Opini

SDM: Solusi Globalisasi dan Bonus Demografi

FGD

MENJAWAB TANTANGAN ERA GLOBALISASI DAN BONUS DEMOGRAFI MENUJU INDONESIA 2045

Pada tahun 2045 bangsa Indonesia akan genap berumur seabad. Kita bercita cita pada saat itu, anak cucu penerus bangsa akan hidup dalam suatu kemakmuran yang beradap, berkeadilan dan mampu berdiri tegak sejajar dengan bangsa lain didunia dalam wadah NKRI.

Apa yang kita cita citakan tersebut sangat tergantung dari apa yang kita rencanakan dan kita lakukan sekarang. Sebagai bangsa kita punya arah dan tujuan pembangunan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Masih ada waktu 29 tahun untuk menggapai cita-cita 2045.

Secara bertahap bangsa ini membangun diri melalui arah dan perencaanaan pembangunan berkesinambungan. Saat ini kita berada periode ke tiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dengan Visi pembangunan: Indonesia yang Mandiri, maju dan makmur.

Melalui Visi tersebut diyakini mampu menjadi landasan bagi Indodnesia untuk menghadapi berbagai tantangan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang semakin berat. Dalam jangka menengah dan jangka panjang, Indonesia dihadapkan pada dua tantangan nyata yang harus kita sikapi dengan bijak yaitu era Globalisasi dan era Bonus Demografi.

Globalisasi pada tingkat regional, kita akan berhadapan dengan era pasar bebas ASEAN atau dikenal dengan masyarakat ekonomi Asean (MEA), sedangkan era Bonus Demografi akan menghadapai sebuah berubahan struktur proporsi kependudukan dimana penduduk usia produktif akan melebihi penduduk usia yang tidak produktif.

Dua tantangan tersebut memiliki konteks yang berbeda dalam kita menyikapinya, keduanya membawa peluang untuk menjadi modal dasar yang kuat dalam mensejahterakan bangsa, tetapi juga sekaligus akan menjadi tantangan bagi kita. Berbagai faktor akan ikut menentukan apakah kita akan dapat memanfaatkan kedua peluang tersebut atau justru sebaliknya.

Sumber Daya Manusia-SDM, adalah motor penggerak utama untuk menghadapai berbagai tantangan bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang mampu mencetak SDM yang berkualitas terbukti memiliki kemampuan yang hebat dalam mensejahterkan bangsanya. Sayangnya, beberapa indikator menunjukkan bahwa SDM kita belum cukup handal untuk menghadapai kedua tantangan tersebut. Dengan kata lain SDM kita masih menjadi tantangan untuk menghadapi tantangan.

Tantangan Globalisasi.

Kekuatan arus globalisasi yang telah berlangsung beberapa dekade ini akan terus bergulir dan tidak akan ada satu negarapun didunia ini mampu menahannya. Globalisasi memiliki berbagai dimensi yang secara langsung atau tidak akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bernegera baik ekonomi, politik, sosial budaya, hankam, maupun sisi komuniskasi dan informasi,

Dari sisi ekonomi, globalisasi berarti munculnya pasar bebas di sutu kawasan yang akan berefek bagi aliran keluar masuk produk barang, jasa maupun tenaga kerja dari satu negera ke negara lain tanpa kendala. Bangsa yang dengan cerdas menyikapi globalisasi akan akan mendapatkan manfaat ekonomi besar dan sebaliknya bangsa yang tidak cerdas menyikapinya akan tergilas dan tertinggal.

Inti globalisasi aadalah persaingan, dari aspek produk barang dan jasa, negara yang mampu menciptakan produk yang lebih kompetitif akan mampu bersaing dan bertahan, sedangkan dari aspek SDM negara mampu mencetak SDM yang unggul yaitu berkompeten dan profesional serta memiliki berdaya saing yang akan bertahan.

Globalisasi ditingkat regional, Indonesia akan bersaing dengan negara-negara di kawasan ASEAN yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang dibentuk untuk empat (4) tujuan, yaitu: 1) mewujudkan kawasan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi; 2) Mewujudkan kawasan yang mempunyai daya saing tinggi; 3) Fokus pada pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, dan 4) Mewujudkan kawasan yang terintegrasi.

MEA akan menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi setiap negara anggota ASEAN, baik pada tataran Pemerintahan maupun para pelaku bisnis. Oleh karena itu, ditengah tekanan globalisasi antar kawasan yang semakin menguat, MEA akan menjadi area persaingan pasar barang dan jasa serta tenaga kerja pada tingkat regional yang semakin ketat sekaligus sebagai strategi untuk secara bersama sama negara ASEAN untuk mengahadapi tekanan persaingan blok ekonomi antar kawasan yang semakin tajam.

