Opini

Peluang atau Bencana

PELUANG ATAU MALAPETAKA DEMOGRAFI
Oleh: Hendra Kusnoto *)

Pendahuluan

hendra1Pada tahun 50-an, Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, mengalami kondisi demografis yang tidak menguntungkan. Kelahiran amat banyak, tetapi yang meninggal juga banyak. Angka pertumbuhan penduduk pun rendah. Namun dengan perkembangan teknologi obat-obatan dan program kesehatan masyarakat yang makin meningkat sejak tahun1960 maka seperti juga banyak dialami negara berkembang lainnya, angka kematian di Indonesia kemudian menurun dengan relatif cepat, sementara angka kelahiran masih tinggi. Hal ini mengakibatkan terjadinya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Penduduk Indonesia tahun1961 adalah 97,019.000 jiwa dan pada tahun 1971 menjadi 119.232.000 jiwa.

Angka beban tanggungan (dependency ratio) meningkat dengan cepat. Angka ini merupakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan umur 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang golongan usia produktif (umur 15-64 tahun). Angka beban tanggungan penduduk Indonesia tahun 1971 adalah 87, ini berarti bahwa tiap 100 orang yang produktif harus menanggung 87 orang yang tidak produktif (Anonim, 2007). Angka yang tinggi ini menjadikan beban ekonomi yang besar.

Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Indonesia (Presiden Soeharto) sejak tahun 1969 melaksanakan program keluarga berencana (KB) dan turut menandatangani. “Deklarasi PBB tentang Kependudukan” (United Nations Declaration on Population). Kebijakan Program Keluarga Berencana (KB) telah mengubah pandangan masyarakat yang pronatalis (Era Soekarno) , yang melihat penduduk dari sudut kuantitas saja ; menjadi pandangan anti natalis yang menekankan pada kesejahteraan masing-masing keluarga dengan membatasi kelahiran.

Menurut Sensus Penduduk Indonesia 1980 jumlah penduduk Indonesia sebesar kira-kira 147 juta jiwa. Jumlah ini menunjukkan pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 1971- 1980 sebesar 2,34 persen per tahun. Kemudian rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun selama periode1980-1990 mencapai 1,97 persen per tahun dan pada periode 1990-2000 adalah sebesar 1,49 persen per tahun.Hasil survei Lembaga Demografi UI pertumbuhan penduduk tahun 2000-2005 mencapai 1,34 persen dan diperkirakan akan terus menurun menjadi 1,27 persen tahun 2005-2010, 1,18 persen tahun 2010-1015 dan 1,06 persen pada 2015-2020.Perkiraan pertumbuhan penduduk yang terus menurun ini didasarkan pada Survey Kependudukan dan Demografi Indonesia (SKDI) yang memperlihatkan semakin rendahnya tingkat kelahiran serta semakin meningkatnya masyarakat yang ikut serta dalam program keluarga berencana. (Menkokesra.go.id, 2008). Dampak dari keberhasilan program KB (turunnya pertumbuhan penduduk) mengakibatkan terjadinya perubahan/pergeseran struktur umur penduduk yaitu jumlah penduduk usia produktif terus meningkat sementara jumlah penduduk usia non-produktif semakin mengecil. Keadaan ini di satu sisi mengindikasikan telah terjadi penurunan persentase penduduk sebagai beban pembangunan (dependency ratio) sementara di sisi lain juga merupakan suatu jendela kesempatan (window of opportunity) karena penduduk tidak lagi menjadi beban bahkan menguntungkan pembangunan (Bonus Demografi/BD). Diperkirakan, BD akan terentang hingga sekitar tahun 2020. Beban yang sebesar 48,9 persen (tahun 2006) diperkirakan turun menjadi 47,2 persen (tahun 2008) dan terus menurun hingga mencapai titik terendah 44,5 persen pada tahun 2017 (bappenas.2008)

