Celoteh

Inovasi dan Improvisasi Pendidikan

INOVASI DAN IMPROVISASI KUNCI KEBERHASILAN PENDIDIKAN

Indonesia, sejak tahun 2010 dan perkirakan hingga tahun 2045 telah dan sedang memasuki era bonus bonus demografi yang ditandai oleh jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia non-produktif. Pada dasarnya, perbandingan demikian adalah hal yang wajar. Namun era bonus demografi yang hanya akan dialami 1 (satu) kali selama perjalanan Republik kita menjadi istimewa mengingat, pertama, jumlah pendudukan usia produktif jauh lebih besar dibanding periode sebelum ataupun sesudahnya. Kedua, struktur usia penduduk Indonesia memasuki struktur ideal (piramida ekspansif) dimana jumlah kaum muda para proporsi dominan. Sementara saat bersamaan di banyak Negara, termasuk Negara-negara tetangga, struktur usia penduduknya mengalami penuaan (piramida stasioner dan konstruktif).

Komposisi usia penduduk tersebut, pada satu sisi akan sangat menguntungkan terutama bila penduduk usia produktifnya dengan didukung produktivitas tinggi sehingga sanggup untuk menghasilkan nilai lebih (tambah) keekonomian, baik bagi dirinya sendiri maupun perekonomian nasional. Kalaulah hal itu bisa diraih maka era bonus demografi dapat dikatakan merupakan sebuah berkah. Namun, bagaimana bila sebaliknya yang terjadi, tentu kita akan mengalami malapetaka demografi, sebagaimana dialami oleh beberapa Negara dikawasan Afrika, Timur Tengah, dan juga dibelahan Amerika Latin.

Sejauh ini, pendidikan masih diyakini sebagai kunci penyelesaian bonus demografi dengan assumsi kompetensi lulusan satuan pendidikan memenuhi standar pasar kerja yang pada gilirannya mampu menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja produktif lulusan lembaga pendidikan (formal). Assumsi itu terlihat dari adanya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Jika orientasi dan arah pendidikan kita dalam menjawab bonus demografi dibatasi pada pemahaman guna semata-mata memenuhi kebutuhan pasar kerja yang dihubungkan dengan dunia industri padat karya, atau menjadi tenaga kerja maka apa yang sedang terjadi di Korea Selatan akan sangat relevan untuk dijadikan rujukan dan perhatian.

Seperti kita ketahu bahwa Negara Korea Selatan saat sedang menghadapi persoalan tingginya tingkat pengangguran (terdidik) sebagai imbas dari dari pesatnya kemajuan tekhnologi, yaitu penggunaan mesin berteknologi tinggi (robotic) dibanding dengan pemanfaatan sentuhan keterampilan manusia.

Oleh karena itu, pada saat tersebut diperkirakan PHK (pemutusan hubungan kerja) akan mencapai tingkat tertinggi, yakni sekitar 50% sampai 60% tenaga kerja akan hilang tergantikan oleh perangkat teknologi (robotic). Kondisi tersebut saat ini dihadapi oleh Korea Selatan, dan pada waktunya Indonesia juga tidak akan mampu menepis keniscayaan imbas dari derasnya arus globalisasi yang senantiasa diiringi oleh perkembangan teknologi.

Padahal, berdasarkan data BPS Pusat, diperkirakan pada tahun 2028 – 2031, jumlah penduduk usia produktif berada pada titik puncaknya; lebih besar dari tahun sebelum ataupun sesudahnya. Kombinasi kemajuan tekhnologi (globalisasi) dan tingginya usia produktif (bonus demografi) amat sangat membahayakan dan bahkan dapat menimbulkan malapetaka demografi,

Peristiwa Arab Spring adalah bukti nyata dampak negatif dari ekses yang diakibatkan dari kombinasi keduanya. Jika melihat kondisi dan situasi saat ini dan waktu ke-depan, Indonesia memiliki resistensi tinggi terhadap persoalan tersebut. Sehingga perlu bukan saja kewaspadaan terhadapnya melainkan sangat dibutuhkan suatu perencanaan yang sistematis dan terukur serta penanganan secara holistik, komprehensif, dan integratif oleh pemangku kebijakan.

Pendidikan masih dipercaya sebagai gugus terdepan guna mengatasi tantangan bangsa dalam konteks tersebut. Meskipun faktual, masih dirasakan belum sepenuhnya optimal. Misal, problem miss match dan kualitas (under qualification); orientasi yang menitikberatkan pada pendidikan formal berakibat kurangnya perimbangan perhatian atas pendidikan non-formal, dan lain sebagainya.

Terlepas dari pusaran problematik penyelenggaraan pendidikan yang memang merupakan domain Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menata (reform) sehingga pada gilirannya diharapkan benar-benar siap mendorong kita semua untuk menghadapi tantangan jaman, yang lebih penting bagi kita adalah menjawab pertanyaan apa yang akan dan harus dipersiapkan masyarakat dan penyelenggara agar sehingga partisipasi aktif selama ini melalui jalur pendidikan mampu mengungkit daya mampu bangsa.

***

Sulit disangkal bahwa masih banyak penyelenggara dan pengelola Pendidikan di Lembaga-lembaga Pendidikan swasta yang terperangkap pola manajemen konvensional; terpaku ketat pada ketentuan normatif dan lemahnya inovasi ataupun improvisasi pendidikan. Paradigma yang berkembang masih lekat dengan pemikiran memfokuskan perhatian pada upaya mempertahankan agar keberadaan satuan pendidikan agar dapat terus berlanjut. Dalam artian, upaya menjaring calon siswa, menjalankan kegiatan belajar mengajar sesuai yang telah digariskan pemangku ke-bijakan, dan lainnya yang bersifat standar normatif; belum mengerucut sampai pada ke orientasi mutu/kualitas.

Akibatnya tidak sedikit Lembaga Pendidikan swasta berjalan terseok-seok dalam mempertahankan idealisme nya, berkontribusi mencerdaskan anak bangsa.

Di samping itu menganut pola manajemen konvensional, dinamika politik dan kebijakan pemerintah daerah turut menyudutkan dan memperlemah Lembaga Pendidikan swasta. Terutama imbas dekosentrasi yang merambah pula ranah pen-didikan. Misal, pembukaan satuan pendidikan baru oleh Pemerintah (Daerah) atau masyarakat (atas ijin Pemerintah) yang kurang memperhatikan manfaat pemetaan sekolah (school mapping), sehingga pendirian satuan pendidikan baru marak dengan mengabaikan perhitungan unsur demografi. Inskonsistensi dalam penerap-an pagu penerimaan jumlah rombel juga turut mempengaruhi kepeminatan masyarakat, dan sikap inskonsitensi itu dilakukan baik oleh di satuan pendidikan dibawah Kemdikbud maupun dibawah Kemenag.

Belum lagi mainstream satuan pendidikan negeri identik dengan sekolah gratis. Kebijakan Kemdikbud yang memprioritaskan dan mengutamakan satuan pendidikan Negeri kian merepotkan.

Rasanya jika tetap terbelenggu dengan kompleksitas masalah Pendidikan maka sulit untuk bisa tegar meniti masa depan. Namun percayalah bahwa keberanian, kemauan untuk melakukan inovasi dan improvisasi merupakan kunci keberhasilan dalam melepaskan diri dari hambatan internal maupun eksternal.

***