Celoteh

Digitalisasi Proses Pendidikan

KAMPUS DIGITAL NUSANTARA

Asep Saefuddin

Kemajuan teknologi informasi berbasis digital telah melahirkan fenonema baru dunia pendidikan tinggi. Fenomena ini bukan lagi sekedar tantangan. Melainkan, jadi ancaman. Kalangan generasi milineal yang melek teknologi informasi mulai enggan mendapatkan gelar pendidikan tinggi. Mereka cukup mengikuti pelatihan dan keterampilan mengoperasikan kemajuan teknologi informasi, bisa meraup keuntungan materi. Mereka juga tak berpikir lagi menjadi aparatur sipil negara (ASN), karyawan atau bekerja sebagai profesional. Mereka lebih memilih jadi  wirausaha berbasis teknologi informasi dan nongkrong di ruang-ruang publik. Setelahnya mereka bisa meraup dollar dan kekayaan tanpa harus berangkat kerja pagi pulang sore. Tidak perlu lagi daftar hadir sidik jari atau absensi kertas. Mereka jadi manusia-manusia merdeka tanpa mesti terbelenggu aturan ASN atau karyawan. Mereka jadi manusia global dengan budaya baru yang unik. Fenomena ini sudah berkembang pesat di negara-negara maju sekelas Amerika Serikat. Mau tidak mau Indonesia pun bakal mengalaminya, cepat atau lambat. Bahkan sekarang kalangan milineal Indonesia sudah mulai ada yang mempratikannya.

Disrupsi akibat perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan perubahan revolusioner di semua sektor kehidupan. Salah satunya pendidikan tinggi. Kita tak bisa membayangkan 10 tahun ke depan orang tak membutuhkan lagi pendidikan tinggi. Mereka tak butuh lagi gelar dan seabrek simbol-simbol feodalisme pendidikan yang menyertainya.  Lalu bagaimana nasib pendidikan tinggi kita yang penuh dengan birokrasi bertele-tele dengan setumpuk aturan yang membelit terkait fenomena ini? Para pengelola pendidikan tinggi kita tak bisa tinggal diam, kalau tidak berharap bakal menuju the end of higher education. Secara umum, kelompok pilihan ke depan tinggal dua, pertama, kalangan milineal maupun generasi Z yang tak lagi membutuhkan gelar karena merasa sudah punya keterampilan dalam penguasaan teknologi digital. Modalitas itu sudah cukup buat meraih impiannya tanpa kesulitan finansial. Mereka tak butuh kuliah hingga sarjana yang dianggapnya membuang-buang waktu.

Kedua, kalangan milineal maupun generasi Z yang masih membutuhkan legitimasi sosial dan kultural. Tetapi, bukan lagi sebagai kelas sosial yang mentereng karena menyandang gelar dari kampus bergengsi. Kelompok kedua ini masih berpeluang mempertahankan eksistensi pendidikan tinggi. Namun, tak lagi membutuhkan kampus dengan gedung megah. Tak lagi membutuhkan perlombaan rangking perguruan tinggi. Soalnya, orang bisa kuliah secara digital dan bisa mengambil mata kuliah di kampus mana saja, serta kapan saja. Orang dari berbagai daerah di Indonesia tak perlu ke Jakarta atau Bogor untuk menjadi sarjana Universitas Indonesia atau IPB University. Bisa juga orang yang bermukim di Aceh, Sulawesi, Kalimantan, Maluku hingga Papua malah jadi lulusan Harvad University, Cambridge University atau Massachusetts Institute of Technology (MIT). Siapa yang bisa melarang dan menghalanginya?  Jelas mustahil. Kini fenomena bisnis dan investasi berbasis keuangan digital tak bisa dihalangi. Makanya jangan heran kalangan milineal masih usia muda sudah kaya raya. Punya rekening miliaran tanpa ketahuan pekerjaannya. Bahkan mereka tak membutuhkan lagi gelar sarjana apalagi sampai Doktor.

Fenomena bakal lahirnya sarjana tanpa kampus tinggal tunggu waktu saja. Mengapa? Karena kuliahnya berlangsung digital, kecuali ada praktikum. Itupun sudah mulai diganti dengan laboratorium virtual. Problemnya hanya terletak pada kemampuan berbahasa. Bila kuliah di kampus digital luar negeri. Tapi, itu pun bisa tak dibutuhkan juga. Karena sudah muncul teknologi yang mampu membuat syarat bahasa bukan penghambat. Orang tak perlu mahir berbahasa Inggris tetap bisa ikut kuliah yang diampuh dosen asing. Tinggal menggunakan teknologi semuanya bisa mengikuti. Tugas kuliah maupun ujian tak butuh lagi file yang harus diketik dengan bahasa asing. Tapi langsung dengan teknologi literasi yang memudahkan orang membuat paper, thesis maupun disertasi dengan bahasa apapun. Langsung dengan sendirinya berubah jadi bahasa sesuai bahasa yang digunakan dosen pengampunya.  Syaratnya cuman satu, yakni kemauan!

Tentu untuk masuk universitas terbaik itu tetap masih mengikuti standar seleksi yang berlaku tetapi tidak ketat dan ribet. Keadaan ini tak lama lagi bakal lahir  model “sarjana tanpa Kampus”, atau sarjana dengan kampus suka-suka.

