IPB UNIVERSITY

Asep Saefuddin
Rektor Universitas Al Azhar Indonesia/Guru Besar Statistika IPB

Beberapa hari yang lalu Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) meluncurkan ‘brand’IPB menjadi ‘IPB University’. Pola ini mirip dengan pendekatan Bank Negara Indonesia (BNI) yang diubah menjadi Bank BNI. Untuk perbankan dan bisnis non pendidikan semua itu tentu tidak ada masalah. Untuk kasus lembaga pendidikan, tentu ini ada masalah. Setidaknya pertanyaan. Mengapa? Karena istilah Sekolah Tinggi, Institut, Politeknik, Akademi, dan Universitas di Indonesia ini punya kriterianya sendiri-sendiri. Dan itu semua ada regulasinya.

Secara kelembagaan pendidikan, memang Institut dan Universitas itu berbeda ditinjau dari cakupan keilmuan yang diembannya. Institut boleh menjalankan program pendidikan atau program studi (prodi) untuk bidang ilmu serumpun. Misalnya IPB pada saat pendiriannya tahun 1963 itu untuk rumpun ilmu pertanian. Sehingga IPB melingkupi bidang agronomi, perikanan, peternakan, dan kehewanan alias kedokteran hewan. Adapun universitas itu lebih luas. Bisa mencakup ilmu sosial, politik, ekonomi, keteknikan, kedokteran, ilmu dasar, kebumian, matematika, dan banyak lagi. Intinya tidak ada batasnya. Bidang apapun, sejauh itu ada sistematika keilmuannya, maka boleh ada di dalam universitas.

IPB ini memang agak unik. Ketika saya mengambil kelas bahasa Inggris tahun 1976 tentang penerjemahan IPB jadi Bogor Agricultural Universityini pernah juga dibahas. Dosen bahasa Inggris IPB saat itu, Prof. Dr. Ir. Soetarmi Tjitrosoma M.Sc., jebolan S2 dan S3 USA, salah seorang generasi awal IPB menerangkan bahwa ‘agricultural’ itu adalah kata sifat (adjective). Jadi IPB adalah Perguruan Tinggi (PT) yang pendidikannya mencakup pertanian dalam arti luas, bukan pertanian dalam arti tanaman saja. Adapun bidang-bidang tanaman itu dipayungi oleh Fakultas Pertanian yang merupakan terjemahan dari Faculty of Agriculture. Maka dari itu, IPB yang meliputi juga peternakan, perikanan dan kedokteran hewan tidak diterjemahkan menjadi Bogor University of Agriculture.

Persoalannya adalah mengapa IPB tidak diterjemahkan menjadi Bogor Agricultural Institute. Pada saat itu Ibu Soetarmi menjelaskan bahwa IPB adalah lembaga pendidikan, bukan lembaga penelitian. Tentu saya dan teman-teman teryakinkan karena di Bogor ada Lembaga Penelitian Pertanian di bawah Departemen Pertanian yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Research Institut of Agriculture.

IPB mulai meniti jadi ‘full fledged university’ (universitas sayap lengkap) dimulai pada tahun 1978 ketika Prof. Dr. Ir. Andi Hakim Nasoetion menjadi Rektor IPB. Setahun setelah menjadi Rektor Prof. Andi H Nasoetion membuat Fakultas Sains dan Matematika (FSM) yang akhirnya Mendikbud Dr. Daoed Joesoef tahun 1982 menyetujui fakultas baru itu asal bernama FMIPA (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) supaya sesuai dengan nomenklatur yang ada di Depdikbud.

Pendirian FMIPA IPB itu pun banyak yang mempertanyakan mengapa di IPB sebagai PT pertanian ada FMIPA. Pak Andi dengan tegas balik bertanya ‘memangnya ilmu-ilmu pertanian tidak perlu ilmu dasar dan matematika?’. Setelah itu, tidak ada pertanyaan lagi, setidaknya di rapat-rapat dan surat kabar. Bila saat itu sudah ada medsos seperti FB dan IG, bisa jadi persoalan itu akan berlarut-larut. Terlepas dari itu semua, perilaku IPB sebagai PT bersayap lengkap sudah mulai terlihat.

