MEMINIMALISIR PENGANGGURAN DI JAWA BARAT

ybb.or.id, Bandung— ‘…selain menjabarkan dan aktualisasi 9 (Sembilan) program unggulan yang diharapkan mampu membawa Jawa Barat lebih baik, masyarakat lebih sejahtera, kami juga berupaya keras untuk dapat meminimalisir kesenjangan sosial ekonomi dengan melanjutkan program-program yang memang sudah terencana sebelumnya, misal, Alhamdulillah tahun 2018 lalu gini ratio sudah bisa perkecil di bawah 0,4. Demikian pula laju tingkat kemiskinan bisa ditekan, meski belum sepenuhnya menggembirakan…’ jelas Nani Rohaeni, saat menanggapi presentasi Yayasan Bhakti Bangsa (YBB), di ruang rapat Malabar, Gedung Sate, Bandung, Kamis (31/01/19).

Lebih lanjut, Nani mengakui dari 4 (empat) masalah yang dihadapi dan harus segera ditangani, persoalan kemiskinan dan pengangguran merupakan hal yang paling kompleks. ‘…jumlah penduduk usia kerja sebanyak 35,96 juta dan jumlah angkatan kerjanya sekitar 22,63 juta. Sementara tingkat pengangguran terbuka mencapai 8,17%, dimana 16,97% nya adalah lulusan SMK. Tentu ini cukup memprihatinkan, jauh lebih tinggi dari tingkat Nasional…’ ujarnya. Sektor pendidikan memang menjadi fokus perhatian Pemerintah Jawa Barat agar SDM Jawa Barat mampu menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan perkembangan jaman.

Dalam paparannya, Wendy Hartanto menyampaikan analisa sementara YBB terkait permasalahan bonus demografi di Jawa Barat. Menurutnya ada beberapa daerah di Jawa Barat yang tidak bisa menikmati bonus demografi, misal, diantaranya, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, dan beberapa kabupaten dan kota lainnya. Banyak faktor penyebab namun untuk pastinya perlu pendalaman lanjut untuk memastikannya. ‘…tentu perlu data primer untuk mendapatkan data akurat yang sementara ini kita lebih banyak menghimpunnya berdasar data sekunder…’ lebih lanjut Wendy menjelaskan pula memang bukan semata ukuran tunggal kalau rasio ketergantungan telah mencapai di bawah poin 50 dengan sendirinya bisa menikmati bonus demografi.

Wendy mencontohkan, misal, daerah-daerah kantong ibu kota, seperti Bekasi yang jika dilihat dari angka semestinya sudah menikmati manfaat dari bonus demografi tapi apakah benar sudah demikian adanya, tanyanya. ‘…salah satu urgensinya kita membuat dokumen grand desain bonus demografi untuk bisa lebih lekat mengetahui persoalan dan langkah penanganannya…’ Menurut Wendy grand desain itu harus bersifat jangka panjang, misal 20 – 25 tahun, yang pada periode tertentu dievaluasi ketercapaiannya.

Usai mendengarkan presentasi YBB yang disampaikan Wendy Hartanto, Nani menyampaikan bahwa pada dasarnya Pemerintah Daerah  Provinsi Jawa Barat melalui Bappeda telah mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi jendela peluang bonus demografi. ‘…melalui Bappeda, kami telah membuat semacam background study menyoal bonus demografi. Pertemuan dengan YBB ini tentu semakin memperkaya pemahaman kami tentang arti penting dan strategisnya persoalan bonus demografi dan mudah-mudahan ada tidak lanjut setelah ini…’ pungkasnya.

Saat menerima delegasi YBB yang dipimpin Widiyanto, Nani Rohaeni didampingi oleh perwakilan dari Bappeda, Dukcapil, dan DP3AKB Provinsi Jawa Barat.

sb: esispr//