Definisi Bonus Demografi

Demographic bonus atau bonus demografi adalah kondisi yang menguntungkan bila dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan. Bonus demografi ini sesungguhnya suatu kesempatan yang sangat langka. Hal ini terjadi bila suatu masyarakat atau bangsa berhasil mengubah struktur umur penduduknya dari berbentuk piramid menjadi bentuk kubah dan kemudian berubah lagi menjadi bentuk granat.Dalam perjalanan perubahan itu, akan bisa dihitung berapa banyak penduduk yang berusia produktif (15 – 59 tahun) d banding yang berada di usia tidak produktif (0 – 14 tahun, d tambah 60 tahun ke atas).Bila suatu bangsa struktur umur penduduknya piramid atau granat maka 100 penduduk usia produktif akan disertai dengan 70 – 80 atau lebih penduduk usia tidak produktif. Hanya bedanya, kalau pada bentuk piramid yang banyak adalah anak-anak (0 – 14 tahun ), dalam bentuk granat yang banyak adalah lansia (60 tahun ke atas).Suatu masyarakat dikatakan mengalami bonus demografi bila berada dalam struktur yang berbentuk kubah tadi, yakni 100 penduduk usia produktif hanya diimbangi oleh sekitar 40 – 50 penduduk usia tidak produktif. Artinya bebannya tidak terlalu berat. Bila keberhasilan program KB dapat dipertahankan dan berhasil mencapai Total Fertility Rate (TFR) sekitar 2,1 maka pada 2015-2025 Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan angka ketergantungan (dependency ratio) sekitar 0,4 sampai 0,5.(bkkbn,2008). Inilah yang kita sebut dengan bonus demografi.

Struktur usia penduduk Indonesia saat ini sangat menguntungkan untuk pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja relatif jauh lebih besar daripada jumlah penduduk yang merupakan beban (yang masih amat muda dan yang sudah tua). Ini lah kesempatan emas yang amat berharga. Disebut bonus, karena kondisi ini tidak akan bertahan lama. Angka ketergantungan muda akan terus menurun, tetapi lama kelamaan penurunannya akan makin perlahan. Di pihak lain, peningkatan angka ketergantungan tua akan meningkat dan meningkat dengan cepat. Oleh sebab itu, suatu titik akan tercapai ketika peningkatan angka ketergantungan tua lebih besar daripada penurunann angka ketergantungan muda. Di saat itu, angka ketergantungan total meningkat. Dan beban demografis pada perekonomian akan meningkat kembali.

Bonus Demografi dan Permasalahannya

Indonesia memang menghadapi banyak penduduk yang berada pada usia produktif tetapi kenyataannya hanya setengah produktif atau bahkan tidak produktif sama sekali. Akibatnya yang sering terlihat, satu orang yang benar-benar menghasilkan harus menanggung 3 – 4 orang yang tidak menghasilkan ditambah lagi harus membantu 2 – 3 orang yang setengah menghasilkan.

Pada tahun 2003, tingkat pengangguran terbuka 9,53 persen atau sekitar 9,5 juta warga negara yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pada tahun 2004, tingkat pengangguran diprediksi 9,72 persen. Ternyata angka riil yang muncul Januari 2005 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2004 mencapai 9,86 persen, ini merupakan bukti pembenahan ekonomi belum berjalan baik. Pengangguran terbuka bukanlah persoalan final yang mesti dihadapi. Masih ada angka pengangguran setengah terbuka, yakni tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam per bulan. Menurut prediksi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) jumlah penganggur setengah terbuka tahun 2004 mencapai 28,93 juta orang atau 27,5 persen dari total angkatan kerja. (KCM, 2005).

Ketika menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Erman Suparno mengatakan angka pengangguran pada awal 2007 masih tercatat sekitar 10,55 juta. Hal itu terjadi karena ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja. “Ketidakseimbangan ini berakibat pada terbatasnya penyerapan tenaga kerja dan ditambah dengan ketidaksesuaian antara kualitas tenaga kerja dengan persyaratan jabatan yang ada. Makanya, angka pengangguran tetap tinggi,” kata Erman dalam penutupan Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP) 2007, di Pendopo Agung, Sumenep, Sabtu (8/12/2007) (Media Indonesia, 2008)

Angka pengangguran di Indonesia diperkirakan akan bertambah sebesar 16,92%. Hal ini terjadi jika pemerintah jadi menaikkan BBM pada prosentase maksimal sebanyak 30 persen.Sementara jika kenaikan harga BBM hanya sebesar 20%, peningkatan pengangguran diperkirakan sebesar 11,28%. Dan untuk kenaikan harga BBM sebesar 10% akan berdampak pada kenaikan jumlah pengangguran sebesar 5,64%. Demikian hasil kajian ReforMiner Institute yang dipaparkan Pri Agung Rakhmanto di Cikini, Jakarta, Rabu (7/5/2008).(Detik Finance, 2008).

