahaan sosial. Beragam contoh di atas menunjukkan bahwa Indonesia dapat menjadi kawah candradimuka, sekaligus episentrum wirausaha sosial di tataran regional atau internasional. Semoga kita bersama suatu saat dapat meletakkan kemiskinan di Museum sekaligus melunasi janji kemerdekaan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

penulis: Goris Mustaqim, adalah pemuda penggerak pembangunan masyarakat di Kabupaten Garut – Jawa Barat.

Post Comment