Berita

YBB Ajak Bappenas

 

bappenas-slide

MENGGANDENG BAPPENAS

ybb, 03/02/2016; Bonus Demografi sebagai bagian dari peristiwa demografi di Indonesia menjadi perhatian tersendiri dalam hal kesiapan sumber daya manusia yang handal. Kesiapan tersebut bersifat menyeluruh meliputi pada kesiapan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan multi dimensi sekaligus kesiapan kualitas prima dalam konstelasi global dengan beragam interaksinya, termasuk daya saing antar sumber daya manusia sebagai akibat dibukanya sekat antar negara dalam perjanjian-perjanjian kerjasama internasional dan regional antar bangsa.

Kesiapan sumber daya manusia tersebut memerlukan sinergi antar sektoral pada para pemangku kepentingan, yang bukan hanya sekedar program parsial namun terutama harus terintegrasi dalam suatu format program yang terarah, terukur dan berkelanjutan. Satu hal yang juga penting dan strategis adalah kesiapan pada penguatan karakter sumber daya manusia Indonesia, agar menjadi cerminan karakteristik bangsa Indonesia yang memiliki integritas dan nasionalisme yang kuat melalui pola pikir dan sikap yang terbuka dan mampu mengadopsi nilai-nilai positif dari setiap perubahan yang terjadi.

Berbagai hal terkait dalam kesiapan sumber daya manusia tersebut, khususnya pada kelompok usia produktif yang menjadi isu utama bonus demografi, menjadi inti perbincangan dengan orientasi untuk mendapatkan solusi guna membangun kesiapan sumber daya manusia usia produktif yang handal, yang melibatkan segenap pemangku kepentingan secara menyeluruh dalam satu kesatuan perencanaan dan gerak yang terarah dan berkelanjutan.

Kesiapan Pemangku Kepentingan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam konteks kesiapan ini, menjadi rujukan utama Yayasan Bhakti Bangsa dalam membahas permasalahan terkait dengan bonus demografi, karena dari lembaga inilah perencanaan pembangunan nasional bangsa Indonesia disusun.

Sarwono Kusumaatmadja selaku Ketua Umum YBB mengawali diskusi sore itu, dengan mengemukakan beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh YBB dalam sosialisasi tentang bonus demografi melalui media sosial yang telah mendapat perhatian dari sekitar 34.000 anggota masyarakat se Indonesia serta implementasi pada program penguatan karakter melalui program pembudayaan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggungjawab dan kepekaan lingkungan (catur dharma) bagi segenap warga belajar di sekolah KOSGORO Kota Bogor. Selain itu juga disampaikan beberapa hal mendasar yang masih menjadi permasalahan dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia khususnya pada kelompok usia muda dan kelompok usia produktif lainnya, yang belum menjadi fokus pemangku kepentingan walaupun secara integral hal tersebut telah menjadi bagian dalam setiap program sectoral masing-masing lembaga pemerintah.

Ditambahkan oleh Fasli Jalal Wakil ketua II YBB bahwa terkait dengan bonus demografi, sesungguhnya persiapan perencanaan sudah selesai di tingkat sektoral pada setiap lembaga pemerintah, hanya saja dalam implementasinya masih terkesan sekedar menjalankan program sebagai ketentuan sebagaimana yang telah disusun, namun indikator capaiannya masih tidak jelas bahkan terkesan hanya sekedar laporan bahwa program tersebut telah dilaksanakan. Sungguh sangat disayangkan biaya yang besar tersebut tidak mampu mencapai hasil nyata dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu perlu upaya untuk dapat membangun sinergitas antar sektoral dalam program yang sama dengan melibatkan pelaku ekonomi swasta, agar apa yang direncanakan dapat diwujudkan secara maksimal.

Mengenai bonus demografi, beberapa daerah terlihat belum siap untuk mengantisipasinya, seperti Provinsi Banten jika tidak segera dikuatkan program-program peningkatan kualitas sumber daya manusianya, maka akan terjadi benturan sosial antara masyarakat setempat dengan pendatang, baik yang telah menjadi penduduk tetap maupun pekerja pendatang baik domestik maupun asing. Selain itu Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki permasalahan dalam pengelolaan sumber daya manusia, antara lain dengan banyaknya kelompok usia poduktif yang keluar dari wilayahnya untuk mendapatkan pekerjaan di daerah lain. Dalam hal ini masih perlu didalami potensi-potensi ekonomi di provinsi tersebut, untuk dikembangkan agar dapat menjadi sumber-sumber pendapatan bagi masyarakatnya sehingga mampu meminimalisir terjadinya urbanisasi usia produktif yang menjadi mencari kerja di daerah lain.