Angka pengangguran cukup memperihatinkan, sejak 1997 sampai 2003, angka pengangguran terbuka di Indonesia terus menaik, dari 4,18 juta menjadi 11,35 juta. Didominasi oleh penganggur usia muda,” kata Tjepy Aloewie, Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), di Jakarta, Rabu (5/5/2004) (Tempointeraktif, 2008). Data Badan Pusat Statistik tahun 2003 menunjukkan, hanya sekitar 2,7 persen dari angkatan kerja di Indonesia yang berpendidikan perguruan tinggi, sementara 54,6 persen angkatan kerja adalah tamatan sekolah dasar atau tidak menamatkan sekolah dasar. Tingkat pengangguran terbuka 9,53 persen pada tahun 2003 atau sekitar 9,5 juta warga negara yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan merupakan bukti pembenahan ekonomi belum berjalan baik. Sejumlah 36,7 persen dari penganggur terbuka ini berusia muda antara 15-24 tahun. Penganggur usia muda ini seharusnya adalah generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah. Selain usia muda, pengangguran juga banyak mencakup berpendidikan rendah, tinggal di pulau Jawa dan berlokasi di daerah perkotaan. “Intensitas permasalahan juga lebih banyak terjadi pada penganggur wanita dan penganggur terdidik,” kata Tjepy Aloewie, Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi dalam kaitannya dengan bonus demografi adalah:
1. Tingginya angka pengangguran (pada tahun 2007 sebesar 10,55 juta jiwa dan akan bertambah sekiotar 16,92% dengan naiknya BBM di bulan Mei 2008);
2. Pengangguran di dominasi oleh usia muda (usia sekolah) dan berpendidikan rendah;
3. Intensitas permasalahan lebih banyak terjadi pada penganggur kaum wanita dan penganggur terdidik;
4. Pengangguran terpusat di pulau Jawa dan di kota-kota besar.

Menurut Marx ( Munir Rozi dan Budiarto, 1986), surplus relatif penduduk atau pengangguran dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu:
1. Pengangguran mengambang (floating)
2. Pengangguran terus-menerus tetap (laten)
3. Pengangguran berhenti (stagnant)
Kategori mengambang terdiri dari sejumlah besar orang-orang yang tenaganya tersisihkan oleh mesin maupun perubahan struktur yang terjadi dalam industri.
Kategori laten, disebabkan karena bagian penduduk pengolah tanah sudah berada dalam posisi untuk pindah ke kota besar, terutama disebabkan akibat masuknya modal dalam sektor pertanian. Kategori berhenti (stagnant) mencakup para pekerja yang pekerjaannya sangat tidak teratur sehingga tingkat kehidupannya mencapai titik yang terendah. Bentuk-bentuk pengangguran itu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomis dan demografis.

Melihat dari ketiga kategori tersebut di atas maka pengangguran yang terjadi di Indonesia saat ini mencakup ketiga kategori tersebut. Hal ini tercermin dari tingginya penganggurann di kota-kota besar (pengemis, preman, pengamen jalanan, serta kuli musiman yang berasal dari daerah/pedesaan). Bila ditinjau dari segi ekonomis dan demografis (secara ekonomis: Negara Indonesia kekurangan dana/banyak hutang luar negeri dan secara demografis: jumlah penduduk besar dan penyebarannya tidak merata/wilayahnya luas) maka untuk menanggulangi pengangguran tersebut bukan persoalan yang mudah. Sebagai negara berkembang, disamping masalah jumlah penduduk yang besar juga terkait dengan masalah kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kehidupan kehidupan tenaga yang produktif ( ada kebutuhan peningkatan pengetahuan/keterampilan dan modal kerja). Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Erman Suparno mengatakan: “Pemerintah menargetkan penurunan angka pengangguran di 2007 hingga 9,4 juta orang. Saat ini terdapat 10,9 juta orang pengangguran. Untuk mencapai target penurunan itu, pemerintah harus bisa menyerap empat juta orang,” Pemerintah berupaya mengurangi pengangguran dengan tiga langkah strategis, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, peningkatan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.

