Berita

Mentautkan Program Sosialisasi BD

MENTAUTKAN PROGRAM SOSIALISASI BONUS DEMOGRAFI.

ybb, 26/09/15; Silahturahmi antara pengurus Yayasan Bhakti Bangsa (YBB) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, pada hari Jumat, 25 September 2015 jam 14.00 WIB di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, berlangsung dengan sangat hangat dan guyup. Sarwono Kusumaatmadja selaku Ketua Umum Yayasan, didampingi oleh Aditya Sumanagara (Ketua I), Suryani S. Motik (Bendahara Umum) dan ES. Indragara (Sekretaris I), menyampaikan terima kasih kepada Menkominfo, pertama atas kehadirannya pada peluncuran YBB tanggal 29 Juli lalu dan kedua atas waktu yang disediakan untuk pertemuan hari ini.

Selanjutnya secara singkat diuraikan maksud dan tujuan silahturahmi hari ini, untuk mendapatkan kesesuaian pandang dan kesamaan misi dalam menghadapi era bonus demografi yang kini tengah berjalan. Yayasan Bhakti Bangsa dalam aktifitasnya lebih fokus pada upaya sosialisasi tentang bonus demografi dan permasalahan di sekitarnya bagi seluruh lapisan masyarakat, antara lain melalui media-media komunikasi sosial yang mudah diakses siapa saja. Selain itu, yayasan juga melakukan program edukasi dengan mengadakan sarasehan atau seminar dan diskusi, sebagaimana yang baru dilaksanakan di SMA dan SMK KOSGORO Bogor 12 September kemarin, melalui sarasehan bonus demografi. Sedangkan rencana ‘road map’ dalam rangka sosialisasi sekaligus edukasi akan dimulai pada bulan Oktober ini, antara lain ke Banyuwangi, Jawa Timur dan Sragen, Jawa Tengah.

Dalam tanggapannya, Menteri Komunikasi dan Informatika, menyambut baik kehadiran pengurus Yayasan Bhakti Bangsa dan beliau telah mempelajari serta mendukung maksud baik yayasan melalui kepeduliannya dalam menghadapi era bonus demografi. ‘Saya percaya dengan niat baik dan kesungguhan para pengurus dan semua yang terlibat dalam Yayasan Bhakti Bangsa, karena kredibilitasnya telah teruji selama ini, dan dasar kepercayaan tersebut akan menjadi modal utama bagi yayasan’, demikian disampaikannya. Kementerian sudah barang tentu akan mendukung upaya positif ini, khususnya dalam sosialisasi tentang bonus demografi kepada masyarakat luas, untuk teknis lebih lanjut akan diatur kemudian.

Perihal bonus demografi secara khusus memang belum menjadi fokus Kemenkominfo, namun hal-hal yang terkait dengan bonus demografi, khususnya mengenai persiapan yang harus dilakukan dalam rangka menyongsong era tersebut, telah menjadi bagian dari fungsi dan tanggung jawab Kemenkominfo. Sebagai gambaran bagaimana kementerian komunikasi dan informatika menjalankan salah satu fungsinya sebagai ‘public relation’ negara adalah menyampaikan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya hal-hal yang wajib diketahui oleh masyarakat serta membangun perhatian masyarakat dalam wujud partisipasi aktif untuk mendukung proses pengelolaan negara demi kepentingan bersama.

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki 7 (tujuh) program utama sebagai mendorong perekonomian Indonesia, yakni: Cyber Security; Cyber Government; Efisiensi Industri; e-Goverment; e-Commerce; digitalisasi penyiaran; dan Goverment Public Relation. Ketujuh program utama tersebut harus dapat direalisasi pada kinerja pemerintah yang meliputi: Bidang Pertanian; Ketahanan energi; Kemaritiman; Pengembangan SDM; Pengembangan wilayah perbatasan; Infrastruktur; dan Pariwisata. Dari keseluruhan prioritas kinerja tersebut, jelas sangat terkait erat dengan upaya pemerintah untuk menyusun perencanaan secara menyeluruh dan tepat guna khususnya dalam mengantisipasi era bonus demografi, dengan segala peluang dan tantangan yang termaktub substansinya dalam kinerja utama pemerintah tersebut.

