Opini

REVOLUSI MENTAL; DIMULAI DARI SIAPA?

Revolusi Mental; Dimulai Dari Siapa?

Revolusi Mental, menjadi istilah yang sangat fenomenal dalam dinamika perpolitikan nasional sejak pertengahan tahun 2014 yang lalu. Hal tersebut tak lepas dari gagasan awal yang menggunakannya sebagai jargon politik, maka tak pelak lagi istilah tersebut menimbulkan kesan bombastis dalam penafsirannya . Penafsiran yang beragam tersebut memungkinkan terjadi, karena pendekatan yang dipergunakan untuk menafsirkan istilah tersebut masih lekat dengan anasir-anasir keberpihakan subyektif yang berorientasi politis. Terlepas dari bagaimana cara menafsirkan dan atas dasar kepentingan apapun juga, namun istilah “revolusi mental” tersebut patut diapresiasi dan didukung penuh, dalam pengertian umum sebagai bagian dari upaya membangun bangsa (nation building).

Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan “revolusi mental”?. Terdiri dari dua kata, yakni revolusi dan mental, yang jika diartikan kata per kata, Revolusi berarti perubahan total yang dilakukan secara radikal atau perubahan yang cukup mendasar di suatu bidang . Sedangkan Mental adalah sesuatu yang terkait dengan kejiwaan atau kesehatan jiwa dan watak manusia . Secara bebas dapat dikatakan bahwa Revolusi Mental merupakan perubahan secara radikal pada hal-hal yang terkait dengan kejiwaan dan watak manusia, dengan menggunakan parameter ideal yang disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain dengan mengacu pada tataran konsepsional normatif sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional melalui 18 nilai-nilai pembentukan karakter¸ yakni: religious, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab.

Dimulai dari pengakuan jujur dari kita semua bahwa lambannya kemajuan bangsa ini terutama dari mentalitas bangsa Indonesia sendiri yang belum mampu membangun kemandirian dan kedaulatan berpikir dan berbuat dalam satu kesatuan gerak yang dinamis dan berintegritas. Kecenderungan untuk mendapatkan yang mudah serta menyederhanakan segala hal, dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak terikat dengan komitmen moral untuk membesarkan bangsa Indonesia, demi kepentingan pribadi dan kelompok.

Kekayaan alam nusantara adalah anugerah Yang Maha Kuasa, yang dipercayakan kepada bangsa Indonesia untuk dikelola dengan arif bijaksana demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, justru menjadi sumber terjadinya kemiskinan yang bahkan dapat dikategorikan sebagai “kemiskinan struktural”, artinya kemiskinan yang berlaku secara turun temurun. Sampai sejauh ini masyarakat kita harus terus bertahan hidup dengan tanpa daya untuk mengentaskannya. Jutaan metrik ton kandungan mineral bumi Indonesia diambil setiap tahunnya dan jutaan hektar lahan subur yang terbentang dari Sabang sampai Merauke serta wilayah laut yang menempati porsi dua per tiga bagian dari seluruh wilayah kedaulatan negara ini, intisarinya terus mengalir keluar namun manfaatnya hanya dinikmati sebagian kecil rakyat Indonesia, sedang selebihnya hanya menjadi bagian penunjang aktifitas tersebut dengan menjadi buruh atau pekerja saja.

Revolusi Mental harus dimulai dari penyelenggara negara dan kelompok elit bangsa ini, karena merekalah yang diberikan kepercayaan untuk memimpin dan mengelola sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia Indonesia, agar dapat dimanfaatkan untuk membangun bangsa Indonesia. Revolusi Mental sejatinya harus mampu merubah mental ‘inlander’ yang dibangun oleh kolonial Belanda di waktu lampau, menjadi mental “kesatria” yang siap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.

Revolusi Mental harus dapat menciptakan negarawan-negarawan pada setiap lapisan masyarakat, suatu jiwa patriotis yang dengan cepat dan tegas menolak setiap tawaran kolaborasi yang merugikan bangsa dan negara, dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga, apalagi oleh kekuatan asing yang hanya sekedar ingin menggerogoti kekayaan alam Indonesia dalam bentuk penjajahan lain yang lebih halus (konsep perang asimetris, merupakan salah satu wujudnya).

Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran eksekutif lainnya hingga ke pemerintahan level terbawah di desa dan kelurahan, bersama dengan legislatif dan yudikatif harus terintegrasi dalam semangat kebangsaan dengan kesadaran bahwa tugas dan tanggung jawab tersebut bukan berarti hak ‘privelese’ untuk hidup mewah dengan segala fasilitas negara, tapi justru harus bekerja keras melayani dan memenuhi kebutuhan rakyat agar tidak ada lagi yang hidup dengan setiap tarikan nafasnya adalah keluhan. Kehormatan para penyelenggara negara dan pemerintahan adalah pada keberhasilannya menjalankan amanat penderitaan rakyat tersebut.

Peran seluruh lapisan masyarakat juga menjadi faktor penentu bagi berhasil tidaknya para penyelenggara negara dan pemerintahan dalam menjaga amanah. Dengan selalu menjaga ritme harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara secara dinamis merupakan bentuk partisipasi positif yang akan mampu menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kesadaran untuk mengesampingkan kepentingan-kepentingan politik yang hanya berorientasi pada hegemoni kekuasaan, akan menjadi benteng pertahanan yang kuat dari serangan-serangan kelompok oportunis pragmatis yang sama sekali tidak memiliki jiwa dan semangat nasionalisme.

Sekali lagi revolusi mental adalah yang utama dan yang pertama harus dilakukan oleh pasangan Jokowi – JK, dimulai dari jajaran eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kejujuran, kenegarawanan, integritas dan komitmen moralnya bagi kepentingan bangsa adalah syarat mutlak bagi para pejabat negara lainnya. Kompetensi dan kemampuan teknis lainnya menjadi syarat pendukung, karena kepemimpinan tanpa integritas yang jujur, akan merubah kecerdasan menjadi kelicikan dan akhirnya rakyat hanya memperpanjang kemiskinan, yang jika kemarin sudah sampai keturunan ke-tujuh, maka kini mungkin akan mencapai turunan ke-duabelas.

)* Sekretariat YBB
Pic: www.majalaheducation.com