“Program nasional yang kita laksanakan adalah pemberdayaan masyarakat dengan anggaran Rp 51 triliun, yang menjangkau 32 juta orang miskin, 33 propinsi, 2.900 kecamatan dan 33.500 desa/kelurahan,” jelasnya. Pemerintah akan fokus pada pembangunan dengan pola “pro growth”, “pro job” dan “pro poor”. Caranya, dengan meningkatkan pertumbuhan berbasis ekspor dan investasi, menggerakkan sektor riil, revitalisasi sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi pedesaan.

Depnakertrans akan fokus pada peningkatan gerakan penanggulangan kewirausahaan masyarakat pedesaan dan miskin kota, yaitu melalui program pelatihan, sertifikasi dan penempatan. Upaya lain, menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, memperluas lapangan kerja, kesempatan kerja serta peningkatan kesejahteraan pekerja.

Dalam penempatan tenaga kerja luar negeri, pemerintah juga akan membuka 15 negara tujuan penempatan baru dari 15 negara yang ada. Pada Tahun 2006 telah dicapai target penempatan 680 ribu orang. “Pada 2007 kita menargetkan 800 ribu orang,” ujar Erman disamping menggalakkan program transmigrasi dengan paradigma baru, yakni transmigrasi dengan pola Kota Terpadu Mandiri di sejumlah daerah. (Kapan Lagi.com, 2008).

Untuk mengatasi masalah pengangguran dalam rangka memanfaatkan bonus demografi yang sudah di depan mata adalah dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia/SDM. Orang yang produktif haruslah orang yang berkualitas, berpendidikan bagus dan bisa bekerja dengan produktif. Dengan demikian, peningkatan kualitas penduduk perlu menjadi perhatian pemerintah. Jika hal tersebut diabaikan, maka penduduk yang produktif menjadi tidak produktif dan menjadi beban. Beban semakin besar jika hanya sebagian kecil dari kelompok usia produktif yang benar-benar produktif. Ini akan berdampak pada kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya bisa terjadi bila kualitas SDM bagus. Maka salah satu cara mengatasi pengangguran adalah memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di Indonesia melalui peningkatan kualitas SDM. Seperti disebutkan di atas, 54,6 persen pekerja di Indonesia adalah lulusan SD atau bahkan tidak lulus SD. Strategi jangka panjang dari peningkatan kualitas SDM tentu memperbaiki kualitas sistem pendidikan di negeri ini.

Dalam jangka pendek, sistem pelatihan keterampilan mendesak dibenahi, berupa pelatihan-pelatihan keterampilan bagi masyarakat umum dan bebas biaya/gratis sekaligus pemberian bantuan permodalan baik dalam bentuk modal kerja maupun modal untuk memulai suatu pekerjaan di tempat lain (bagi TKI/TKW). Bank-bank papan atas diwajibkan menyalurkan kredit micro sebanyak-banyaknya seperti yang dilakukan oleh peraih Nobel Perdamaian dari Bangladesh (Muhammad Yunus dengan Grameen Bank nya yang mampu memberdayakan masyarakat miskin dengan penyaluran kredit mikro)

Dalam jangka panjang adalah pembukaan sekolah-sekolah kejuruan gratis (ikatan dinas), yang ditujukan bagi murid-murid yang tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi, dengan sistim link dengan perusahaan-perusahaan yang akan menerima lulusan tersebut. Biaya sekolahnya di ambil dari biaya pelatihan yang seharusnya dikeluarkan sebuah perusahaan seandainya perusahaan itu sendiri yang akan melatih karyawannya.

Agar pengangguran tidak terpusat di kota-kota besar dan pulau Jawa, dapat diatasi dengan pemberian insentif/kemudahan yang signifikan bagi para investor yang bersedia menanam modal di daerah/ luar pulau Jawa. Juga pemberian gaji/upah tambahan terutama bagi pegawai yang bersedia ditempatkan di daerah pinggiran/luar pulau Jawa. Dengan keuntungan dan kemudahan yang signifikan maka orang-orang akan lebih senang bekerja di daerah/luar pulau Jawa, yang berakibat juga pada bergeraknya perekonomian daerah setempat sehingga pendistribusian penduduk dan kesejahteraan akan lebih merata.

