DESKRIPSI RINGKAS

KOMUNITAS PEDULI BONUS DEMOGRAFI

  1. Komunitas Peduli Bonus Demografi (disingkat: KPBD) adalah wadah berhimpun anggota masyarakat yang memiliki kesamaan pendapat dan minat terhadap permasalahan bonus demografi serta berkeinginan untuk turut berpartisipasi dalam upaya pemanfaatan era bonus demografi tersebut
  2. KPBD dibentuk oleh warga masyarakat setempat di masing-masing daerah.
  3. KPBD merupakan wadah yang independen, atau tidak berafiliasi pada salah satu partai politik manapun. Sehingga, keanggotaan KPBD terbuka untuk masyarakat luas, kecuali bagi yang terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai politik,
  4. KPBD merupakan gerakan sosial yang bersifat mandiri, baik dari sisi kelembagaan maupun pembiayaan.
  5. KPBD mengutamakan kegiatan yang mengarah pada penguatan karakter dan kompetensi SDM yang diaktualiasikan dalam beragam bentuk kegiatan sesuai potensi daerah, dan diharapkan dapat berimbas pada tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi diri agar dapat mandiri dan memiliki daya saing serta senantiasa peduli pada lingkungannya
  6. Kegiatan KPBD mengacu pada 3 (tiga) pilar, yakni sosialisasi, advokasi, dan edukasi. Dengan demikian, bentuk kegiatan bisa berupa diskusi, penyuluhan, pelatihan, dan ragam kegiatan sosial lainnya.
  7. Dalam menjalankan kegiatannya, KPBD bisa bekerjasama dan mengembangkan kemitraan dengan semua elemen bangsa, baik itu pemerintah, kalangan industri/pengusaha, kalangan pendidik, dan organisasi masyarakat sipil. Namun untuk menjaga kemurnian KPBD, tidak diperkenankan bekerjasama dan menjalin kemitraan dengan lembaga atau kelompok yang berpotensi kuat menimbulkan kontroversi dan atau untuk kepentingan perorangan atau kelompok tertentu (kecuali kepentingan KPBD), maupun yang terindikasi dapat memunculkan konflik di masyarakat.
  8. Hubungan KPBD dengan Yayasan Bhakti Bangsa (selanjutnya: YBB), terbatas pada koordinasi program kerja dan fleksibel; tidak berdasarkan ikatan yuridis dan struktural. Selain untuk menjaga kemandiriannya, di waktu ke depan, KPBD dimungkinkan untuk mengembangkan diri menjadi sebuah Badan Hukum tersendiri.
  9. YBB dimungkinkan membantu (dalam arti luas) pelaksanaan rencana program dan kegiatan kerja KPBD, dan atau menawarkan penggarapan kegiatan bersama antara YBB dengan KPBD, di masing-masing daerah.
  10. Sebelum dapat mengembangkan diri menjadi Badan Hukum, KPBD bermitra dan menjadi binaan YBB. Oleh karena itu KPBD terdata dan terdaftar secara administratif di YBB.
  11. Nama KPBD ditetapkan oleh masing-masing KPBD. Misal, KPBD Bhakti Nusantara (Pekanbaru-Riau); KPBD Bhakti Tridharma (Sragen); KPBD Bhakti Anak Negeri (Madiun); KPBD Bhakti Palapa (Magelang), dan lain sebagainya.
  12. Jumlah kepengurusan dan anggota KPBD disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah, sehingga jumlah kepengurusan dapat lebih banyak dari yang ditetapkan pada Panduan Pembentukkan KPBD.
  13. Sesuai Panduan Pembentukkan KPBD yang dikeluarkan YBB, KPBD yang baru dibentuk diharuskan mengirimkan data kepengurusan melalui email (ybhaktibangsa@gmail.com) untuk mendapatkan nomor regristrasi. Setelah di register, YBB akan mengirim surat pengantar ke Bakesbang daerah sebagai pelengkap KPBD daerah guna memenuhi ketentuan perundangan-undangan. Dengan demikian KPBD juga tercatat di Bakesbang Pemda masing-masing.

Jakarta, 24 Januari 2017.

Kesekretariatan YBB.

Hari Widodo.