Berita

Mempersiapkan Modal Sosial

COVER1

PELUNCURAN YAYASAN BHAKTI BANGSA

ybb, 30/07/15; Memasuki tahun 2015 ini, berdasarkan data BPS, proyeksi rasio beban ketergantungan jumlah usia produktif terhadap usia tidak produktif di Indonesia telah menunjukkan angka perbandingan 100 : 48,6. Ini berarti, Indonesia telah dan sedang memasuki apa yang kemudian kita kenal dengan istilah era bonus demografi. (Indeks rasio beban ketergantungan (dependency ratio) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur apakah suatu Negara telah memasuki bonus demografi, dengan capaian perbandingan 100 berbanding kurang dari 50). Menurut Ketua Umum YAYASAN BHAKTI BANGSA, Sarwono Kusumaatmadja, Era bonus demografi mesti dimaknai sebagai suatu peluang atau window of opportunity. Artinya…meskipun indeks rasio ketergantungan telah memenuhi kriteria bonus demografi namun tidak ada suatu jaminan pasti bahwa ‘peluang’ tersebut dapat diraih. Dan. bila itu yang terjadi maka bukan ‘bonus’ yang akan kita dapatkan melainkan masalah ‘ledakkan jumlah penduduk’ yang akan dihadapi. “Oleh karena itu, seperti dua sisi dari satu mata uang, pada satu sisi bonus demografi bisa memberikan harapan berkah dan pada sisi lain merupakan ancaman serius bagi kita. Dari sisi kependudukan maka ada dua faktor yang harus diperhatikan dari era bonus demografi ini. Pertama, terkait dengan pengendalian laju pertumbuhan jumlah penduduk yang berintikan, diantaranya, pengendalian angka kelahiran, kesehatan, dan kematian. Kedua, migrasi antarbangsa yang mencari peluang dan kenyamanan hidup, termasuk di Indonesia. Kedua faktor tadi memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan dan atau kegagalan kita di dalam memanfaatkan peluang era bonus demografi,” jelas Sarwono, di sela-sela peresmian Yayasan Bhakti Bangsa di Jakarta 29 Juli 2015.

Untuk melihat kolerasi erat antarketersediaan lapangan kerja dengan penduduk usia produktif. Sarwono mengatakan pada umumnya, banyak pendapat/assumsi yang berlandas pada pendapat di mana ketersediaan lapangan kerja harus berbanding sebangun sejajar dengan pertumbuhan laju usia produktif telah mencuatkan jawaban sederhana dalam menjawab ancaman transisi demografi tersebut; jika lapangan kerja tersedia selaras dengan usia produktif maka dengan sendirinya bonus demografi dapat diraih. Akan tetapi persoalan era bonus demografi tentu tidaklah sesederhana itu. Karenanya dalam upaya mencari tahu apa dan bagaimana seharusnya kita, Indonesia, mensikapi era bonus demografi, sebelumnya, pada tanggal 16 September 2014 lalu, Sofyan Djalil, T.P. Rachmat, Sarwono Kusumaatmadja dan D. Aditya Sumanagara memprakarsai diskusi terbatas (Focus Group Discussion) dengan mengundang tokoh-tokoh nasional dari ragam profesi dan disiplin ilmu. Hadir diantaranya, M. Anis (sekarang Rektor UI), Prof. Komaruddin Hidayat (Rektor UIN), Dr. Indra Djati Sidi (pemerhati pendidikan dan dosen ITB), Budi G. Sadikin (Dirut Bank Mandiri), Suryani Motik (Ketua HIPPI), Fasli Jalal (saat itu Kepala BKKBN), Ignasius Jonan (saat itu Dirut PT. KAI), Iwan Abdulrakhman (WANADRI), Johnny (Motivator), Supramu Santoso (Pengusaha) dan lain-lain.

Dipersiapkan ‘Modal Sosial’ Yang Baik & Bagus

Beberapa pendapat penting dari FGD tersebut, antara lain, pertama, untuk dapat memanfaatkan peluang bonus demografi maka harus dipersiapkan ‘modal sosial’ yang baik dan bagus. Untuk itu, penguatan kompetensi dan karakter menjadi keharusan dan mutlak diperhatikan oleh semua pihak (pemerintah dan masyarakat). Kedua, Sampai saat ini pemerintah dan masyarakat pendidikan telah mengambil inisiatif melalui berbagai program terkait sebagai upaya untuk dapat berperan dalam meningkatkan sumber daya manusia, namun penanganan penguatan (kualitas) karakter dirasakan masih belum memadai dan terfokus. Ketiga, untuk mendapatkan data akurat apa dan bagaimana pendapat serta permasalahan bonus demografi maka dibentuk kelompok kerja (pokja) untuk melakukan pendalaman dengan melaksanakan rangkaian diskusi tematik yang melibatkan kaum muda, kelompok pendidik, kelompok pengusaha dan multidisiplin serta secara khusus diskusi terbatas dengan pakar psikolog, Sarlito Wirawan Sarwono.

