Opini

Potensi Lost Generation

POTENSI LOST GENERATION AKIBAT PENDEMI COVID-19

Titik Pantjoro *)

Pandemi Covid 19 yang telah berlangsung sekitar delapan bulan di Indonesia telah berdampak pada semua sendi kehidupan. Aspek pendidikan dan kesehatan, yang merupakan variabel penting bagi pembangunan kualitas sumberdaya manusia, juga merasakan dampak yang cukup signifikan, bahkan berpotensi terjadi lost generation(generasi yang hilang).

Tulisan ini, akan lebih mengangkat berbagai persoalan dari aspek pendidikan. Dari sisi pendidikan,  pengaruh yang dirasakan adalah terkait dengan proses pembelajaran selama pandemi. Berdasarkan hasil kajian Bank Dunia dalam laporan Simulating The Potential Impacts Of Covid-19 School Closures On Schooling And Learning Outcomes: A Set Of Global Estimates , menemukan bahwa secara global , hampir 7 juta siswa dari pendidikan dasar hingga menengah bisa putus sekolah karena guncangan pendapatan akibat pandemi. Disamping itu, juga terjadi penurunan kualitas pendidikan dari para peserta didik di seluruh dunia akibat Pandemi-Covid-19. Penutupan sekolah telah menurunkan nilai- rata-rata ujian sebanyak 25 persen. Hal yang sama juga terjadi pada penurunan efektifitas tahun sekolah dasar yang tadinya 7, 9 tahun menjadi 7,3 tahun, serta semakin menghambat untuk mendapatkan materi- materi baru. Adanya penutupan sekolah yang berkepanjangan juga semakin memarginalkan siswa kelompok rentan seperti anak perempuan, etnis minoritas, dan penyandang disabilitas.

Mencermati kondisi sebagaimana dikemukakan, maka potensi terjadi Lost Generation pada perta didik yang ada di sekolah dan perguruan tinggi relatif besar. Bagaimana dengan kondisi di Indonesia ?  Hasil kajian Tony Blair  Institute for Global Change (2020), dibeberapa negara termasuk Indonesia menunjukkan bahwa pembelajaran daring yang dilakukan akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPB) , sehingga sekolah sekolah sekolah tutup pada awal Maret, yang berdampak pada lebih dari 60 juta siswa di seluruh negeri harus melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau secara daring. Pengajaran daring adalah hal yang baru bagi sekolah yang berada di daerah. Aplikasi pembelajaran secara daring seperti zoom, google meet, google form dan lainnya adalah hal yang baru bagi guru dan siswa. Apalagi dampak pandemi ini juga menimpa orang tua seperti terkena PHK, pendapatan menurun dan lainnya. Kondisi ini dapat menurunkan dukungan dan keterlibatan orang tua terhadap anaknya.

Kualitas pembelajaran yang dilakukan secara daring juga sangat bervariasi, bahkan terdapat kesenjangan yang signifikan. Variasi setiap siswa untuk mendapatkan akses pembelajaran daring cukup tinggi. Untuk siswa yang mampu dan berada di kota, perangkat laptop/smartphone dan koneksi internet berbayar sudah menjadi fasilitas yang biasa digunakan. Namun bagi siswa yang tidak mampu dan berada di pelosok atau pedesaan, perangkat dan fasilitas internet tersebut adalah barang yang mewah.

Temuan senada juga didapatkan dari hasil kajian UNICEF (2020)  yang dilakukan  melalui kanal U-Report yang terdiri dari SMS, WhatsApp, dan Facebook Messenger, menerima lebih dari 4.000 tanggapan dari siswa di 34 provinsi. Peserta diberikan serangkaian pertanyaan tentang bagaimana mereka menjalani pembelajaran jarak jauh dan bagaimana perasaan mereka tentang pembukaan kembali sekolah. Sekitar dua pertiga (66 persen) mengatakan mereka merasa tidak nyaman belajar dari rumah dan mayoritas (87 persen) mengatakan ingin segera kembali ke sekolah, meskipun mereka memahami pentingnya jarak fisik jika mereka melanjutkan pembelajaran di kelas. Ketika ditanya tentang tantangan utama yang mereka alami saat belajar dari rumah, 38 persen siswa mengatakan mereka kekurangan bimbingan dari guru sementara 35 persen menyebutkan akses internet yang buruk. Jika pembelajaran jarak jauh berlanjut, lebih dari setengah (62 persen) mengatakan mereka membutuhkan bantuan untuk kuota internet. Sejalan dengan hasil kajian UNICEF, Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) juga menerima 213 pengaduan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama kurun waktu tiga minggu, terhitung sejak 16 Maret hingga 9 April 2020. Dari jumlah itu, mayoritas pengaduan terkait dengan beratnya penugasan yang diberikan guru kepada siswa. “Pengaduan didominasi oleh para siswa sendiri terkait berbagai penugasan guru yang dinilai berat dan menguras energi serta kuota internet,”