Dengan terjadinya peristiwa demografi yang bukan hanya sekedar lonjakan jumlah penduduk, namun yang menjadi peristiwa itu istimewa karena yang meningkat jumlahnya adalah penduduk dengan usia produktif atau yang oleh BKKBN dikelompokan pada usia 15 – 64 tahun. Kelompok usia tersebut akan terus meningkat jumlahnya, sehingga fokus perhatian pemerintah lebih pada kelompok tersebut yang menempati posisi mayoritas dari keseluruhan total penduduk. Fokus kinerja pemerintah yang masuk dalam ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika, lebih terkait pada upaya membangun dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penguasaan teknologi informatika untuk mendukung aktifitas ekonomi masyarakat.

Beberapa hal terkait dengan fokus tersebut, Kemenkominfo telah memfasilitasi beberapa masyarakat nelayan dengan aplikasi yang dapat mendeteksi cuaca, gelombang tinggi dan GPS untuk memudahkan mereka ketika melaut. Kemenkominfo juga tengah membangun program ‘Desa Broadband Terpadu’ sebagai program kerjasama antara Kementerian dengan Pemerintah Daerah, yang didasari atas 3 (tiga) karakteristik, yakni: Akses internet dengan kecepatan minimal 2 Mbps; Pemberian (hibah) peralatan terkait; dan Pendampingan bagi masyarakat. Program ini juga didukung Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK) dan relawan sebagai pendamping masyarakat dalam program ‘Desa Broadband Terpadu’ ini, yang sebelumnya telah dilatih melalui Program Traning of Trainers (ToT), agar dapat memberikan pengetahuan kepada penduduk setempat untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan.

Selain itu Kemenkominfo mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas pelaku usaha di sektor e-Commerce, dengan memanfaatkan internet untuk fasilitasi transaksi bisnis. Perkembangan e-Commerce di Indonesia cukup menggairahkan, tercatat pada tahun 2014 nilai dari e-Commerce mencapai USD 12 Miliar, walaupun masih sangat jauh dengan yang terjadi China, yang mencapai USD 430 Miliar. Aktifitas ekonomi masyarakat melalui e-Commerce di Indonesia, dibagi dalam 3 (tiga) segmentasi, yakni: Start up; Usaha kecil dan menengah (UKM); dan Established (seperti tokopedia, mataharimall.com, blibli.com dan beberapa lainnya). Sebagai sektor bisnis yang relatif masih baru, setidaknya terdapat 6 (enam) permasalahan yang harus menjadi perhatian bersama, yakni: Pemodalan, khususnya bagi perusahaan start up dan UKM; Pajak, yang masih menyisakan distorsi dalam penerapannya, seperti penghitungan pajak masuk dan pajak keluar yang merepotkan, sehingga perlu diterapkan semacam capital affirmative policy seperti pada capital market dimana perpajakan final, only zero point one percent; Perijinan, bagi perusahaan start up tidak diwajibkan mengurus ijin sebagai e-commerce player, namun cukup melakukan registrasi saja dan akreditasi  untuk perlindungan konsumen; Education and Human Resources dalam job posting, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui fasilitas internet; Logistik, pada perusahaan start up dan UKM perlu dukungan jaringan distribusi, misalnya dengan memanfaatkan PT POS Indonesia; dan Comunication Infrastructure, untuk memastikan infrastructure connectivity dengan jaminan keamanannya.

Gambaran seputar hal-hal yang tengah dipersiapkan maupun yang tengah berjalan yang menjadi domain Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagaimana disampaikan oleh Menkominfo, memberikan suatu peluang terjadinya korelasi dengan program kerja Yayasan Bhakti Bangsa, terutama dalam penyiapan soft skills dan soft competency bagi penduduk usia produktif untuk menghadapi kemajuan perkembangan teknologi dalam persaingan global. Menteri menyatakan bahwa sesungguhnya ketrampilan dan profesionalitas kita tidak kalah dengan bangsa lain, hal itu terbukti dengan banyak tenaga profesional Indonesia yang menjadi top manajemen di negara lain maupun pada perusahaan-perusahaan asing di dalam atau di luar Indonesia. Jadi ketika merebaknya isu Indonesia dibanjiri oleh tenaga kerja asing, khususnya pada level buruh yang dibawa oleh investor asing melalui kontrak karya sistem ‘turnkey project management’, di sisi lain kita juga banyak kehilangan potensi putra terbaik bangsa yang direkrut negara lain untuk bekerja sebagai profesional di negara atau perusahaan mereka.

