Opini

PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PERAN KELOMPOK KEKERABATAN

PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PERAN KELOMPOK KEKERABATAN

Sejarah perkembangan budaya nasional, merupakan kompilasi dari sejarah perkembangan budaya-budaya daerah se Indonesia dengan beragam latar belakang yang berbeda. Produk budaya dari suatu wilayah, tetap harus diapresiasikan sebagai produk budaya Indonesia, walau untuk masyarakat Indonesia di wilayah lain dalam budaya tersebut tidak terdapat unsur-unsur yang akrab dengan kehidupan kesehariannya, karena produk budaya tersebut hanya berada dalam satu komunitas masyarakat lama yang utuh (old societies atau wilayah budaya masyarakat lama).

Eksistensi manusia dalam kerangka budaya adalah hakekat (Ngurah Parsua, 1983) artinya manusia adalah subyek sekaligus obyek dalam kebudayaan, sedangkan kebudayaan sendiri mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia yang “dimiliki dan dihayati” dengan proses belajar terus menerus. Manusia ditempatkan sebagai unsur utama pembentuk kebudayaan melalui proses belajar sebagai usaha untuk meningkatkan kecerdasan, kepekaan jiwa maupun kesigapan fisik dan keleluasaan pengalaman lewat berpikir dan bekerja secara trampil, guna membina kehidupan secara vertikal dan horizontal.

Dalam konteks kehidupan horizontal, manusia sebagai obyek kehidupan dengan berbagai permasalahan pada perilakunya sebagai penentu sikap dalam membangun kehidupan. Lingkup horizontal atau lingkungan sosial kehidupan manusia, adalah suatu kategori pengelompokkan manusia yang lebih luas yang disebut masyarakat (Ben S. Gales, 1992). Untuk itu terdapat jalinan korelasi yang senantiasa hidup yang bersifat saling mengisi maupun saling bertentangan. Harmonisasi ini menjadi landasan sikap hidup untuk dapat dijadikan pilihan dalam menjalani kehidupan, mencair dalam pola bermasyarakat yang ada atau bertahan pada individualistik yang pragmatis.

Pilihan ini dapat dilihat pada karakteristik lingkungan sosial yang menjadi tempat berinteraksi, paradigma individualistik yang pragmatis banyak terjadi pada lingkungan perkotaan karena diversitas komunikasi pada lingkungan tersebut sangat kompleks yang disebabkan terbangunnya spesialisasi dan pembagian kerja pada masyarakat kota yang melahirkan banyak peran serta kedudukan sehingga masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri (Riyono Pratikno, 1974). Oleh karena itu, tinjauan dasar terbentuknya sistim sosial yang disebabkan interaksi sosial yang terjadi di atas standar penilaian umum yang disepakati bersama dalam norma-norma sosial, menjadi kabur maknanya.

Menurut Soedjono Soekanto (1978) sejak kelahirannya manusia memiliki dua hasrat atau keinginan, yaitu untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berbeda di sekelilingnya dan menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya. Kedua keinginan ini menjadi dasar terbentuknya kelompok-kelompok sosial dan ketika keinginan tersebut disesuaikan dengan lingkungan sosial yang terbentuk di sekitarnya maka makna eksistensi sebagai makhluk sosial akan lebih mengikuti hasrat menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya. Pilihan bagaimana menjalani kehidupan dalam sikap, tergantung pada lingkungan sosialnya, apakah pada lingkungan dengan atmosfir kedaerahan yang masih mempertahankan nilai-nilai expresif atau perkotaan yang lebih progresif (PRR. Sinaha, 1984).

Kehidupan masyarakat Indonesia, lebih menampakkan ciri manusia yang berasal dari lingkungan sosial yang expresif, karena budaya yang terbentuk masih didominasi pada nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat yang berakar kuat menjadi tradisi yang menyatu. Lingkungan expresif mendukung tumbuhnya lembaga-lembaga masyarakat di pedesaan sebagai saluran komunikasi tradisional. Kecenderungan manipulatif pada masyarakat di perkotaan terlihat melalui pembentukan kelompok-kelompok kekerabatan, seperti kelompok berdasarkan ‘trah’ atau garis keturunan yang cenderung sebagai kelompok elit keturunan ‘darah biru’, kelompok daerah asal hingga kelompok profesi dan kegemaran yang lebih dikenal dengan ‘komunitas’. Eksistensi kelompok ini tidak dibatasi lingkup sosial yang residential, tapi lebih karena kesamaan aktifitas atau kedekatan emosional historis. Priatna Alibasyah (1985), menempatkan organisasi kekerabatan sebagai kelompok kepentingan yang bersifat sosio-kultural yang bertujuan membentuk ikatan-ikatan keluarga sebagai wadah atau saluran yang membantu perkembangan dan kebutuhan material para anggotanya.

