Opini

Petaka Kependudukan

MENGKRITISI BONUS DEMOGRAFI
Oleh : Ganjar Kurnia *)

Ganjar Kurnia1Dewasa ini, dunia kependudukan Indonesia sedang diramaikan dengan istilah bonus demografi. Di dalam pengertian bonus demografi, secara eksplisit disebutkan sebagai “keuntungan” yang disebabkan oleh penurunan rasio beban ketergantungan (Dependency Ratio) dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif (dibawah 15 tahun) dan lanjut usia (65 tahun keatas). Menurut perhitungan para ahli demografi, pada puncak bonus demografi (tahun 2025 – 2035) dari 100 penduduk usia produktif terdapat 44 penduduk usia muda dan lanjut usia. Selanjutnya disebutkan pula, bahwa dengan penurunan proporsi penduduk usia muda, maka akan mengurangi besarnya biaya investasi untuk pemenuhan kebutuhannya, sehingga sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi & peningkatan kesejahteraan keluarga.

Angka Absolut Tetap Tinggi

Walaupun disebut sebagai “bonus” dan “keuntungan”, namun kedua istilah tersebut hendaknya dilihat secara kritis. Bonus demografi haruslah dibaca sebagai peristiwa kependudukan sebagai dampak dari penurunan jumlah kelahiran pada masa lampau, terutama karena keberhasilan program Keluarga Berencana sampai akhir tahun 1990 an.

Di dalam kondisi penduduk yang besar ditambah dengan Laju Pertumbuhan Penduduk yang tinggi (misal untuk Jawa Barat sekitar 1,9 %), penurunan angka beban ketergantungan hanyalah rasionya saja, namun angka absolutnya akan tetap tinggi. Sebagai contoh, ketika angka beban ketergantungan Jawa Barat 51 % pada tahun 2102 jumlah penduduknya sebanyak 42 juta orang; sedangkan ketika periode yang disebut-sebut sebagai periode bonus demografi pada tahun 2025 – 2030, dengan angka beban ketergantungan 44 %, penduduk Jawa Barat sudah sekitar 56 juta orang. Dengan angka absolut yang akan semakin tinggi, kalaulah sekedar dibandingkan dengan apabila tidak terjadi bonus demografi, maka pemahaman bahwa dengan bonus demografi dapat mengurangi biaya investasi untuk pemenuhan kepentingan penduduk usia muda, bisa jadi tepat. Itupun, apabila standar invistasi minimal sudah terpenuhi. Namun, ketika angka absolutnya masih tinggi ditambah lagi bahwa pada periode sebelumnya juga, investasi untuk pemenuhan penduduk usia muda ini belum sepenuhnya terpenuhi, misalnya pemenuhan gedung sekolah dan pemenuhan jumlah guru, fasilitas kesehatan, maka pada masa terjadi bonus demografi sekalipun, kebutuhan investasi untuk penduduk usia muda ini akan tetap tinggi dan lebih tinggi.
Belum Tentu Bekerja

Penggunaan Angka Beban Ketergantungan sebagai ukuran bonus demografi sangatlah kasar. Ukuran yang digunakan adalah usia dan bukan realitas keproduktifan. Sebagai contoh, batas atas usia produktif adalah 64 tahun. Di Indonesia, realitasnya prosentase penduduk yang masih bekerja pada usia sekitar enam puluh tahunan realtif kecil. Kecuali untuk eselon satu, PNS saja sudah pensiun pada usia 56 tahun. Hal yang sama terjadi pula di perusahaan swasta. Walaupun katagorinya, penduduk usia produktif, mereka belum tentu mempunyai pekerjaan.

Secara teoritis, usia produktif dibagi menjadi (terdiri dari) angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Mereka yang masuk ke dalam angkatan kerja, ada yang bekerja dan ada pula yang menganggur. Sedangkan yang bukan angkatan kerja, adalah mereka yang masih sekolah dan mengurus rumah tangga.

Walaupun belum tentu bekerja, batas bawah rasio beban ketergantungan pada usia 15 tahun, bisa jadi didasarkan kepada realitas bahwa sebagian besar anak Indonesia hanya menyelesaikan pendidikan sampai SMP saja. Sebagai contoh, Angka Lama Tinggal di Sekolah, anak-anak di Jawa Barat hanyalah 8.2 tahun saja. Artinya anak-anak di Jawa Barat, rata-rata hanya sekolah sampai tingkat SMP kelas 2 atau pada usia 15 tahun, sudah tidak sekolah lagi.

Dengan memperhatikan kohort usia, mereka-mereka yang akan masuk ke usia produktif pada masa bonus demografi, adalah penduduk yang sekarang berusia 5 tahun ke atas, yang notabene tingkat pendidikannya rendah. Disini, akan timbul permasalahan lapangan kerja bagi mereka yang kurang terdidik.

Dari sisi persaingan kualitas Sumber Daya Manusia – paling tidak dengan provinsi lain, rendahnya angka lama sekolah ini tentu harus mendapatkan perhatian serius. Secara keseluruhan, penyediaan lapangan kerja akan merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Sekarang saja, Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Barat 9,08 persen. Ke depan, apabila tidak ada usaha-usaha yang konstruktif, tingkat pengangguran terbuka dapat meningkat lagi.

Pasangan Usia Subur

Dari sisi kependudukan, tingginya “drop out” sekolah, akan berkaitan dengan rendahnya Usia Kawin Pertama”, yang berarti akan memperpanjang usia reproduksi dan tingginya angka perceraian. Selain daripada itu, rendahnya pendidikan akan berpengaruh terhadap persepsi terhadap jumlah anak (Value of Children) dan prilaku kesehatan. Tingginya jumlah percercaian, akan diikuti dengan jumlah pernikahan (lagi), yang pada gilirannya akan menambah jumlah bayi yang dilahirkan.

Hal lain, yang tidak boleh dilupakan, bahwa penduduk sebagai hasil dari bonus demografi, adalah Pasangan Usia Subur. Dengan Total Fertility Rate (Jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu pada masa reproduktif) 2,6 seperti di Jawa Barat sekarang ini, maka apabila tidak ada upaya-upaya sifnifikan dalam penterapan Keluarga Berencana, mereka akan menjadi kontributor dari ledakan penduduk berikutnya.

Catatan Akhir

Dari uraian di atas, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, jangan terkecoh dengan istilah “bonus demografi”, kecuali diartikan sebagai tembahan jumlah penduduk yang akan membawa dampak berpilin terhadap seluruh aspek kehidupan. Walaupun bonus demografi seringkali disebut jendela peluang (window of opportunity), namun tantangannya akan lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi jitu, untuk mengantisipasi tambahan jumlah penduduk – dan segala dampaknya tersebut. Khusus untuk pendidikan, selain harus meningkatkan sarana – prasarana, meningkatkan angka lama sekolah, meningkatkan kualitasnya, juga meningkatkan relevansinya dengan dunia kerja.

Keterkecohan dengan istilah bonus demografi sebagai sesuatu yang positif, dapat membawa dampak kepada kurang seriusnya menangani maslah kependudukan.

*)

Post Comment