Patut diingat, biaya memulai investasi di Indonesia saat ini adalah yang tertinggi di Asia. Menurut catatan Bambang (Direktur Ketenagakerjaan dan Analis Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), biaya untuk memperoleh izin investasi di Indonesia mencapai 1.163 dollar AS, melalui 12 jenis prosedur, dan membutuhkan waktu 151 hari. Bandingkan dengan proses serupa di Thailand yang hanya membutuhkan 159,63 dollar AS, melalui delapan prosedur, dan hanya membutuhkan waktu 33 hari. (Kompas, 2008)

Banyak perempuan setelah menyelesaikan tugas reproduksinya pada usia 35 – 40 tahun kebingungan menghabiskan sisa usia reproduktifnya. Apa yang harus dilakukan untuk menyiapkan kaum perempuan (jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki) tadi agar setelah selesai menunaikan tugas reproduksinya mampu secara faktual menjadi kekuatan ekonomi keluarganya yang lebih lanjut menjadi kekuatan ekonomi bangsa. Mereka perlu diberdayakan dengan pemberian pelatihan-pelatihan yang sesuai serta bantuan pinjaman modal kerja (kredit mikro). Dapat juga disalurkan menjadi TKW dengan jaminan kejelasan penempatan, perlindungan hukum dan pemulangan yang layak (seperti yang dilakukan negara Pilipina pada TKWnya).

Terlepas dari semua kebijakan penanggulan pengangguran (pemanfaatan bonus demografi) tersebut di atas, maka yang terutama penting adalah kemauan politik bangsa Indonesia untuk membangun karakter bangsa yang jujur (tidak korup), hidup hemat, tekun, komitmen dan bertanggung jawab. Sebab akar semua masalah adalah dari perilaku manusia.

Bonus Tantangan

Pendidikan di Indonesia ini didesain untuk membuat penduduk Indonesia tidak memiliki ijazah SMA. Menurut Anies Baswedan dalam forum Pengajar Muda Indonesia Mengajar disebutkan bahwa jika diurutkan, jumlah SD lebih banyak dari SMP, jumlah SMP lebih banyak dari SMA. Sistem pendidikan kita “didesain” untuk membuat kita tidak banyak yang bisa mengenyam pendidikan hingga SMA. Bagaimana pendidikan bisa merata jika jumlahnya saja tidak seimbang?

Statistik tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah SD/MI di Indonesia adalah 177.539, SMP/MTs 49.486, SMA/MA 19.173. Secara kasar, jumlah sekolah untuk jenjang berikutnya (SD-SMP dan SMP-SMA) hanya sepertiga dari jumlah sekolah di bawahnya. Tak heran, riset UNDP di tahun 2011 menyebutkan bahwa rata-rata lama sekolah di Indonesia adalah 5,8 tahun.

Bonus demografi memberikan prospek untuk peningkatan ekonomi suatu negara, namun di sisi lain memberikan tantangan. Satu tantangan besar yang ada di depan mata adalah jumlah lapangan pekerjaan. Percuma ada banyak tenaga kerja (tahun 2013 saja ada sekitar 114 juta pekerja) bila tidak semuanya terserap dengan baik. People will be craving for jobs, and not just jobs, but better ones. Tak hanya lapangan pekerjaan saja, melainkan pekerjaan yang lebih baik. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi, pembukaan lapangan kerja yang stabil mutlak diperlukan untuk menyerap sekian banyak tenaga kerja dan ‘memetik’ buah dari bonus demografi. Ini mensyaratkan adanya industri padat karya, yang menyerap banyak tenaga kerja sekaligus (large labour-absorbing industries). Bonus demografi –> penduduk usia produktif tinggi –> perlu lapangan pekerjaan banyak –> perlu industri padat karya. Efek bola salju bonus demografi ini tidak berhenti hanya sampai di perlunya industri padat karya, lebih jauh lagi mensyaratkan pelatihan dan/atau pendidikan yang layak untuk tenaga kerja dan land clearance.