Kelompok Kerja (Pokja) melakukan kegiatan mulai dari bulan November 2014 sampai dengan Maret 2015. Beberapa dari kegiatan diskusi dan seminar bekerjasama dan mendapat dukungan Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc Rektor dan pemkrakarsa Pusat Kajian Demografi dan Kependudukan Indonesia (PKDKI) Universitas Trilogi. Kesimpulan Pokja, pertama, isu bonus demografi belum banyak diketahui oleh mayoritas peserta diskusi, bahkan ada yang baru pertama kal mendengar tentang bonus demografi. Kedua, Bonus demografi masih merupakan isu bersifat marjinal, masih berada pada tataran konsumsi publisitas, sebatas pada wacana publik di kalangan tertentu di tingkat pusat dan belum merupakan komitmen politik bangsa. Banyak pimpinan daerah yang belum cukup memahami arti penting Bonus Demografi sebagaimana dilansir oleh Prof. Haryono Suyono, sesepuh demografi Indonesia. Pada level Pemerintah Pusat, BAPPENAS melalui RPJMN 2015-2019, menempatkan Bonus Demografi pada tahap rencana strategis Pemerintah, sehingga masih perlu penjabaran pada tataran kebijkan sektoral untuk implementasinya. Ketiga, Dari kacamata kebijakan publik, Bonus Demografi merupakan ‘cross cutting isue’ yang penanganannya memerlukan koordinasi kuat antar sektor terkait, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan fokus utama pada peningkatan kompetensi angkatan kerja serta ketersediaan lapangan kerja. Konsep kebijakan yang terintegrasi sebagai penjabaran dari RPJMN 2015-2019 terkait isu bonus demografi belum ada, sehingga berpotensi akan berhenti pada tataran kebijakan makro. Keempat, Mis match antara output pendidikan dengan dunia kerja masih menjadi penyebab utama dari ketidak seimbangan permintaan dan penawaran angkatan kerja, baik pada level lulusan pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, sehingga perlu penangan dan koordinasi antar sektor terkait yang lebih terfokus, terutama untuk wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang kuat tetapi tidak tersedia SDM yang mampu dengan bijak memanfaatkannya. Kelima, akses informasi yang diperlukan untuk membuka wawasan, pengetahuan dan kesempatan untuk kelompok usia produktif diwilayah pedesaan khususnya di daerah terpencil masih amat terbatas. Kelompok masyarakat ini juga minim terhadap kesempatan pendampingan untuk memberdayakan, sehingga kesenjangan antarwilayah menjadi semakin lebar. Keenam, secara umum, daya saing SDM kita masih belum siap untuk memasuki era ‘pasar bebas ASEAN’, oleh sebab itu pekerjaan rumah yang paling dekat adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja usia produktif untuk memiliki kompetesi sesuai dengan standar yang dibutuhkan.

Yayasan Bhakti Bangsa Berdiri

Beranjak dari kesimpulan Kelompok Kerja, pertemuan tanggal 30 Maret 2015, pemrakarsa FGD yakni, Sofyan Djalil, Sarwono Kusumaatmadja, Aditya Sumanagara, Erry Hardjapamekas dan Fasli Jalal, sepakat untuk membentuk Badan Hukum (YAYASAN) agar perhatian, kepedulian dan gerak dalam kerangka era bonus demografi menjadi lebih optimum. Setelah melakukan diskusi pematangan pendapat, tanggal 22 Juli 2015, melalui Akta Notaris Dr. Fitra Deni, SH.,MKn.,M.Si, secara resmi didirikan Yayasan Bhakti Bangsa dengan mengusung visi, terwujudnya kesadaran dan kepedulian untuk melakukan penguatan kompetensi sumber daya manusia Indonesia dan karakter bangsa dalam memanfaatkan peluang bonus demografi. Adapun focus kegiatan mencakup; (a). menyebarluaskan kesadaran dan kepedulian upaya penguatan kompetensi SDM dan karakter bangsa melaui Sosialisasi, Advokasi dan Edukasi; (b). Mempengaruhi kebijakan publik di dalam memastikan pemanfaatan peluang bonus demografi. Strategi penguatan potensi sumber daya manusia Indonesia, khususnya kaum muda, dilakukan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan. Budaya daya saing dan unggul dengan berbasis identitas lokal dan jati diri bangsa Indonesia harus terus menerus ditanamkan dan dibenamkan pada cara berpikir bangsa ini. Kita dan generasi mendatang perlu dibebaskan dari paradigma konflik dengan mengembangkan dan meningkatkan soft competency.

Bertumpu Pada Dua Pendekatan

Program kerja Yayasan menurut Sarwono bertumpu pada dua pendekatan, yakni pendekatan sosialisasi informatif dengan memaksimumkan dunia maya melalui pemanfaatan website dan media (jejaring) sosial. Diharapkan dari pendekatan tersebut, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap masalah besar yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa depan, yaitu bahaya dan ancaman akibat transisi demografi dan migrasi lintas bangsa —atau era bonus demografi. Kedua, pendekatan advokasi dan edukasi dengan mengembangkan jaringan kerjasama yang diperuntukkan atau terkait dengan pemerintah, perusahaan, masyarakat dan dunia pendidikan. Sarwono mengungkapkan, titik perhatian kegiatan Yayasan diutamakan untuk usia produktif dari kalangan kaum muda (generasi muda) dengan mengedepankan penguatan soft skills yang menjunjang peningkatan hard skills. Orientasi Yayasan adalah mempersiapkan ‘modal sosial’ bagi usia produktif agar memiliki kompetensi dan integritas tinggi, mampu melihat perubahan sebagai suatu kesempatan, berjiwa enterprenuer dan inklusif, haus pengetahuan, innovator berdaya mampu, seorang problem solver, tidak mudah menyerah, tegas dalam pendirian namun luwes dalam pendekatan.

sb://esi