Bagaimana implikasinya terhadap pendidikan tinggi kita? Pertama, otomatis  kampus-kampus lambat laun bakal mengalami kekurangan mahasiswa. Pasalnya, hanya sebagian kecil orang yang mau melanjutkan kuliah. Bukan tidak mungkin 10 tahun ke depan,  akibat kemajuan teknologi digital ini bakal memicu krisis mahasiswa di kampu-kampus Indonesia. Ujung-ujungnya, ada kampus, negeri maupun swasta bakal gulung tikar.

Kedua, jika pun masih ada yang mau kuliah, pilihannnya model kampus digital. Namun, konsekuensinya panjang. Pertama, pemerintah mestinya membangun sistem digital (internet) yang super cepat dan menjangkau seluruh kepulauan Nusantara. Kedua, pemerintah mesti merubah sistem kurikulum pendidikan tinggi dan merekonstruksi ulang model Tridharma Perguruan Tinggi yang semakin sumir. Pemerintah dan pengelola kampus tak bisa lagi mempertahankan cara pandang konvensional dengan kaca mata kuda. Persoalannya, memang tidak mudah, apalagi dikaitkan dengan pendidikan sebagai proses kebudayaan.

Ketiga, menghilangkan aturan-aturan pendidikan tinggi yang birokratis yang membuat dosen tak ubahnya aparat pemerintahan dalam jeruji regulasi. Sibuk dengan urusan tetek bengek administrasi yang umumnya kovensional. Tak jelas antara digital dan analog. Ini yang mesti dipikirkan pemerintah — kalau tidak, waktu sudah terlambat dan kita digilas kereta kemajuan.  Atau malah sejarahnya bakal berakhir.

Sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan tinggi, pilihan merevolusi dirinya secara radikal jadi keniscayaan. Mulai dari soal kurikulum, sistem pendidikan, pendekatan dan metodologi tanpa mendistorsi khazanah kekayaan budaya hingga nilai-nilai filosofi masyarakat Nusantara.  Sudah saatnya di masa datang pendidikan tinggi berbasis digital berkembang merata di kepualauan Nusantara. Kampus-kampus yang ada harus mulai berbenah diri ke arah digital. Tetapi, tetap menonjolkan kekhasan wilayah geografis, budaya dan kekayaan alam. Di samping itu diberi ruang yang lebih luas untuk berkolaborasi diantara sesama perguruan tinggi domestik dan luar negeri. Inilah yang saya namakan Kampus Digital Nusantara. Problemnya, bagaimana jika membutuhkan praktikum? Ada dua kemungkinan, pertama, jika praktikumnya tak membutuhkan interaksi langsung dengan pengampunya, bisa diatasi dengan model praktikum berbasis digital atau lab virtual. Misalnya big data dan internet of thing bisa mengatasinya. Bisa juga praktikum Fisika, Matematika maupun Kimia tak perlu menggunakan bahan-bahan kimia langsung. Akan tetapi, model aplikasi yang sudah dirancang berbasis IoT (internet of thing). Mahasiswa tinggal mengaplikasikan lewat simulasi-simulasi.  Begitu pula sejarah bisa berbentuk games, komik digital atau multimedia yang langsung menampilkan fakta empirisnya.

Kedua, dalam proses transisi bisa saja ada laboratorium yang digunakan secara kolektif berbasis geografis maupun daerah menuju digitalisasi praktikum berpola “resources sharing” alias berbagi fasilitas. Bayangkan saja di Weizmann Institute of Science di Israel bisa membuat jantung cangkokan yang proses rekayasanya diawali simulasi berbasis teknologi digital. Lalu, diuji di laboratorium dan berhasil efektif diujicobakan pada hewan untuk mengatasi penyakit jantung koroner. Barangkali di Indonesia perlu institut-institut semacam ini berdiri di berbagai wilayah kepulauan Nusantara sebagai media berbagi sumberdaya. Kita harus merubah paradigma ke berpikir di luar kotak atau bahkan tanpa kotak sakalipun.

Ketiga, amat mungkin pendidikan tinggi di masa depan tak lagi membutuhkan dosen dengan gelar jenjang akademik seabrek yang linier. Dosennya bisa dari kalangan professional yang memang punya keahlian berbasis pengalaman. Lebih ekstrimnya lagi, nanti ada dosen berbasis digital yang mampu mengajarkan mahasiswa, seperti hologram.  Bisa saja dosen ekonominya pemenang Nobel, misalnya Amatya Sen atau Paul Romer tapi mengajar secara daring berbentuk hologram. Model-model pemikiran out of the box semacam ini sudah pasti bakal terjadi di masa datang.

Pertanyaan terakhir, bagaimana dengan pendidikan tinggi kita nanti? Akankah  beradaptasi dan berkembang maju secara cepat dengan membuat sejarah baru yang revolusioner. Atau malah mengakhiri sejarahnya dengan segala kebesarannya menjadi situs sejarah yang memfosil? Waktulah yang membuktikannya. Wallahualam bissawab.

*) Penulis adalah Rektor Universitas Al Azhar Indonesia/Guru Besar IPB University

 

error: Content is protected !!