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan organisasi sektor swasta telah memberikan akses gratis melalui platform pembelajaran. Akan tetapi hanya 56 persen dari yang memiliki akses ke internet, banyak yang tidak dapat memanfaatkan program ini.Masih banyak siswa yang berjuang untuk mendapatkan akses  sekolah online, karena tidak memiliki uang untuk gadget atau koneksi internet. Sehingga dikhawatirkan apabila pembelajaran daring ini berjalan lama, misalnya sampai tahun depan 2021 ,  maka dampaknya akan berkepanjangan, sehingga potensi untuk terjadinya Lost Generation akan semakin besar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah merespon melalui kebijakan bantuan kuota internet gratis yang dapat diperolah dengan memasukkan data nomor ponsel ke Dapodik (Data Pokok Pendidkan). Kuota gratis ini diberikan kepada siswa, guru, mahasiswa dan dosen.Bantuan ini akan diberikan mulai September hingga Desember 2020. Pihak sekolah dan perguruan tinggi  mengumpulkan data nomor ponsel yang akan dimasukkan kedalam aplikasi Dapodik. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud berfungsi untuk menjaring data pokok pendidikan mulai dari satuan pendidikan, peserta didik serta pendidik dan tenaga kependidikan. Anggaran untuk program ini mencapai Rp7,2 triliun. Kebijakan ini tentu patut diapresiasi, untuk mengatasi permasalahan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Akan tetapi  dalam implementasinya masih menghadapi berbagai permasalahan. Diantaranya, jumlah penerima kuota gratis belum  mencakup seluruh siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Pada tahap awal kuota gratis disalurkan kepada 27.305.495 penerima. Padahal menurut Dapodik, total jumlah siswa mencapai 52.202.289 orang, dan ada 3.146.502 guru. PDDikti mencatat total jumlah mahasiswa mencapai 8.399.451, serta 286.050 dosen. Artinya bantuan kuota baru dinikmati 42 persen peserta didik dan pendidik. Alokasinya juga tak merata di 34 provinsi. Sebanyak 16.424.143 dari 26.623.776 peserta didik penerima kuota berada di Pulau Jawa. Dalam kata lain, 61 persen siswa dan mahasiswa yang menerima kuota hanya berasal dari enam provinsi. Untuk pendidik, jumlah yang menerima kuota dan berada di Pulau Jawa mencapai 54 persen dari keseluruhan. Artiya bantuan ini belum mampu mengatasi permasalahan pembelajaran jarak jauh.

Dalam perkembangannya,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sendiri, mengakui bahwa kebijakannya tentang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) memiliki risiko besar, “Ada risiko krisis pembelajaran dan lost generation., merupakan risiko yang cukup menyeramkan, dan dampak ini baru dirasakan di masa depan “.  Hal lain yang dapat terjadi adalah maraknya kekerasan terhadap anak selama menjalani pembelajaran jarak jauh. Berbagai hasil penelitian menunjukkan, adanya peningkatan kekerasan pada anak dan risiko psikososial dengan stres di dalam rumah tidak bisa keluar, tidak bertemu temannya, dan lain-lain. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan ini maka empat kementerian–Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri–memutuskan perluasan zona yang dapat melakukan pembelajaran tatap muka dari hanya zona hijau, sekarang ke zona kuning. Namun kebijakan ini juga mendapat brbagai kritik dan penolakan, karena adanya kluster baru kasus positif Covid 19, dalam sekolah.

Kebijakan pendidikan di masa pandemi, ibarat “memakan buah simalakama”. Karena untuk memberikan kesempatan belajar berkualitas dengan memastikan kesehatan dan keselamatan anak-anak baik di sekolah maupun di rumah.sangat penting. Akan tetapi persoalannya untuk mencapai kondisi ideal di atas, relatif sulit, dalam kondisi pandemi yang belum diantisipasi sebelumnya, termasuk kurikulum pembelajaran melalui PJJ di masa pandemi. Baru pada awal Agustus 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik seta memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 1) tetap mengacu pada Kurikulum Nasional; 2) menggunakan kurikulum darurat; atau 3) melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. “Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari tiga opsi kurikulum tersebut,”  Dengan segala permasalahan maupun keterbatasan akibat kondisi pandemi, pendidikan harus tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan potensi terjadinya lost generation harus diwaspadai oleh seluruh pemangku kepentingan.

Rujukan

Olivia, Cayley, et al, 2020, Listening to Covid-19’s “Lost Generation”: Insights From Our Global Youth Survey, Tony Blair Institute for Global Change

World Bank, 2020, Simulating The Potential Impacts Of Covid-19 School Closures On Schooling And Learning Outcomes: A Set Of Global Estimates , Conference Edition

https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/bantuan-pulsa-gratis-untuk-siswa-mahasiswa-guru-dan-dosen

https://www.indozone.id/news/EnsN9El/tuai-kritikan-mendikbud-nadiem-akui-belajar-jarak-jauh-berisiko-besar-lost-generation/read-all

https://www.kpai.go.id/berita/kpai-terima-213-pengaduan-pembelajaran-jarak-jauh-mayoritas-keluhkan-beratnya-tugas-dari-guru-artikel-ini-telah-tayang-di-kompas-com-dengan-judul-kpai-terima-213-pengaduan-pembelajaran-jarak-jauh

*) Penulis adalah Pengurus YBB dan Peneliti LIPI.