Perkembangan selanjutnya dimana IPB semakin memperlihatkan gelagat universitas, bukan institut, yakni dengan semakin banyak program studi S1 sampai S3, bahkan ada D3 di hampir semua bidang keilmuan. Ditambah lagi pada tahun 2000 IPB membuka Fakultas Ekonomi dan Manajemen untuk memfasilitasi ilmu-ilmu sosial, ekonomi, manajemen, selain agribisnis. Perkembangan selanjutnya sudah semakin mengukuhkan bahwa IPB adalah PT ‘full fledged’ dengan lahirnya Fakultas Ekologi Manusia pada tahun 2004. Fakultas ini memayungi ilmu gizi, pemberdayaan masyarakat, komunikasi, serta ilmu konsumen dan keluarga.

Dari rangkaian kejadian itu, wajar bila IPB disebut Bogor Agricultural University. Nama ini tentu tidak mau disingkat menjadi BAU, karena konotasinya menjadi lain. Hal ini jelas-jelas akan menurunkan citra. Apalagi ketika IPB mengejar World Class University (WCU). Bila IPB menjadi World Class University, khawatir juga disingkat jadi WCU BAU atau WC Umum BAU. Amit-amit.

Pertanyaan lainnya, dalam ‘rebrandingIPB’ itu mengapa tidak menggunakan bahasa Indonesia, yakni Universitas IPB. Ini malah ‘IPB University’. Karena saya bukan anggota Senat IPB, jawaban yang pasti tentu saya tidak tahu. Untuk itu saya lakukan survei kecil-kecilan melalui whatsapp (WA) beberapa alumni IPB. Jawabannya macam-macam. Ada yang bilang ‘biar keren’. Ada yang menjawab sedikit ilmiah yakni IPB Universityitu merupakan kependekan dari Bogor Agricultural University. Ada yang bilang karena IPB itu singkatan dari Institut Pertanian Bogor yang sudah bahasa Indonesia, maka gandengannya ditulis dalam bahasa Inggris yakni University. Tentu ada yang bilang ‘tidak tahu’. Ada juga ‘yang penting isinya’.

Bagaimana menurut saya? Di sini saya pikir IPB University adalah kesatuan nama sebagai ‘branding’, seperti halnya Bank BNI. Adapun IPB sebagai PT berkategori institut tetap tidak hilang, yakni rumpun ilmu-ilmu pertanian. Walaupun bidang di IPB itu ada yang menyerempet ke politik, tetap IPB tidak akan buka prodi ilmu politik. Jadi, IPB University hanyalah sebuah nama baru supaya lebih terlihat menarik. Bila nama itu menjadi Universitas IPB, tentu ada konsekuensi hukum, orientasi, dan misi IPB. Dengan nama ‘Universitas IPB’ berarti IPB sudah jadi universitas, bukan lagi institut rumpun pertanian. Dengan nama itu, maka “Universitas IPB’ bisa membuka Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran Gigi, dan rumpun ilmu lainnya di luar pertanian. Dalam hal ini saya pikir Senat IPB belum terlalu berani. Saya bisa mengatakan itu, karena pada tahun 1997 dan tahun 2005 saya menyaksikan langsung Tim Pembentukan Fakultas Kedokteran IPB kewalahan menghadapi Senat IPB. Ide ini terus kandas di jalan. Umumnya orang tidak terlalu setuju bila IPB membuka FK dengan dalih mandat pertaniannya akan hilang.

Bila saya ditanya apakah IPB perlu menjadi universitas. Sehingga ‘Universitas IPB” boleh membuka fakultas macam-macam, termasuk kedokteran? Jawaban singkat saya adalah ‘tidak perlu’.

Sebelum menjadi IPB, Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan adalah dua fakultas di bawah Universitas Indonesia (UI). Kedua fakultas itu berada di Bogor yang menginduk ke UI di Jakarta. Pada tanggal 1 September 1963, IPB resmi disahkan sebagai PT otonom oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP). Hal ini merupakan kelanjutan pidato Presiden Soekarno pada saat peletakan batu pertama Gedung Fakultas Pertanian UI 27 April 1952. Judul pidato itu adalah ‘hidup mati Pertanian Indonesia’ yang menekankan betapa pentingnya pertanian untuk bangsa. Presiden Soekarno mengajak pemuda pemudi Indonesia untuk membangun pertanian dengan kekuatan riset dan ilmu pengetahuan.

SK Menteri PTIP tentang IPB itu menegaskan Departemen yang dibangun adalah pertanian, kedokteran hewan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Satu tahun berikutnya ditambah lagi satu Departemen yakni teknologi dan mekanisasi pertanian. Keenam departemen kemudian menjadi cikal bakal fakultas di IPB. Enam fakultas itu bertahan sampai tahun 1978, karena tahun 1979 lahir lagi Fakultas Sains dan Matematika yang menjadi FMIPA tahun 1982.