Bambang Wasito Adi selaku Sekretaris YBB melihat perlu adanya konsensus nasional yang memberikan jaminan keberlangsungan kebijakan pembangunan nasional untuk jangka panjang. Mengawali harapan tersebut, saya mengusulkan untuk menyelenggarakan seminar nasional yang menghadirkan para rektor perguruan tinggi se Indonesia, pelaku usaha skala besar serta pemerintah selaku pemangku kepentingan, guna membahas kesiapan sumber daya manusia dalam optimalisasi potensi sumber daya ekonomi untuk mengantisipasi peristiwa bonus demografi dengan ledakan kelompok usia produktifnya. Saya usulkan Kota Solo dan UNS sebagai lokasi penyelenggaraannya.

Selanjutnya Sofjan Djalil dalam kapasitas selaku Menteri PPN dan Kepala Bappenas menyampaikan keprihatinan yang sama sebagaimana yang disampaikan YBB, bahkan ditambahkan bahwa indikator capaian program di lembaga-lembaga pemerintah masih belum maksimal dan itu masalah bagi kita semua. Pembangunan sumber daya manusia dengan tujuan peningkatan kualitas dan kompetensi seharusnya disinkronkan dengan kebutuhan dunia usaha, sehingga seluruh biaya yang dikeluarkan serta waktu yang dihabiskan tidak menjadi sia-sia. Beberapa pelaku usaha skala besar juga mengeluhkan kualitas pencari kerja yang kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan penyedia kerja, sehingga harus dilatih lagi yang untuk itu butuh biaya dan waktu yang tidak sedikit. Beberapa pelaku usaha tersebut menawarkan kerjasama pelatihan dengan pemerintah agar calon pencari kerja memiliki kualitas kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

YBB sebagai lembaga masyarakat dapat mengambil peran sebagai mitra pemerintah dalam upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki kompetensi handal dalam persaingan global dan utamanya memiliki karateristik sebagai cerminan karakter bangsa yang kuat. hal itu selaras dengan Pemerintah, khususnya dalam upaya mempersiapkan regulasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu pada prinsip profesionalitas, efektifitas dan efisiensi dengan mensinergikan sektor-sektor yang berkaitan dalam satu perencanaan dan penyelenggaraan sekaligus.

Banyak hal terkait dengan permasalahan bangsa ini yang harus melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyelesaiannya, sebagai contoh hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius antara lain dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Kita perlu diskusikan serta teliti secara seksama mengenai pemetaan peruntukan lahan pertanian terpadu yang lebih ekonomis dan tepat guna, apakah lahan padi masih harus dipertahankan dalam skala besar di Pulau Jawa atau justru di fokuskan di wilayah luar Jawa, agar value lahan di Pulau Jawa dapat lebih ekonomi jika diperuntukan bagi pembangunan sektor lain.

Mengenai penguatan karakter, sejatinya orang Indonesia itu sangat mudah untuk diatur dan cepat beradaptasi dengan peraturan-peraturan, artinya sangat tertib dan patuh dengan segala aturan yang ada, yang implementasinya sangat ketat dalam pengawasan serta sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Contoh-contoh tersebut dapat kita lihat bagaimana perilaku orang Indonesia di luar negeri, namun ketika kembali ke tanah air kedisiplinan itu otomatis menjadi hilang atau berkurang, mungkin karena tidak adanya ketegasan dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut. Menurut saya ini juga menjadi persoalan tersendiri dalam upaya membangun manusia Indonesia yang berkarakter kuat dan berintegritas, YBB yang salah satu programnya adalah penguatan karakter, sangat diharapkan partisipasinya untuk membantu pemerintah guna mempercepat terwujudnya konsep revolusi mental tersebut, agar program nawacita dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

Jadi kedepan peran pemerintah akan semakin banyak yang didelegasikan kepada masyarakat dan swasta agar terjadi kesinambungan program dan dapat terjalin harmonisasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri, termasuk juga dengan kebutuhan dunia usaha. Sebagai contoh dalam pendidikan, fakta menunjukkan bahwa SMK yang dikelola perusahaan lebih berhasil ketimbang yang dikelola swasta dan pemerintah, karena muatan yang diberikan telah disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha tersebut.

SBBappenas: HW//