Sebagai antisipasi dalam konteks persaingan produk barang dan jasa terutama terkait dengan pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja, Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA. Efisiensi birokrasi serta dan infrastruktur di tengerai masih menjadi kendala yang haru dibereskan dalam menghadapi MEA.

Dalam konteks daya saing Indonesia belum cukup menunjukkan kinerja yang bersinar. Menurut versi World Economic Forum (WEF), Peringkat daya saing ekonomi Indonesia turun pada tahun ini, dari urutan ke 34 pada tahun lalu menjadi 37 dari 149 negara, kalah dari tiga negara tetangga, yakni Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 18 dan Thailand turun di urutan 32, tapi masih lebih baik dari peringkat Indonesia. Pada level ASEAN peringkat Indonesia tercatat lebih unggul dari Filipina (47), Vietnam (56), Laos (83), Kamboja (90), dan Myanmar (131).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk dan wilayah terbesar di ASEAN yaitu sekitar 40% dari 600 juta penduduk ASEAN, Indonesia harus mampu menjadi kunci kekuatan kawasan. Penguatan posisi Indonesia akan terjawab manakala berbagai kelamahan yang selama ini masih menjadi kendala mampu kita selesaikan dalam kurun waktu yang pendek. Namun demikian berbagai indikator, masih menunjukkan bahwa indonesia harus bekerja lebih keras untuk dapat menjadi kekuatan nyata di kawasan ASEAN.

Kunci menghadapai era global adalah peningkatan kualitas dan produktifitas manusia terdidik. Pendudukan yang besar akan menjadi kekuatan apabila setiap individu dibekali dengan komptensi dan ketrampilan dan memiliki daya saing. Dan tidak ada jalan yang lebih baik bagi suatu bangsa untuk mewujudkan itu kecuali dengan peyediaan layanan pendidikan yang lebih bermutu dan lebih terjangkau oleh masyarakat luas.

Tantangan Bonus Demografi

Fenomena perubahan struktur kependudukan telah mulai terjadi di Indonesai saat ini, yaitu dengan hadirnya penduduk usia produktif dalam jumlah tinggi yang berpotensi menjadi engine of growth bagi perekonomian nasional. Fenomena itu yang disebut dengan Bonus Demografi, yang diperkirakan akan mencapai puncaknya akan terjadi pada periode 2010-2025. Ar tinya saat ini Bonus Demografi sudah terjadi di Indonesia.

Di Indonesia fenomena ini terjadi karena proses transisi demografi yang berkembang sejak beberapa tahun lalu yang antara lain juga dipercepat oleh keberhasilan dalam menurunkan tingkat kesuburan/kehamilan penduduk (fertility), meningkatkan kualitas kesehatan dan suksesnya program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh negara.

Dari fenomena kependudukan tersebut muncul parameter yang disebut ‘rasio ketergantungan’ (dependency ratio), yaitu rasio yang menunjukkan perbandingan antara kelompok usia produktif dan non produktif. Rasio ini sekaligus menggambarkan berapa banyak orang usia non produktif yang hidupnya harus ditanggung oleh kelompok usia produktif. Semakin rendah angka rasio ketergantungan suatu negara, maka negara tersebut makin berpeluang mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut dinamakan Bonus Demografi (BD).

Hasil sensus penduduk tahun 2010 BPS, merilis bahwa angka rasio ketergantungan kita sudah mencapai 51,3%. Bonus demografi tertinggi biasanya didapatkan angka ketergantungan pada rentang 40-50%, yang berarti bahwa 100 orang usia produktif menanggung 40-50 orang usia tidak produktif.

Indikator mulai terjadinya transisi demografi ditandai dengan adanya perubahan struktur kependudukan yang ditunjukkan dengan berubahnya angka ketergantungan (dependency ratio) selama kurun waktu 20 s.d 25 tahun terakhir. Perubahan tersebut menunjukkan ketergantungan penduduk umur muda (0-14) atau tua (65 tahun keatas) terhadap kelompok usia produktif (15-64 tahun). Beban ketergantungan umur tua berubah dari 6,5 pada tahun 1990 menjadi 11,2 pada tahun 2020. Sebaliknya, beban ketergantungan umur muda turun dari 60,2 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa susunan umur penduduk di Indonesai pada awal ke- 21 akan bergeser ke dominasi umur penduduk tua. Perbandingan penduduk tua yang berusia diatas 65 tahun terhadap 100 penduduk usia 0-14 meningkat dari 10,9 pada tahun 1990 menjadi 32,4 pada tahun 2020 mendatang.