Terlepas dari perkembangan kelembagaan IPB seperti yang ada pada saat ini, pada hakikatnya IPB tetap PT kelompok institut. Bukan universitas. Konsep dan pemikiran IPB tentang pertanian sudah dimulai sejak pendiriannya. Pada saat itu beberapa dosen dan mahasiswa melakukan revolusi produktivitas sawah. Mereka sempat meningkatkan produksi sawah di Karawang yang hanya 2 ton gabah per hektar menjadi 4-5 ton. Mereka menerapkan prinsip-prinsip dasar pertanian melalui pembimbingan masal yang sangat terkenal dengan sebutan Bimas (bimbingan massal). Para petani dibina oleh mahasiswa dan dosen untuk menerapkan prinsip ketepatan budidaya pertanian. Yakni tepat pupuk, tepat waktu, dan tepat jumlah.

Model Bimas ini kemudian diadopsi dan diperluas oleh Pemerintahan Orde Baru ke wilayah Indonesia. Alhasil pada tahun 1984 kita merubah status dari pengimpor menjadi swasembada beras. Begitu juga pada tahun 1998, IPB mengusung konsep program aksi pemberdayaan pertanian atau Proksidatani dalam menanggulangi krisis. IPB saat itu bekerjasama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) universitas besar di Indonesia. Memang Proksidatani ini tidak semonumental Bimas, karena politik saat itu tidak terlalu stabil. Tetapi setidaknya LPM universitas melalui konsep IPB sempat melakukan pembinaan langsung kepada masyarakat di wilayahnya.

Di saat ini pun peran IPB dalam inovasi teknologi pertanian dan pangan sudah sering dijadikan rujukan nasional. IPB adalah langganan 3 besar PT dengan kekuatan inovasinya. Bahkan untuk bidang pangan, energi terbarukan, dan peternakan posisi IPB selalu nomor satu. Adapun persoalan pertanian dan pangan nasional tidak kunjung padam itu banyak faktor penyebabnya. Di dalam hal kebijakan, tentunya IPB juga bukan faktor utama apalagi penentu. Hal itu sangat kompleks yang tali temalinya mengait ke pengusaha, pemerintah, dan faktor luar negeri. Dalam hal ini tidak bisa IPB disalahkan.

Dengan branding baru yakni IPB University, kampus ini harus berani menerobos lagi dalam dunia pendidikan pertanian. Di IPB perlu ada satu lembaga pendidikan khusus untuk mencetak ‘insinyur’ pertanian berbasis pada kekuatan lokal. Para calon insinyur itu mendapat pendidikan khusus berbeda dengan ‘prodi-prodi’ yang ada saat ini.

Prodi yang ada saat ini biar berjalan sebagaimana mestinya, tetapi program insinyur ini dibuat secara berbeda. Mahasiswa dipilih secara selektif dari berbagai provinsi melalui seleksi yang super ketat. Para calon harus menyiapkan paper yang berkaitan dengan bisnis pertanian sesuai dengan potensi daerahnya. Penulis paper yang lulus seleksi diundang untuk ujian lisan presentasi gagasannya di depan para dewan penguji. Selain itu mereka dites kemampuan analitiknya, kewirausahaan, kepemimpinan, dan komunikasi. Peserta terbaik dalam jumlah tertentu (misalnya 50 orang) menjadi mahasiswa program insinyur pola ‘boarding’ selama pendidikan.

Pembelajaran merupakan campuran soft skill dan hard skill melalui kedisiplinan yang ketat. Dalam waktu tertentu harus tidur di masyarakat pertanian dan mendapat ide solusi untuk dibawa ke ruang diskusi di kelas. Metode pembelajaran selain tatap muka juga online. Mereka juga diwajibkan komunikasi dengan mahasiswa dan dosen program sejenis yang ada di luar negeri.

Harapan luaran pembelajarannya adalah insinyur pertanian yang mampu menggerakkan potensi daerah berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Juga mereka mampu menghubungkan potensi agribisnis dengan pasar dunia.

Itulah harapan saya terhadap ‘IPB University’. Bila tidak, tentu IPB akan jadi ‘Universitas IPB’ yang tidak punya ciri. Program studinya banyak seperti toko kelontongan tetapi ukuran kecil yang berantakan. Semoga bukan ini yang terjadi. Jayalah IPB kita, seperti yang ada dalam Hymne IPB.

***

pic: Infokampus.news