Aditya Sumanagara menggaris bawahi pernyataan Menkominfo mengenai migrasi tenaga kerja ahli Indonesia tersebut, dengan menyatakan bahwa pada penguasaan hard skills kita tidak terlalu risau, hanya saja yang masih menjadi kekuatiran adalah pada tataran soft skills yang memuat nilai-nilai karakteristik ke-Indonesia-an dalam wujud pola pikir dan pola sikap. Penguatan pada nilai tersebut harus mendapat perhatian yang sama seriusnya dengan upaya peningkatan kompetensi melalui keahlian pada bidang tertentu. Potensi sumber daya manusia Indonesia tidak boleh kehilangan akar identitasnya sebagai bangsa yang memiliki karakteristik budaya santun, gotongroyong, saling hormat menghormati, harga menghargai dan selalu sportif dalam setiap persaingan. Nilai-nilai ini yang harus terus dibangun, dipelihara dan dikembangkan.

Menanggapi hal tersebut, Menkominfo menyatakan bahwa itu menjadi tanggung jawab bersama segenap warga negara Indonesia, pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator dan regulator, antara lain melalui konsep ‘Revolusi Mental’ yang implementasinya diturunkan dalam beberapa program nyata yang secara langsung terkait dengan masyarakat lebih khusus lagi bagi para pengelola pemerintahan di setiap level. Revolusi mental bukan suatu slogan semata, namun harus diwujudkan melalui hal-hal nyata, sebagaimana yang menjadi program kementerian melalui pembangunan masyarakat di pedesaan dalam hal penguasaan teknologi yang juga memuat nilai-nilai kebersamaan di dalamnya.

Pemerintah dalam kondisi melemahnya pergerakan perekonomian nasional, senantiasa berusaha memberikan perhatian serius pada penguatan ekonomi masyarakat, seperti misalnya mendorong pertumbuhan aktifitas ekonomi e-Commerce yang masuk dalam ranah pembinaan Kemenkominfo atau melalui paket-paket kebijakan ekonomi secara nasional guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal paket-paket kebijakan ekonomi nasional ini, Suryani Motik menyampaikan keluhan dari beberapa pelaku ekonomi nasional yang merasa bingung dengan paket kebijakan tersebut yang sudah diinformasikan namun masih belum sempurna, artinya penjelasan dan turunan pelaksanaannya masih belum disusun. Menkominfo, menerima kritikan tersebut dan akan menyampaikan ke stake holder utama, karena memang paket tersebut masih belum tuntas, namun di sisi lain tuntutan untuk secepatnya merealisasikan paket kebijakan ekonomi tersebut juga sangat kuat dari masyarakat, khususnya kalangan pelaku usaha.

Banyak hal yang masih harus disempurnakan khususnya yang menyangkut regulasi, sebagaimana terjadi investor asing masuk ke Indonesia lengkap dengan tenaga kerjanya hingga ke level buruh. Hal tersebut karena UU Ketenagakerjaan kita hanya mensyaratkan kenaikan upah pekerja secara periodik namun tanpa dibarengi dengan persyaratan peningkatan kualitas kerja dan hasil kerja. Permasalahan internal di beberapa kementerian selain infrasturktur pendukung kinerja yang masih belum terpenuhi seluruhnya, juga terkendala pada mentalitas pegawai yang masih terkungkung oleh mainstream lama, yang sesungguhnya sudah usang dan harus dirubah sejalan dengan perubahan peradaban yang semakin cepat. Jadi sejalan dengan konsen YBB dan terutama sejalan dengan konsep revolusi mental, bahwa mainstream juga berfungsi sebagai katalisator, untuk itu perlu penekanan pada fungsi katalisator sebagai percepatan penguasaan kemajuan teknologi dan fungsi katalisator sebagai perlambatan pada keterpengaruhan ketahanan budaya bangsa, sehingga ketika kita melesat mengikuti kemajuan teknologi, disaat bersamaan nilai-nilai kepribadian dan jatidiri bangsa Indonesia tetap terlindungi.

Pertemuan siang itu, antara Yayasan Bhakti Bangsa (YBB) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), banyak membahas hal-hal yang terkait dengan kesiapan bangsa Indonesia menghadapi era bonus demografi, khususnya dalam kesiapan menghadapi persaingan antar individu maupun kelompok yang bersifat global antar negara. Kemenkominfo memikul tanggung jawab sebagai publik relation bagi negara, sehingga informasi dan komunikasi sebagai bagian dari pendukung partisipasi masyarakat akan selalu terjamin penyelenggaraannya dengan baik. Demikian halnya dengan YBB yang merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia, menjadi bagian langsung dari partisipasi tersebut. Untuk itu, pertemuan ini akan terus ditindak lanjuti melalui komunikasi dan korelasi program yang saling menunjang. Semoga ini menjadi awalan yang baik untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Sb:hw//25092015.