Dalam perkembangannya kelompok kekerabatan ini mengalami retribalisasi dengan mengadaptasi nilai-nilai budaya tertentu terhadap realitas barunya di perkotaan sehingga lebih berfungsi sebagai saluran perlindungan (clientalism) maupun basis perluasan posisi dan kedudukan dalam struktur serta penguasaan sumber ekonomi. Solidaritas yang terbangun antar anggota dalam kelompok-kelompok tersebut terutama dalam kerangka membangun komunikasi dan sarana penghubung untuk memperoleh pekerjaan, kesempatan usaha, sekolah dan berbagai peluang lainnya dengan menggunakan kedekatan kekerabatan. Keberadaan kelompok kekerabatan tersebut, di waktu yang lalu cenderung lekat dengan nuansa kolusi dan nepotisme. Tidak ada yang salah pada kondisi tersebut, sepanjang obyektifitas penilaian dan pilihan lebih didasari atas kemampuan personal yang sesuai dengan kebutuhan.

Perkembangan peradaban menuntut penyesuaian budaya tanpa harus kehilangan identitas jati diri nilai-nilai lama yang positif. Penyesuaian yang diutamakan pada proses sebagai bagian penyelarasan relevansi. Salah satu perkembangan tersebut, dengan terjadinya transisi demografi, sebagai suatu peristiwa yang ditandai dengan lonjakan jumlah penduduk yang cukup tinggi, dan yang istimewa di era ini justru jumlah terbesar nantinya adalah penduduk dengan rentang usia 15 – 64 tahun, yang dikategorikan sebagai kelompok usia produktif. Peristiwa tersebut akan mendatangkan dua kemungkinan yang dapat terjadi, menjadi berkah apabila mampu memanfaatkan kelompok mayoritas secara produktif atau sebaliknya menjadi bencana apabila kelompok produktif tersebut justru menjadi bagian dari beban dan persoalan.

Syarat untuk mendapatkan bonus keberkahan dari peristiwa demografi ini, antara lain kompetensi yang tinggi untuk dapat bersaing dengan pencari kerja atau pelaku usaha lainnya. Kembali pada kelompok-kelompok sosial yang terbentuk sebagai akibat pengaruh budaya tersebut, dapat dioptimalkan perannya sebagai wadah pembentukan kualitas sumber daya manusia yang memiliki nilai tawar yang tinggi. Banyak cara yang dapat ditempuh, antara lain melalui pemanfaatan jaringan komunitas untuk membangun potensi kelompok yang saling mendukung.

Kita beruntung sebagai manusia Indonesia yang berada dalam suatu lingkup budaya yang masih memelihara nilai-nilai kebersamaan secara kuat, baik itu dalam bentuk paguyuban maupun patembayan, keduanya tetap memelihara nilai-nilai tradisi yang kuat, yang berakar dari budaya masyarakat lama. Nilai kebersamaan tersebut didasari atas solidaritas antar sesama, menjadi pendorong untuk bertahan dalam satu kelompok sosial yang memiliki ikatan emosional yang kuat. Ikatan ini menjadi simbol kesatuan sikap yang sekaligus menjadi kebanggaan setiap anggotanya, sebagai suatu persekutuan hidup dengan perasaan kesatuan yang besar serta kesadaran bersama yang kuat, melalui persekutuan suku, trah, marga atau garis keturunan lainnya. Itulah ‘Modal Sosial’ bangsa Indonesia, sebagai modal utama menuju kemajuan bangsa.

Sumber bacaan:

  1. Priatna Alibasyah, Jaringan Kekuasaan Elit di Indonesia, (Jurnal Ilmu & Budaya, Universitas Nasional, Jakarta, Febuari 1985)
  2. Ben S., Peranan Komunikasi di Pedesaan, (Jurnal Ilmu & Budaya, Universitas Nasional, Jakarta, Agustus 1985)
  3. Ngurah Parsua, Hakekat Agama dan Kebudayaan, (Jurnal Ilmu & Budaya, Universitas Nasional, Jakarta, Desember 1983)
  4. Riyono Pratikno, Komunikasi Pembangunan, (Alumni, Bandung, 1974)
  5. Sinaha, Menuju sebuah definisi komunikasi dalam komunikasi, difusi komunikasi & pembangunan, (Fisip UNS, Solo, 1984)
  6. Surjono Sukamto, Sosiologi Suatu Pengantar, (UI Press, Jakarta, 1978)