Opini

Tinjauan Kebijakan Lingkungan

TINJAUAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN

Ir. Sarwono Kusumaatmadja *)

Berbicara tentang kebijakan lingkungan hidup, maka mau tak mau kita harus masuk ke wilayah politik, karena keluarnya sebuah kebijakan merupakan sebuah proses politik yang didalamnya terjadi tarik-menarik berbagai kepentingan sektoral, salah satu yang dominan adalah kepentingan ekonomi. Kecenderungan yang berkembang adalah kebijakan lingkungan sering dipandang sebagai ancaman terhadap kepentingan ekonomi dan juga sebaliknya.

Umum diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia memiliki dampak pada lingkungan hidup. Khususnya, kegiatan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang pesat telah memberikan tekanan pada keseimbangan alam hingga mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup.

Bertahun-tahun yang lalu, ketika kerusakan lingkungan hidup masih relatif  kecil, ada kecenderungan untuk mengabaikan peranan dari kualitas lingkungan hidup terhadap produktivitas ekonomi. Tidak demikian halnya saat ini. Argumentasi bahwa penurunan kualitas lingkungan hidup berkorelasi positif terhadap menurunnya keuntungan yang dapat diperoleh dari aktivitas ekonomi telah diterima secara luas.

Saat ini telah banyak negara yang mencantumkan kebijakan perbaikan kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari prioritas nasional. Banyak negara bahkan telah menjalin kerjasama antar negara untuk bersama-sama memperbaiki kualitas lingkungan baik di tingkat regional maupun global, seperti dalam upaya mengatasi gejala global warming yang saat ini tengah menjadi isu hangat di dunia internasional.

Namun demikian bagi negara berkembang, pertumbuhan ekonomi yang pesat dan semakin meratanya distribusi pendapatan masih merupakan prioritas utama, bukan pada perbaikan kualitas lingkungan hidup. Negara berkembang cenderung tidak tertarik untuk menerapkan kebijakan perbaikan lingkungan hidup bila kebijakan tersebut dikuatirkan akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi dan/atau menyebabkan semakin tidak meratanya distribusi pendapatan. Karenanya, penting untuk menganalisa dampak dari suatu kebijakan yang dibuat untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Lebih jauh lagi, amatlah penting untuk mendapatkan suatu paket kebijakan perbaikan lingkungan hidup yang sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Laju penyusutan hutan yang kian cepat belakangan ini, serta kerusakan lingkungan yang diakibatkannya, menunjukkan kebijakan pemerintah dalam bidang pengelolaan sumber daya alam sekarang ini tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Pemerintah masih menggunakan paradigma lama, bahwa sumber daya alam termasuk hutan, tidak lebih dari sekedar sumber ekonomi. Padahal, paradigma ini justru sudah terbukti telah menyulut berbagai bencana yang mengancam kelangsungan hidup bangsa.

Karena itu, untuk memperlambat (dan mencegah) laju kerusakan lingkungan hidup maka paradigma lama tersebut harus secepatnya diubah. Perubahan ini erat kaitannya dengan kewajiban dasar pemerintah sebagai penjamin kelangsungan hidup bangsa. Pemerintah harus punya sense of urgency atas masalah hutan dan lahan serta kerusakan lingkungan pada umumnya.

Pada level pengambil keputusan nasional terjadi tarik-menarik kepentingan yang sifatnya sangat sektoral. Selain itu, kepentingan sesaat kroni penguasa dan para petinggi negara menyebabkan penanganan kasus kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian triliunan rupiah tersebut menjadi amburadul.

Tayangan iklan masyarakat di televisi menunjukkan potensi hutan di Indonesia yang dieksploitasi per harinya setara dengan 83 miliar rupiah. Artinya setiap harinya sepanjang tahun rakyat kehilangan delapan puluh tiga miliar rupiah yang menguap ke kantong-kantong pribadi para pembalak hutan. Sementara masyarakat hanya kebagian dampak dari pembabatan hutan seperti banjir dan tanah longsor di kala hujan, dan kekeringan saat musim kemarau. Di beberapa daerah justru ditambah dengan kerugian akibat kebakaran hutan yang menyebabkan polusi udara akibat kabut asap yang menimbulkan sesak nafas dan penyakit pernafasan.

