Celoteh

Mensiasati Disrupsi Pendidikan

DISRUPSI PENDIDIKAN

Asep Saefuddin
Guru Besar IPB/Rektor Universitas Al Azhar Indonesia

Disrupsi dapat diartikan sebagai perubahan (sistem dan cara) yang mendadak atau tidak direncanakan. Umumnya perubahan mendadak itu diakibatkan oleh kehadiran teknologi baru hasil karya orang-orang kreatif dan inovatif. Inovasi itu sendiri bersifat disrupsi dan pada saat yang sama juga kreatif. Sehingga tiga kata inovasi, kreasi, dan disrupsi itu tidak bisa dipisahkan. Mereka kembar tiga.

Dalam era disrupsi ini secara umum kelembagaan dapat menjadi dua kelompok, yaitu kelompok petahana (incumbent) dan pendatang baru (new comer). Kelompok petahana adalah institusi mapan yang sulit berubah. Kelompok ini sudah lama menguasai kegiatan (bisnis, pendidikan, pemerintahan) dan berada di zona nyaman (comfort zone). Umumnya petahana inilah yang membuat regulasi-regulasi supaya sistem berjalan baik. Pada kenyataannya peraturan ini dibuat untuk melindungi dirinya.

Dengan adanya pendatang baru yang membawa inovasi dengan perangkat teknologi sudah barang tentu petahana kaget, tidak nyaman. Dalam dunia bisnis, desakan disruptor ini sulit dibendung karena memberikan kemudahan bagi konsumen. Juga harga menjadi lebih murah. Kita masih ingat perusahaan taxi terbesar di Indonesia sempat melakukan demo menuntut keadilan bisnis. Akan tetapi perubahan sulit dibendung. Akhirnya petahana taxi itu ikut perubahan dan saat ini mereka melakukan hibridisasi. Hibrid pun merupakan anak kandung dari kembar tiga disrupsi, novasi, dan kreasi.

Sistem pembayaran merupakan wilayah kembar tiga yang empuk. Banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima dan warung tradisional yang sudah biasa menggunakan sistem pembayaran model baru ini. Semua itu difasilitasi oleh teknologi informasi yang ada dalam genggaman. Semua transaksi bisa dilakukan lewat gawai cerdas (smart gadget). Kelompok pedagang UMKM ini meloncat dari uang kertas ke uang digital. Mereka tidak mengalami kartu kredit yang memang hanya menguntungkan pengelola kartu kredit. Kartu kredit memang mencekik, jadi perlu ditinggalkan.

Pendatang baru yang disebut juga disruptor umumnya ukuran kecil, lincah, punya jejaring luas, fleksibel, tidak banyak regulasi, dan kuat dengan teknologi. Sehingga percepatannya bersifat eksponensial tanpa melalui prosedur yang kaku dan linier. Perilaku inilah yang tidak disukai petahana.

Bila mau jujur, kelompok yang cukup resisten terhadap perubahan yang serba mendadak ini adalah institusi pendidikan. Di negara maju pun, lembaga pendidikan termasuk yang lambat dalam mengantisipasi perubahan disruptif. Sehingga tidak heran bila banyak institusi pendidikan yang kolaps. Banyak kampus-kampus besar harus bergandeng tangan dengan inovator disrupsi. Akhirnya mereka mengadakan program bergelar tanpa kelas. Banyak mata kuliah yang disimpan di ruang-ruang virtual yang mudah diakses siapa saja, dari mana saja, dan kapan saja.

Ada juga kelas-kelas jauh berbasis internet untuk tingkat Doktor sekalipun. Juga ada MOOCs (Massive Open Online Courses) yang merupakan kerjasama antara kampus besar dengan disruptor seperti Coursera. Memang biaya per individu relatif kecil dan terjangkau oleh siapa saja mau kuliah, tetapi jumlah pesertanya bisa jutaan. Kalau biaya kecil dikalikan jumlah besar hasilnya besar. Selain itu penyelenggara tidak mengeluarkan biaya proses dan fasilitas tambahan. Bayangkan bila jumlah besar itu harus dilakukan secara fisik nyata, tentu akan sangat mahal sekali.