Dua hal penting yang diperlukan untuk menunjang stabilitas perekonomian dalam kaitannya dengan lapangan pekerjaan dan industri padat karya adalah pelatihan dan/atau pendidikan dan land clearance. Membahas singkat mengenai land clearance, industri besar padat karya, apalagi manufacturing, tentu memerlukan lahan yang luas pula. Dan tantangannya adalah: Pulau Jawa yang menjadi favorit sebagian besar penduduk Indonesia untuk tinggal dan bekerja sudah mulai tidak nyaman dihuni.

Bicara soal pendidikan. Ketika perjanjian ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan implikasinya ke AEC mulai diterapkan tahun depan, penduduk usia produktif di Indonesia tidak hanya akan bersaing dengan sesama penduduk Indonesia, melainkan juga dengan semua penduduk ASEAN di kisaran usia yang sama. Meskipun ini tidak berarti akan ada free flow of labour, dalam kenyataannya izin dan birokrasi untuk pekerja terampil (skilled labour) akan dipermudah, misalnya dokter, ilmuwan, perawat, insinyur, arsitek, hingga akuntan. Maka benarlah apa yang dikatakan Aditya Sani di atas, tahun depan, lulusan S1 Indonesia akan langsung berhadapan dengan lulusan S1 negara ASEAN lain.

Tantangan multi dimensi untuk pemerintah, karena dari sononya masalah pendidikan bukanlah masalah yang bisa selesai dengan membangun sekolah atau mengirimkan guru. Tantangan yang juga pelik bagi kaum muda yang akan/sudah memasuki masa produktif, bagaimana meningkatkan kompetensi diri untuk bersaing.

Kajian, Rekomendasi dan Solusi

Indonesia diprediksi akan mendapat bonus demografi tahun 2025-2035. Artinya, pada rentang tahun tersebut, Indonesia berada dalam keadaan ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah penduduk nonproduktif. Lalu, apakah Indonesia sudah siap untuk menerima serta memanfaatkan bonus demografi tersebut?
Bonus demografi jelas hanya menjadi hangus jika tidak dimanfaatkan dan dipersiapkan dengan baik. Bisa jadi, usia produktif berlebih hanya akan menjadi bencana ketika lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mencukupi. Pengangguran sumber daya manusia berkualitas akan terjadi. Sebab, usia produktif jelas akan dirasakan manfaatnya hanya ketika memiliki ruang produktivitas.

Ahmad Erani, menyebutkan dalam tulisannya di Kompas (17/6/2014) “Dekade yang Hilang” bahwa saat ini justru pertumbuhan ekonomi tak banyak memproduksi lapangan kerja di sektor pertanian dan industri. Pada 2008, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi membuka 181.000 lapangan kerja, kemudian 436.000 (2008), tetapi pada 2013 tinggal 164.000. Data penurunan jumlah lapangan pekerjaan itu jelas menjadi pertanyaan. Sanggupkah? Indonesia memanfaatkan bonus demografi nanti. Sri Moertiningsih Adoetomo, dikutip dari Republika, mengatakan ada beberapa syarat agar bonus demografi tercapai. Pertama, yakni suplai tenaga kerja produktif yang besar harus diimbangi dengan lapangan pekerjaan sehingga pendapatan perkapita naik dan bisa menabung yang akan meningkatkan tabungan nasional. Kedua, tabungan rumah tangga diinvestasikan untuk kegiatan produktif. Ketiga, jumlah anak sedikit memungkinkan perempuan memasuki pasar kerja, membantu peningkatan pendapatan. Keempat, anggaran yang sebelumnya dipakai untuk anak usia 0-15 tahun karena jumlah berkurang, bisa dialihkan untuk peningkatan sumber daya manusia untuk usia 15 tahun ke atas. Misalnya adalah untuk traning, pendidikan, dan upaya pemeliharaan kesehatan remaja -terutama kesehatan reproduksi-, dan penanggulangan perilaku tidak sehat seperti alkohol, narkoba, rokok, dan seks bebas. Mau tidak mau, Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk menerima sebuah bonus. Bila tidak, bonus itu akan hangus sehingga menjadi bencana bagi negara.