Berkaitan dengan upaya untuk melestarikan hutan kita, pemerintah kerap menyataan kesulitan dalam mengatasi eksploitasi dan kerusakan hutan. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah terpilih tidak mempunyai komitmen dan solusi pada masalah lingkungan. Boleh jadi hal ini justru tidak pernah terpikirkan dan terprogram dalam agenda kerja pemerintah sebelum mereka terpilih. Bila lingkungan dan hutan yang tidak terjaga dalam waktu seperempat abad akan mengakibatkan krisis air di Indonesia. Sayangnya tidak terlihat adanya upaya dan realisasi kebijakan untuk mengantisipasi adanya ancaman yang disebutkannya tersebut.

Di tengah kontroversi dan pernyataan ancaman kekurangan air tersebut, Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang berpotensi membuka peluang terhadap privatisasi air yang eksploitatif atau pengusahaan air dan pengelolaan sumber air yang dikuasai oleh salah satu pihak dan bersifat ekspliotatif justru disahkan menjadi Undang-Undang (UU No. 17/2019). Suatu kenyataan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Kasus lain – yang dapat menjadi pelajaran bagi kita betapa pentingnya mempertimbangkan calon pemimpin yang pro lingkungan – adalah pada tahun 2004 di mana pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan yang di dalamnya juga mengatur Ijin Operasi Pertambangan di lokasi Hutan Lindung. Keputusan ini menjadi bukti tidak konsistennya pemerintah terhadap permasalahan lingkungan ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi.

Ijin pertambangan yang berlokasi di area hutan lindung tentu saja akan merusak keberadaan Hutan Lindung yang berfungsi menjaga kelestarian hutan, sumberdaya hayati dan kandungan air serta berbagai fungsi lingkungan lainnya. Ijin operasional pertambangan di dalam area hutan lindung memperlihatkan bahwa demi perekonomian dan kepentingan sebagian pihak, pemerintah rela mengorbankan kepentingan lingkungan dan masyarakat yang lebih luas.

Tidak ada yang salah dengan aktivitas pertambangan sepanjang itu tidak merusak fungsi-fungsi lingkungan yang harus dipertahankan. Dan lagi, setiap aktivitas pertambangan atau aktivitas perekonomian lainnya yang berpotensi terhadap perubahan fungsi-fungsi lingkungan, semestinya memberikan kompensasi dari kerugian lingkungan yang diakibatkannya agar area bekas aktivitas pertambangan tersebut dapat direhabilitasi.

Oleh karena itu, untuk ke depan, penting dipertimbangkan untuk mencermati dan memilih para pemimpin (dari presiden, gubernur, hingga bupati dan walikota) yang pro lingkungan atau mempunyai visi lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan lingkungan hidup ke tingkat yang lebih baik. Hal penting lainnya adalah dengan menghimbau masyarakat agar dalam Pemilu mendatang memilih calon legislatif (caleg) di DPR dan DPRD yang mempunyai reputasi dan track-record yang peduli lingkungan agar kemudian tidak dengan mudahnya merekomendasikan dan merestui pembabatan hutan, bahkan terlibat skandal perdagangan kayu ilegal.

Pada akhirnya, bagaimana sebuah kebijakan lingkungan dapat dirumuskan dan diterapkan adalah bergantung juga pada seberapa besar komitmen politik dari para elit (dan calon elit) politik kita pada isu-isu lingkungan hidup. Dan tentu saja itu akan sangat terkait dengan bagaimana paradigma para elit politik (baik yang ada legislatif dan eksekutif) dalam memandang persoalan lingkungan hidup. Selama pemerintah menganggap sumber daya alam merupakan turunan dari persoalan ekonomi dan diperlakukan sebagai komoditas, maka kehancuran total lingkungan hanya tinggal menunggu waktu, karena ancaman terbesar terhadap umat manusia saat ini bisa saja pada akhirnya bukanlah perang nuklir, perang dunia atau terorisme, melainkan resiko yang datangnya dari “masa damai,” yaitu pengrusakan sumber daya alam bumi oleh kebodohan, kerancuan berpikir, dan keserakahan manusia.

*) Ir. Sarwono Kusumaatmadja sebagai editor buku Serial Politik untuk Pemula