Perubahan ini selain dilakukan oleh pendatang baru yang memiliki kembar tiga (disrupsi, inovasi, kreatifitas) berbasis teknologi juga dipaksa oleh alam. Adanya pandemi covid19 yang berefek langsung kepada manusia menyebabkan disrupsi menjadi keharusan. Namun demikian, teknologi disrupsi justru menjadi faktor penolong kelangsungan hidup institusi. Mereka yang masih gaptek memang mau tidak mau telah menjadi korban wabah.

Covid19 telah merubah pola hubungan, kebiasaan, dan sistem. Perekonomian saat ini masuk ke wilayah “less contact economy”. Begitu juga perkantoran, pernikahan, transportasi, dan pendidikan. Mereka semua wajib jaga jarak dan dilarang berkerumun.

Kasus Indonesia

Bila kita perhatikan, disrupsi ini masuk ke berbagai bidang dan tempat. Teknologi yang ada saat ini tidak lagi eksklusif milik satu negara. Teknologi informasi ini masuk ke berbagai penjuru dunia sampai ke pelosok desa. Para pengguna adalah mereka yang berusia muda bahkan anak-anak. Adapun generasi tua (the baby boomers) umumnya tidak terlalu pandai dalam mengoperasikan teknologi alias gagap (gaptek). Sering seorang kakek dan nenek diajarin cucunya dalam menggunakan teknologi. Dalam hal keterampilan, orang tua adalah petahana yang tidak nyaman dengan perubahan.

Pendidikan ini tidak sesederhana bisnis yang hitung-hitungan mudah dan ukurannya tangible. Adapun pendidikan berkaitan dengan manusia yang secara usia tidak sama. Sehingga pendidikan berlapis dari TK atau PAUD sampai PT (Perguruan Tinggi). Setiap tingkatan memerlukan pendekatan yang berbeda selain kandungan materinya.

Sebelum ada wabah covid19 pendekatan pendidikan, terutama di PT telah menerapkan pendekatan jarak jauh dengan online. Setidaknya dengan pola campuran atau blended (hybrid) antara tatap muka di kelas dengan tatap muka maya (virtual). Tetapi regulasi pendidikan tetap tidak berubah. Misalnya ukuran rasio dosen dan mahasiswa tetap dengan asumsi tatap muka. Pola pikir ini disebut analog, bukan digital, seakan-akan ruang virtual itu terbatas. Berbeda dengan sistem yang diterapkan di USA yang menerapkan materi kuliah terbuka dan jarak jauh menembus batas negara.

Yang membedakan antara pengelola dan pengambil kebijakan pendidikan di Indonesia dan USA adalah paradigma berpikirnya. Indonesia masih berpikir analog, serba fisik, serba tangible, merupakan fungsi ruang dan waktu. Adapun USA cenderung digital. Akibat dari perbedaan paradigma itu adalah dalam hal mengantisipasi perubahan, kecepatan, kenyamanan dan kemudahan.

Untuk kasus PT adanya wabah covid19 ini cukup membantu para pengelola pendidikan yang ingin berubah. Begitu juga bagi pengambil kebijakan, kesempatan ini dapat dijadikan alat agar PT bisa cepat bergerak. Akan tetapi para birokrat belum tentu juga ingin berlari. Sehingga model dan kecepatannya tidak banyak berubah

Untuk menghadapi disrupsi pendidikan, tahap awal yang penting adalah merubah paradigma berpikir para pengelola pendidikan dan guru/dosen. Unsur ini menjadi faktor kunci disrupsi pendidikan. Tanpa perubahan pola pikir mereka, disrupsi pendidikan sulit terjadi. Tidak mustahil setelah wabah covid19 usai, proses pendidikan akan kembali BAU (Business As Usual). Dan ini lebih mengerikan daripada disrupsi itu sendiri.

error: Content is protected !!