PEMERINTAHAN SOLID

Kondisi Indonesia saat ini dan tantangan dari negara-negara lain, membuat kita perlu memacu diri berlari lebih kencang untuk mengejar kemajuan. Jika kita menoleh ke belakang, tidak bisa kita ingkari bahwa kita makin ketinggalan langkah dari negara-negara yang dulu relatif setara, bahkan berada di bawah kita, di tahun 1970-an.

Oleh karena itu, Republik ini paling tidak membutuhkan tiga hal. Pertama, membangun ekonomi yang kuat, yakni yang berbasis SDM produktif, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dijalankan oleh para wirausahawan yang kreatif dan berani menghadapi resiko. Kedua, terbentuknya pemerintahan yang solid, yaitu pemerintahan yang ketika suatu kebijakan diambil, seluruh elemen pemerintah dari presiden sampai jajaran pemerintah di daerah mendukung dan bersinergi mengimplemtasikannya.

Namun sejauh ini hal tersebut masih berjalan sepenuhnya. Terkadang kita dengar terjadi beda pendapat di antara anggota kabinet atau di jajaran pemerintahan daerah. Misalnya dalam kasus impor bahan kebutuhan pokok yang memunculkan keprihatinan karena terkesan dilakukan tanpa perhitungan yang matang dan terjadi lepas koordinasi. Di sini terlihat bahwa pemerintah tidak solid. Pemerintahan solid menjalankan kebijakan dengan kompak.

Pemerintahan solid tidak harus dijalankan dengan satu dukungan dari partainya. Di era demokrasi ini sulit menghindar dari keharusan membentuk koalisi, kecuali jika memenangkan pemilu legeslatif secara mayoritas. Pemerintahan koalisi tetap bisa menjalankan pemerintahan yang solid. Keliru jika pemerintahan koalisi merupakan pemerintahan yang lunak, yang gampang kompromistis dengan kepentingan sempit anggota koalisi. Ini tergantung pada bagaimana pemimpin mengelola demokrasi. Kita tidak bisa menjadikan demokrasi sebagai pihak yang bersalah dari munculnya kondisi pemerintahan yang lunak.

Karena itu janganlah kita mudah menyalahkan demokrasi, dan jangan pula kita mudah menyalahkan otonomi daerah. Otonomi daerah menciptakan pola baru relasi pusat-daerah. Pemerintah yang solid mampu mengelola garis kewenangan yang tegas dengan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah dihormati dan dijalankan oleh jajaran pemerintahan di daerah. Pemerintah yang solid akan dihormati dan menjadi panutan rakyat. Inilah esensi dari menuju negara maju dan kokoh. Negara kuat dengan pemerintahan solid.

Ketiga, yang penting bagi bangsa ini adalah dibangkitkannya kembali hidup bergotong-royong sebagai sikap hidup berbangsa. Revitalisasi gotong-royong merupakan kunci membangun Indonesia yang maju dan kokoh. Fundamen penting bagi bangsa Indonesia adalah gotong-royong. Sikap gotong royong ini mengakar dari tradisi dan budaya bangsa ini selama berabad-abad. Sejak jaman Nusantara kebudayaan kita sudah lama dikenal gotong royong yang disebut dengan istilah marsiarupun (tapanuli), long tinolong (madura), mapalus (minahasa), atau masohi (ambon).

Konsep gotong royong ini pada tataran praktik demokrasi berbentuk partisipasi publik. Sehingga demokrasi yang dijalankan dengan partisipasi publik ini merupakan motor gerak proses pembangunan yang sinergis dan partisipatif. Demokrasi yang mengedepankan partisipasi publik (gotong royong) akan menjadikan simpul-simpul komunitas rakyat di akar rumput akan bergeliat dalam partisipasi berpolitik yang luas.

Dalam politik pemerintahan, gotong royong ini terejawantah dalam pemerintahan koalisi yang solid. Pemerintahan dari berbagai kekuatan politik namun saling bersinergi mewujudkan satu tujuan bersama. Dalam ekonomi, gotong royong terejawantah dalam bentuk ekonomi rakyat. Kegiatan ekonomi dijalankan secara partisipatif sebagai usaha berssma dan kerjasama yang saling menguntungkan antarpelaku ekonomi dari berbagai skala usaha dan sektor usaha. Untuk itu bangsa ini memerlukan kepemimpinan yang inklusif dan mampu menggerakan kekuatan bersama. Dengan kepemimpinan seperti itu, Indonesia akan maju dan.kokoh.

Salam…

***

pic: KMHDI