Selain perubahan dalam struktur kependudukan, pola pertumbuhan penduduk yang akan terjadi mendatang diperkirakan akan berbeda dengan dengan yang terjadi dalam 10 tahun terkahir. Diprediksi akan terjadi transisi demografi dimana akan terjadi susunan pendudukan semakin sempurna dengan pergeseran struktur penduduk dari tingkat fertiltas tinggi dan mortalitas tinggi ke pola pola penduduk dengan fertiltas rendah dan mortalitas rendah. Hal ini disebabkan oleh semakin membaiknya layanan kesehatan, pendidikan dan indeks daya beli, sehinga menyebabkan berubahnya sikap, perilaku dan cara hidup masyarakat Indonesia yang semakin efisien, produktif dan modern.

Pada era Bonus demografi struktur penduduk Indonesia akan bergeser dari dominasi umur penduduk muda menuju ke struktur penduduk dewasa dan tua atau penduduk usia produkti, kondisi ini diperkirakan akan terjadi pada sekitar tahun 2020. Kalau dipilah ke dalam kelompok desa dan kota, maka angka ketergantungan di perkotaan sudah mencapai angka 46,6%, artinya sudah masuk dalam rentang ‘gold period’ bonus demografi. Sementara untuk pedesaan masih bertengger di angka 56,3%. Yang menarik adalah bahwa sekitar 34% dari masyarakat kita berada di rentang usia muda (15-35 tahun) yaitu periode usia yang sangat produktif. Kaum muda harapan bangsa inilah yang akan menjadi engine of growth yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin kencang.

Dalam struktur kependudukan seperti ini maka pembangunan dalam sektor pelayanan umum tidak didesak oleh pertambahan jumlah sehingga orientasi pembangunan SDM dapat lebih diarahkan untuk peningkatan mutu dan keunggulan. Kalau penduduk usia produktif yang berjumlah besar tidak mampu berproduktif pasti akan menjadi bencana luar biasa bagi negara, karena penduduk yang tidak produktif akan menjadi benalu dan berujung pada tergerusnya daya saing bangsa dan engine of growth hanya menjadi mimpi belaka. Saat

Pergeseran struktur penduduk Indonesia yang hanya memerlukan waktu sekitar 25-30 tahun tersebut mendorong beberapa penyesuaian sasaran strategis. Pada saat Pembangunan Jangka Panjang Nasional (PJPN) 2005-2025 dirancang, sikitar awal 2003-2004 Indonesai sedang mengalami eforia otonomi begitu kuat mewarnai perubahan paradikma tata pemerintahan dari sentralisasi ke era desentralisasi. RPJPN 2005-2025, belum dirancang untuk menghadapi era bonus demogarfi.

Oleh sebab itu sisa dari kurun waktu Pembangunan Jangka Panjang Nasional (PJPN) 2005-2025 perlu diarahkan untuk merancang konsep kebijakan makro yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan bagi mereka yang masuk kedalam usia produktif terutama untuk penyiapan memasuki dunia kerja. Guna memastikan bahwa lulusan pendidikan dapat diserap oleh dunia kerja, maka tidak ada jalan lain bahwa dalam waktu yang bersamaan rancangan kebijakan untuk layanan pendidikan harus diarahkan pada perluasan akses, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang mampu memberikan dukungan terhadap penguatan daya saing.

Guna menjawab tangan globalisasi dan sekaligus menjawab era Bonus Demogarfi, maka penekanan prioritas harus lebih ditujukan untuk peningkatan mutu dan daya saing SDM melalui penyediaan layanan pendidikan tinggi yang lebih merata, relevan dan bermutu untuk menyediakan angkatan kerja yang semakin terdidik.

Permasalahan SDM

Dalam konteks daya saing SDM, kiranya akan sulit hanya mengandalkan lulusan pendidikan menengah, oleh sebab itu pendidikan tinggi menjadi tumpuhan. SDM yang memliki kompetensi dan berdaya saing hanya dapat dihasilkan melalui jenjang pendidikan tinggi yang bermutu dan terjangkau masyarakat luas.

Terkait dengan layanan pada jenjang pendidikan tinggi (PT), Indonesia masih menghadapi dua tantangan utama yaitu masalah perluasan dan pemerataan akses serta masalah peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Pemerataan dan akses terkait dengan kemampuan penyediaan sarana prasarana serta tenaga pendidik, sedangkan mutu dan relevansi terkait dengan rancangan kurikulum dan proses pembelajaran.

Perluasan akses dan pemerataan pendidikan dapat dilihat dari tingkat angka partisipasi kasar (APK) peserta didik serta tingkat perbandingan antar daerah kota dan kabupaten serta antar gender. Sedangkan mutu dan relevansi dapat dilihat dari sejauh mana lulusan pendidikan tinggi dapat mengisi kebutuhan angkatan kerja serta kesesuaian dengan kebutuhan dunia usaha dan kemampuan berwirausaha.

