Celoteh

Pluralisme Dalam Pendidikan Karakter

SELAMAT TINGGAL BUDI, SELAMAT DATANG PLURALISME

Meski tidak sekental PilGub DKI dua tahun lalu, isu SARA, atau yang kemudian diperhalus dan dikenal dengan istilah politik identitas, masih tetap mewarnai dinamika PilPres 2019. Isu itu tetap bergulir dan dimainkan oleh kelompok tertentu untuk dijadikan bahan jualannya, sekalipun dengan menafikan efek negatif yang diakibatkannya terhadap pendidikan politik dan masa depan anak bangsa. Disamping itu, di sisi lain sebagai pengimbang, ada juga yang mengetengahkan dan mengangkat isu Kebhinekaan dan atau Pluralistik guna menepis isu politik identitas.

Warna warni kedua isu tersebut mengingatkan saya tentang wacana pendidikan karakter dan budi pekerti, yang pernah digulirkan dan digaungkan oleh Kemdikbud sekitar tahun 2010an. Atau kalau ditarik runut lebih jauh surut ke belakang; ada mata pelajaran civic, kewarganegaraan, P4, dan ragam istilah, sesuai dengan periodesasi-nya.

Namun entah apa yang terjadi dan menjadi kendala. Meski nyaris seiring usia Republik ini berdiri dan juga sudah sedemikian gencar disebarkan ke segala pelosok tanah air dan diintegrasikan melekat pada kegiatan belajar mengajar, nyatanya kedua isu itu tetap belum juga mampu ditepikan dari riak kehidupan politik masyarakat.

Ada yang salahkah dengan pendidikan kita? Atau mungkin lebih keras lagi, ada yang salahkah dari cara memberi contoh para pemimpin kita, baik itu formal maupun informal leader?

Jujur, saya masih belum memiliki keberanian untuk mempersalahkan persoalan ini pada siapapun. Kalaupun sebatas pendapat mungkin saya cenderung melihat para pemikir, pemerhati pendidikan, dan tenaga pendidik agak lamban dalam menuangkan dan menyisipkan ide-ide cemerlang serta kreativitas edukasi tentang kebhinekaan atau pluralism di dunia pendidikan nasional, bagi anak bangsa sejak usia dini. Ironisnya, satu dua berita sumir ada pula tenaga pendidik yang malah ikut dan terjebak dalam pusaran suar politik identitas.

Selain itu, terlintas juga diingatan, jangan-jangan ini imbas akibat pertama-tama yang dikenalkan di tingkat pendidikan dasar tentang Budi dan keluarganya. Masih ingat kan: “Ini Budi, Ini ibu Budi, Ini Bapak Budi, Wati kakak Budi, Iwan adik Budi ? ”. Pastilah….

Sehingga persoalan SARA dan Pluralisme merupakan sebuah bahan ajar yang hanya menjadi rekreasi sistem pendidikan, namun tidak meresap sebagai suatu nilai yang mesti diimplementasikan.

Beruntung kemudian di tahun 2014, Mendikbud menghapus tokoh  legendaris Budi dan diganti dengan tokoh baru yang mencerminkan pluralisme dan Nasionalisme. “Ada si Edo yang keriting, itu cerminan Papua. Ada si Siti yang berjilbab, ada si Dayu dari Bali, ada si Lani yang sipit, dia Chinese, ada juga si Beni orang Batak.”

Kurikulum sejatinya memang harus merespon dengan cepat gejala yang terjadi dalam masyarakat. Menghargai perbedaan bukan sekedar retorika dan konsep belaka tetapi pendidikan karakter sejak dini yang terintegrasi secara nyata pada semua mata pelajaran. Tetapi yang terpenting adalah implementasi pada kehidupan lingkungan disekolah dan masyarakat.

Kita semua tentu berharap generasi milennial, pasca perhelatan politik 2019, warna warni politik identitas memudar dengan keharusan tunduk oleh perubahan jaman, perubahan pola pikir, perubahan mindset, dan tentunya perubahan lingkungan strategik bangsa dan Negara.

Ide tulisan: Novianty Elizabeth.
Editor: indragara