PERLU PROGAM KERJA YANG MEMBUMI, BUKAN YANG MENGAMBANG
ybb.or.id, Jakarta— ‘…mulanya diperkirakan titik terendah rasio ketergantungan dari peristiwa bonus demografi Indonesia berjalan selama 10 tahun, yakni dari tahun 2010 hingga 2030. Akan tetapi dengan angka kelahiran atau laju pertumbuhan penduduk di atas 2,3% selama 10 tahun belakangan terakhir maka hal itu menjadi sulit untuk diraih. Oleh karena itu, perkiraan titik terendah rasio ketergantungan hanya 4 (empat) tahun saja yakni, dari 2028 sampai 2031…’ papar Fasli Jalal.
‘…apa yang kita bisa perbuat, yang dapat kita sumbangkan pada bangsa dan Negara guna mengoptimalkan pemanfaatan peluang peristiwa bonus demografi itu. Kita sadar dan paham sesungguhnya garapan bonus demografi itu sangat luas dan untuk itu kita juga harus bercermin dan mengukur kekuatan diri…’ ungkapnya, saat menyampaikan arahan pada tim perumus penyusunan program kerja Yayasan Bhakti Bangsa, di Depok, (01/03/19).
Oleh karenanya, menurut Fasli Jalal, program kerja Yayasan untuk tahun 2019 ini sebaiknya diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang realisitis, terencana, dan terukur. ‘…sehingga apa yang kita lakukan benar-benar membumi, tidak mengambang tak tentu arah. Misal, kita tetap bisa melanjutkan dan bahkan meningkatkan sinerji kerjasama dengan beberapa Pemerintah Daerah terdekat, guna membantu mereka dalam mempersiapkan rancangan teknokrasi RPJMD perihal bonus demografi, seperti yang sudah kita garap dengan Bappeda Jawa Tengah…’
Selain pengembangan program kerja yang bersifat konsepsional, yang juga perlu mendapat perhatian untuk 1 (satu) tahun ke depan ini ialah program-program implementatif. ‘…tidak perlu muluk dan banyak, kita coba dua atau tiga program yang langsung bersentuhan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan atau bahkan Pemerintah…’ ujarnya.
Dia mencontohkan untuk dilaksanakan penyusunan modul dan pelatihan penguatan karakter dengan organisasi dan lembaga pendidikan. ‘…dasar untuk garapan program implementatif itu sudah ada, misal, jalinan komunikasi dengan Indonesia Heritage Foundation(IHF), Yayasan Dharma Setia Kosgoro (YDSK), Majelis Pendidikan Nasional Kosgoro, dan lain sebagainya. Bahkan untuk tingkat perguruan tinggi kita bisa jajaki kerjasama dengan Universitas Yarsi dan Universitas Al Azhar Indonesia…’
Fasli juga menekankan agar Komunitas Peduli Bonus Demografi (KPBD) sebagai mitra strategis perlu didorong lebih aktif. ‘…kalau perlu nanti dicoba dibahas dan dirumuskan program-program aktraktif agar kegiatan KPBD yang sudah ada bisa lebih menonjol dan menjadi daya tarik kaum muda lainnya untuk bersama-sama bergabung atau membentuk komunitas sejenis…’ . Lebih lanjut disampaikan pula, bahwa semakin banyak kelompok atau komunitas masyarakat yang turut aktif berpartisipasi maka gerakan sosial bonus demografi diharapkan bisa menjadi gerakan yang bersifat nasional yang dapat mempengaruhi kebijakan Pemerintah, baik di Pusat maupun Daerah, yang bersentuhan dengan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pungkasnya.
Menurut Ketua Harian Yayasan Bhakti Bangsa, Widiyanto, arahan Fasli Jalal akan menjadi bagian bahan masukan pada workshop pembahasan program kerja, Senin, 18/03/19, mendatang.
sb: esispr//