Indonesia masih harus bekerja keras untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam memberikan layanan pendidikan tinggi baik dari sisi akses dan pemerataan maupun dari sisi mutu dan relvansi. Akses dapat dilihat dari angka partisipasi kasar (APK) yang baru mencapai sekitar 30% dari jumlah penduduk usia sekolah pendidikan tinggi (19-24 tahun) yang berjumlah sekitar 25 juta orang pada tahun 2015. Artinya hanya sekitar 7,5 juta penduduk usia sekolah pendidikan tinggi tertampung di jenjang pendidikan tinggi kita, angka ini jauh dibawah APK PT negara-negara lainnya seperti Malaysia sudah diatas 60%, Thailand 80% dan Korea Selatan sudah mencapai 90%.

Sedangkan mutu dan relevansi dapat dilihat dari angka serapan lulusan perguruan tinggi oleh dunia kerja yang mencapai sekitar 400 ribu dari dari total pengangguran 7,17 juta orang pada tahun 2013. Adapun mutu dapat dilihat dari kapastias jumlah hasil riset yang masuk jurnal international serta paten. Indikator pendidikan tinggi dan pelatihan tenaga kerja Indonesia, juga relatif tertingal yaitu hanya setara dengan capaian Philipina dan Thailand, yaitu sebesar 4,3. Skor ini masih di bawah Brunei (4,5), Malaysia (4,7), dan Singapura (5,9).

Dalam konteks penyediaan layanan pendidikan terutama pada jenjang pendidikan tinggi inilah Indonesia masih menghadapi tantangan yang mendasar yaitu perluasan akses, peningkatan mutu dan daya saing serta masalah relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, terutama dunia usaha dan industri. Dalam kaitan dengan mutu dan daya saing, arah kebijakan pembangunan pendidikan kita selama ini masih terjadi disorientasi kronis terhadap dua permasalahan utama yaitu secara makro lebih menempatkan pemenuhan prasarana fisik dan infrastruktur dengan tujuan untuk perluasan akses yang semakin besar. Secara mikro ditandai dengan rendahnya mutu proses, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan, dengan sistem kurikulum yang lebih berorientasi akdemik pada setiap mata pelajaran/mata kuliah melalui proses pembelajaran yang kurang bermutu.

Layanan jenjang pendidikan tinggi harus dirancang untuk mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan berbagai jenis lapangan kerja di berbagai sektor ekonomi, sehingga akan mendorong terciptanya kenaikan angkatan kerja berpendidikan lebih tinggi yang akan memiliki efek ganda baik secara internal maupun eksternal terhadap pertumbuhan. Efek internal menyangkut peningkatan efisiensi pekerjaan dan mutu hasil pekerjaan karena tamatan pendidikan tinggi dianggap lebih mampu mendayagunakan teknologi yang berpengaruh terhadap efisiensi pekerjaan. Efek eksternal menyangkut penciptaan jenis-jenis pekerjaan baru dalam kegiatan ekonomi yang semakin beragam, dengan asumsi bahwa lulusan pendidikan tinggi akan lebih mampu dan peka terhadap upaya penciptaan kegiatan dan peluang usaha baru. Inilah alasan mengapa lulusan pendidikan tinggi akan memiliki efek daya saing yang lebih kuat.

Dalam konteks relevansi dan daya saing, masih ditandai dengan tingginya angka pengangguran yang cukup tinggi sebagai salah satu indikator kurang relevannya lulusan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat yang ditandai dengan tingginya pengangguran tenaga terdidik sehingga produktifitas nasional menjadi rendah dan tidak berdaya saing.

Untuk menjawab masalah perluasan akses pendidikan tinggi, tidak ada jalan lain kecuali dibuka kesempatan yang seluas luas kepada peserta didik usia 19–23 tahun untuk memasuki jenjang pendidikan tinggi. Konsekwensinya pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana yang didukung dengan tenaga pendidikan yang berkualitas, agar peserta didik dapat dengan mudah dan murah menjangkau jenjang pendidikan tinggi tanpa mengabaikan faktor mutu.

Selama ini kendala utama yang dihadapi untuk memperluas akses pendidikan tinggi terbentur pada masalah anggaran. Pilihannya adalah jalur dan jenis perguruan tinggi apa yang paling sesuai untuk menjawab tantangan tersebut. Dari sisi pilihan jalur pendidikan, maka pendidikan tinggi vokasi akan menjadi pilihan terbaik, mengingat jalur pendidikan ini paling sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jalur pendidikan vokasi dilayani oleh jenis atau bentuk perguruan tinggi Pliteknik atau Akademi Komunitas (AK).

Dengan melihat pada kolerasi ketiga tantangan di atas, sinerji komponen bangsa baik pemerintah, perguruan tinggi dan kalangan dunia usaha/industri perlu dicarikan titik temu agar enerji benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meraih manfaat dari globalisasi dan bonus demografi yang sedang kita hadapi.