Berbicara mengenai tantangan, tentulah ada window of opportunity. Kesempatan untuk peningkatan kualitas pendidikan, misalnya. Pendidikan formal haruslah tetap berjalan, diamati, dan dievaluasi sehingga rata-rata lama penduduk Indonesia di sekolah bisa naik. Membangun sekolah baru, mengirimkan banyak guru, memperbaiki kurikulum dan fasilitas. Untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap bersaing, tak hanya mengenai level IQ, keterampilan lain dan tentunya kemampuan berbahasa Inggris sangat diperlukan, juga dengan pengetahuan mengenai informatika. Suka tidak suka, kini kita hidup di era digital.

Sementara industri padat karya yang berada di sektor primer (tambang dan mineral) sudah terlihat jenuh, dan dengan demikian tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan yang lebih daripada sekarang, sektor sekunder (manufacturing) menjadi tumpuan. Indonesia bisa jadi tertolong karena iklim perekonomian yang baik dan upah minimum regional yang rendah, beberapa perusahaan raksasa luar negeri seperti Foxconn menjadikan Indonesia sebagai lokasi produksi baru. Pabrik rekanan Apple ini di China mempekerjakan sekitar 1 juta orang dan kabarnya sudah menandatangani letter of intent untuk berinvestasi di Indonesia. Bila ini berjalan baik, didukung dengan aturan yang tak hanya menguntungkan perusahaan dan negara, namun juga sekaligus melindungi hak-hak pekerja, Indonesia (dan negara-negara ASEAN pada umumnya) bisa menjadi daerah tujuan baru perusahaan manufacturing raksasa dunia untuk berinvestasi.

Hawa segar dan semangat baru yang berhembus di dunia kreatif sejak kampanye pemilihan presiden tahun ini haruslah dicermati dan dikembangkan. Sementara sektor primer dan sekunder berjalan begitu-begitu saja, pemerintah bisa mengelola dan mengembangkan sektor tersier, yaitu jasa, retail, keuangan, hingga wisata. Bicara soal wisata saja, Indonesia adalah surga. Pantai, gunung, kuliner, Indonesia kaya akan itu semua. Dukungan pemerintah dalam melihat peluang di sektor ini sangat dibutuhkan oleh pelaku industri kreatif. Hingga bulan September 2014, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia sudah mencapai 6 juta. Tidak bisa dipungkiri bahwa bila dikelola dengan serius, sektor pariwisata bisa mendukung perekonomian Indonesia dan sekaligus menyerap tenaga kerja: sebagai guide, karyawan hotel, restoran, perajin cenderamata, dan sebagainya. Ada yang suka kerja kantoran, ada juga yang suka punya kantor maya. Berbicara mengenai era digital, Indonesia adalah lahan subur untuk berbagai start up yang menggunakan internet dan sosial media sebagai medium utama untuk mempromosikan dan menjual karya mereka. Tak hanya untuk mereka yang memiliki online shop, banyak pekerja lepas (freelance) yang bergantung pada koneksi internet untuk memamerkan hasil karya mereka. Because the digital world is limitless. Di dunia digital, kita bisa menjual servis/kemampuan kita ke siapapun, regardless of location. Saya pun salah satunya, menjual kemampuan bahasa Inggris dan menulis ilmiah saya dalam bentuk jasa proof-reading/editing/translating. Klien lintas benua pun tak masalah (jika internetnya stabil). Di sini peranan pemerintah adalah mendukung peningkatan layanan internet dan perlindungan untuk karya-karya kreatif anak-anak muda Indonesia.

Kesimpulan

1. Kaum produktif dengan jumlah yang besar (sebagai bonus demografi) masih dianggap beban dan belum dianggap asset ekonomi oleh negara (tidak dimanfaatkan benar-benar oleh negara ).
2. Negara Indonesia tidak siap menyongsong bonus demografi yang sudah di depan mata. (terbukti dengan terus meningkatnya angka pengangguran).
3. Bonus demografi yang bersifat sementara itu (sebagai hasil upaya program KB bertahun-tahun lalu/sejak tahun 1969) kelihatannya akan menjadi sia-sia belaka.

*) penulis adalah pengelola pelatihan dan konsultan manajemen perusahaan di Jakarta.

Post Comment