Berita

PEMDA Perlu Tanggap

EMPAT PROVINSI PERTAMA YANG TENGAH MENGALAMI BONUS DEMOGRAFI

ybb,19/01/15–Entah disadari atau tidak, baik oleh masyarakat maupun jajaran pemerintahan di empat provinsi tersebut (DKI, Yogyakarta, Jatim dan Bali), bahwa sejak tahun 2010 tingkat pertumbuhan penduduk usia produktif (15 – 64 tahun, standar ILO) telah terjadi secara masif di wilayah mereka.

Kemungkinan tidak disadarinya lonjakan pertumbuhan usia produktif tersebut, karena sebagian besar kepala daerah menganggap bahwa era bonus demografi baru akan berlangsung pada tahun 2020 – 2030 mendatang. Persepsi yang keliru tersebut, umumnya terjadi karena peristiwa ‘bonus demografi’ sebagai isu, untuk kalangan elit terlebih politisi merupakan isu yang tidak menarik. Terlebih lagi isu tersebut berada dalam rentang waktu yang sangat lama, sangat kurang produktif bagi komoditi politik yang bergerak dalam siklus lima tahunan.

Dalam kesempatan diskusi bonus demografi yang diselenggarakan pada tanggal 19 Januari 2015 di Universitas Trilogi, Jakarta, yang merupakan diskusi seri ke-empat yang dilaksanakan Kelompok Peduli Bonus, disampaikan oleh Prof. Dr. Haryono Suyono bahwa “bonus demografi itu sendiri sebenarnya sudah mulai kita jalani sejak tahun 1980-an seiring dengan keberhasilan menekan laju pertumbuhan penduduk dan meminimalkan angka kematian ibu dan anak. Program keluarga berencana yang dilaksanakan secara masif dan terstruktur antara lain dengan menggerakkan potensi bidan-bidan desa dan dokter keliling, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terbentuknya struktur penduduk ideal seperti sekarang ini, di mana usia produktif meningkat tajam”. Pernyataan tersebut disampaikan pada diskusi bonus demografi, dalam kapasitasnya selaku Dewan Pembina Universitas Trilogi Jakarta, sekaligus mantan Ketua BKKBN dan menteri di era orde baru.

Diskusi bonus demografi kali ke-empat ini mengundang para ahli dari berbagai disiplin ilmu, baik keilmuan murni maupun ilmu terapan, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Asep Saefuddin Rektor Universitas Trilogi, agar didapat masukkan dari sisi disiplin ilmu yang berbeda, bagaimana pendapat dan pemikiran beragam sudut ilmu membedah isu tersebut sehingga kajian kami semakin kaya dan terfokus. Memang keterbatasan waktu membuat bahasan yang komprehensif menjadi kurang maksimal dan ini memang telah disadari sejak awal sehingga Universitas Trilogi telah mempersiapkan lembaga kajian khusus tentang bonus demografi peluncurannya dilakukan dalam kesempatan diskusi ini dengan nama Pusat Kajian Kependudukan dan Demografi Indonesia (PKKDI), dengan Ketua Dewan Pembina Sarwono Kusumaatmadja.

Sebagai moderator, Sarwono menggaris bawahi dua hal penting, yakni: bahwa permasalahan bonus demografi bukan hanya sekedar hitungan statistik kependudukan dengan potensi sumber daya manusianya saja, namun lebih luas lagi pembahasan mengenai bonus demografi harus melalui pendekatan kepentingan yang multidimensi, baik itu dimensi ekonomi, politik, sosial, ataupun budaya yang langsung menyentuh pada masalah-masalah kemanusiaan dan kebangsaan. Selanjutnya, mesti ada kemauan dan komitmen politik kuat dari pemangku kebijakan untuk membuka akses seluas mungkin bagi masyarakat melalui kebijakan yang berorientasi pada potensi, peluang dan tantangan masalah demografi atau kependudukan. Sehingga Implikasi serius pada tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai akibat peristiwa bonus demografi, akan dapat dihadapi secara cermat. Hanya saja jika kita abaikan peluang tersebut atau melakukan pemberdayaan SDM dengan tidak secara cepat dan tepat di semua sektor, maka segenap potensi tersebut akan menjadi sia-sia. Ketidak mampuan kita meningkatkan dan mengembangkan potensi-potensi tersebut, menyebabkan potensi SDM kita akan tidak berdaya menghadapi persaingan di masa mendatang akibat lemahnya daya dukung, baik mental maupun ‘skill’ untuk bersaing.

Post Comment