Berita

Pekerja Indikator Makro Ekonomi

menaker2

KESIAPAN TENAGA KERJA INDONESIA
MENGHADAPI TANTANGAN DEMOGRAFI

ybb, 05/06/17,— Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja dalam Kabinet Gotong Royong menyatakan bahwa keberadaan tenaga kerja Indonesia belum menjadi salah satu indikator capaian keberhasilan pembangunan. ‘…bahkan belum menjadi bagian dari indikator ekonomi makro secara nasional, sehingga komponen-komponen dalam target pengembangan ketenagakerjaan nasional tidak diukur sebagai instrumen pendukung laju pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal dibeberapa Negara maju sudah dimasukkan sehingga perkembangan jumlah pekerja malah bisa mempengaruhi fluktuasi saham dan pergerakan mata uang…’ jelasnya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kesempatan silahturahmi dengan jajaran pengurus Yayasan Bhakti Bangsa (YBB), senin siang, 5 Juni 2017.

Pada kesempatan itu, Sarwono Kusumaatmadja, Ketua Umum YBB dengan didampingi beberpa pengurus, memaparkan bahwa YBB, melihat salah satu parameter untuk mencapai ‘bonus’ adalah melalui serapan tenaga kerja Indonesia, utamanya yang memiliki keahlian dan profesionalitas yang handal. Saat ini angkatan kerja berjumlah sekitar 131 juta jiwa dan tentunya ini akan terus meningkat, sejalan proses berlangsungnya ‘bonus demografi’ hingga tahun 2045 mendatang. Bahkan pada puncaknya nanti sekitar tahun 2028 hingga 2030, ledakan angka angkatan kerja diprediksi akan mencapai dua per tiga bagian dari total populasi penduduk Indonesia.

Hanif Dhakiri, dalam hal ini sepakat dengan gambaran kondisi sebagaimana dipaparkan Sarwono Kusumaatmadja, oleh karena itu sejak awal kabinet ini berjalan, kementerian tenaga kerja telah melakukan upaya revitalisasi dan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang berjumlah 50 BLK dibawah koordinasi langsung kementerian, yang diintegrasikan langsung dengan sekitar 246 BLK UPTD di beberapa provinsi dan kabupaten-kota se Indonesia. Hampir 2 tahun ini upaya tersebut digalakkan pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah, melalui kerjasama pengembangan potensi BLK dan BLK UPTD. Kemenaker memberikan dukungan teknis dan pembiayaan bagi daerah-daerah dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi usia angkatan kerja, agar dapat memiliki keahlian sebagai bekal dalam mendapatkan pekerjaan.

‘Dari sekitar 131 juta angkatan kerja yang sekarang ada, mayoritas sekitar 60% hanya berpendidikan SD hingga SMP jadi sangat sulit untuk membangun daya saing akibat minimnya keahlian yang dimiliki. Optimalisasi peran lembaga pendidikan ketrampilan seperti BLK-BLK milik pemerintah, menjadi keharusan mutlak guna mendongkrak kapasitas dan kompetensi para pencari kerja tersebut. Kebutuhan keahlian para pencari kerja memang berbanding lurus dengan kebutuhan dunia usaha, khususnya dunia industri, sehingga bekal ketrampilan yang diberikan akan memberikan pengaruh yang besar bagi kesempatan kerja yang ada. Sinkronisasi kebutuhan dunia industri akan tenaga kerja terdidik juga tidak sederhana dalam perencanaannya, mengingat perkembangan kebutuhan pasar akan suatu produk bergerak dalam ritme dinamis, sehingga sulit untuk membuat prediksi kebutuhan dunia industri akan ketrampilan tertentu untuk suatu masa yang panjang’. ujarnya

Salain itu, berkaitan dengan potensi angkatan kerja, Menaker prihatin dengan masih belum selarasnya pekerjaan dengan pendidikannya. ‘…baru sekitar 37,2% dimana pekerjaan yang diperoleh itu sesuai dengan latar belakang pendidikan pekerja. Hal itu tentu akan berpengaruh terhadap kompetensi serapan di pasar kerja…’.

Terkait dengan rencana pertemuan tahunan YBB, Menaker menyambut baik sekaligus akan mempersiapkan secara maksimal bahan-bahan untuk ekspose dalam seminar temu tahunan YBB, yang baginya merupakan suatu rintisan positif sebagai bagian dari inisiatif partispasi masyarakat terhadap permasalahan bangsa. Harapan Menaker juga dalam kesempatan seminar tersebut dapat dihasilkan berbagai rekomendasi, utamanya rekomendasi untuk menempatkan peran Kementerian Tenaga Kerja agar dapat terlibat lebih jauh dalam antisipasi tantangan demografi ini melalui optimalisasi program dan dimasukkannya potensi ketenagakerjaan sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi makro nasional.

sb: dodotjigandjoer//